oleh

Retribusi Sampah di Makassar Berpolemik

Editor : Armansyah-Berita, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Persoalan retribusi sampah menjadi polemik di Makassar. Dugaan kebocoran pendapatan pun mulai mengeruak. Beberapa waktu lalu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto memberi sinyal soal dugaan kebocoran retribusi sampah ini.

Ia mengaku mendapatkan laporan dari masyarakat jika ada manipulasi laporan operasional sampah hingga adanya korupsi kebijakan terkait aturan menggratiskan iuran sampah namun tetap melakukan pemungutan.

Indikasi itu juga sudah mulai terendus ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan pada laporan pertanggung jawaban keuangan Kota Makassar anggaran tahun 2018-2019.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dengan Nomor: 27.B/LHP/XIX.MKS/05/2019 yang dikeluarkan pada Mei 2019 lalu, BPK menemukan adanya iuran sampah kurang setor sebanyak Rp336,306,000,00.

Perhitungan BPK ini didapatkan setelah pihaknya melakukan pengujian secara sampling secara fisik atau rumah ke rumah warga menggunakan data selisih wajib pajak sebanyak 4.149 rumah.

Hasilnya, didapatkan bila adanya masyarakat yang membayar sampah sebanyak 1.272 namun tidak disetorkan ke kas daerah. Yang dimana menurut BPK, iuran tersebut kurang lebih Rp300 juta.

Dalam pemeriksaan itu pula, BPK menemukan dibeberapa kecamatan terdapat masyarakat yang telah membayar iuran sampah namun tidak diberikan karcis sebagai bukti pembayaran sampah.

Selain ditemukan yang melakukan penagihan bukan petugas kecamatan melainkan warga maupun RT dengan hanya dicatat dalam buku tanpa diberikan bukti pembayaran.

Masyarakat juga diketahui membayar iuran sampah kepada supir mobil sampah tanpa diberikan bukti bayar. Apa yang telah dilakukan ini menurut BPK telah menyalahi aturan yang ada dan berpotensi adanya kebocoran pendapatan.

Kepala Inspektorat Kota Makassar, Zainal membenarkan temuan tersebut, bahkan kata ia, pada LHP 2020 ini kembali terdapat temuan BPK pada iuran sampah yakni adanya piutang yang belum tertagih kurang lebih Rp2,8 miliar.

Hanya saja, Zainal membantah jika ada warga yang membayar namun tidak disetorkan ke kas daerah. “Temuan piutang tersebut merupakan akumulasi dari tahun 2018 lalu, jadi bukan temuan indikasi kerugian negara, tetapi piutang,” katanya.

Lembaga Anti Korupsi mendesak kepada aparat penegak hukum untuk melakukan telisik terhadap iuran sampah tersebut. Hal itu penting dilakukan guna memperterang kasus ini.

“Seharusnya penegak hukum peka untuk melakukan penyelidikan awal dari informasi yang beredar,” kata Direktur Laksus, Muh Ansar.

Kata Ansar mereka tak boleh berkilah dengan alasan belum adanya laporan. “Etisnya seperti itu mereka harus sudah turun,” katanya.

Ansar pun berencana dalam waktu dekat akan melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum. “Saya juga sudah rencana untuk laporakan kasus ini secara resmi agar supaya bisa dipantau,” tuturnya. (*)