oleh

Edy Rahmat Dinilai Lancang Minta Uang untuk Amankan BPK

Editor : Armansyah , Penulis :Sugihartono-Berita, Hukum, Kasus Korupsi-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Sidang lanjutan kasus suap Nurdin Abdullah (NA) yang mendudukan Agung Sucipto kembali digelar PN Tipikor Makassar, Kamis (17/6) lalu. Sekertaris Dinas PUPR Sulsel, Edy Rahmat dihadirkan sebagai saksi.

Baca Juga: Uang Suap NA Pinjaman Bank

Proses sidang berjalan, Majelis Hakim Ibrahim Palino menyebut Edy Rahmat telah lancang meminta uang kepada Kontraktor untuk membereskan temuan BPK pada proyek di Pinrang yang dikerjakan oleh Andi Kemal.

Diketahui pada saat itu, Edy mengaku pernah menerima transferan uang dari Andi Kemal. Saat ditanya oleh hakim alasan pemberian uang tersebut, Edy mengatakan uang tersebut akan ia gunakan untuk diberikan kepada BPK atas nama Gilang.

Baca Juga: Bersaksi di Sidang, Edy Rahmat: Uang Diberikan Untuk Gubernur

“Saya terima Rp337 juta dari Andi Kemal. Itu untuk BPK. BPK meminta satu persen untuk menghilangkan temua LHP,” ungkapnya dalam persidangan.

Mendengar hal tersebut, Majelis hakim kemudian mencecar pertanyaan ke Edy Rahmat. Apakah permintaan uang tersebut merupakan perintah Gubernur (Nurdin Abdullah,red). Edy menjawab hal tersebut merupakan inisiatif dirinya.

“Itu bukan perintah Pak Gubernur. Bukan pak,”  jawabnya.

Hakim lantas menilai Edy telah begitu lancang mengurus urusan tersebut tanpa dikoordinasikan ke pimpinan selevel kepala dinas, sekretaris daerah, hingga ke Gubernur Sulsel selaku pimpinan Edy.

“Ini kan lintas sektoral, mengapa saudara berani-berani menerima uang itu,” kata hakim.

Edy lalu mulai bercerita bahwa dia pernah bertemu dengan orang BPK bernama Gilang. Pertemuan itu mengungkap adanya temuan dalam proyek jalan di Kabupaten Pinrang yang dikerjakan oleh kontraktor Andi Kemal. Uang Rp 337 juta tersebut lantas disebut Edy untuk mengamankan temuan BPK tersebut.