oleh

Serapan Anggaran Lamban, Dewan Berang

Editor : Armansyah-Berita, Megapolitan, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Serapan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkot Makassar tak maksimal. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinilai lamban merealisasikannya.

Realisasi penyerapan anggaran tahun 2021 pada triwulan pertama masih banyak di bawah angka 6 persen. Terendah di Dinas Pertanahan. SKPD satu ini hanya menyerap anggaran sebanyak 0,13 persen dan fisik 1 persen. Tertinggi di Satpol PP dengan realisasi 18,07 persen dan fisik 18,07 persen.

Hingga saat ini, dari seluruh SKPD, anggaran yang terserap baru mencapai Rp303 miliar lebih dari total APBD sebesar Rp4,677 triliun.

Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile mengatakan, SKPD yang memiliki serapan anggaran rendah harus segera dievaluasi. Politisi PDIP itu meminta agar Pemkot Makassar bergerak cepat merealisasikannya.

“Ini harus segera ditindaki dan dilaksanakan apa yang urgen serta dikondisikan di tengah pandemi virus Corona ini,” tandasnya, Senin (14/6).

Ia meminta agar para SKPD tidak terlena dengan adanya krisis pandemi Covid-19 sehingga ogah untuk bekerja cepat menjalankan semua rancangan kerja yang telah dibuat.

“Misalnya, bagian administrasi pembangunan, bagian ortala, bagian protokol dan bagian kesejahteraan rakyat sama sekali belum menyerap anggaran sepersen pun,” katanya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Makassar, William Laurin menegaskan, akan menjadwalkan untuk segera memanggil SKPD untuk dievaluasi. Mempertanyakan apa yang menjadi problem serapan anggarannya sangat rendah.

“Kendalanya ada di mana. Ini harus jadi fokus utama kita nantinya,” ucapnya.

Lambatnya serapan anggaran pada sejumlah SKPD, kata William, pada umumnya dibeberkan karena pandemi Covid-19 sehingga banyak kepala dinas beralasan kegiatan tak bisa dijalankan.

“Yang sifatnya mengumpulkan orang nyaris tak bisa dilakukan. Ada protokol kesehatan yang membatasi,” terangnya.

Plt Kepala BPKAD Kota Makassar, Helmy Budiman mengatakan, ada beberapa alasan yang membuat serapan anggaran tersebut rendah.
Diantaranya yakni kondisi pandemi Covid-19 dan adanya Work From Home yang sempat ditetapkan oleh pemerintah Kota Makassar.

“Untuk tindak lanjutnya, minggu lalu kita sudah rapat bersama pak wali kota soal serapan ini dan mendorong OPD untuk berbelanja,” katanya.

Hanya saja, ia mengatakan belanja yang didorong bisa dirasakan langsung oleh Masyarakat. “Kalau anggaran untuk pelayanan, atau hal-hal yang tidak urgen tetap kita tahan dulu,” jelasnya.

Apalagi kata ia, pendapatan asli daerah kota Makassar saat ini cukup anjlok. “Makanya kita harus berhati-hati dan menjaga kondisi keuangan Kota Makassar,” tuturnya.

Untuk pendapatan dari sektor Perusda kata Helmy juga sampai saat ini belum dimasukan ke kas daerah. “Yang baru menyetor dari perusda itu, cuma PD Pasar dan PD Parkir, sedang Perusda lainnya itu belum,” ungkapnya. (*)