oleh

Tarik BPIH, Antre Dari Awal Lagi

Editor :Armansyah-Berita, Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Pemerintah Indonesia resmi membatalkan keberangkatan calon jamaah haji (CJH) ke Arab Saudi. Hal ini menimbulkan respons beragam dari masyarakat.

Khusus di Sulsel, sebanyak 7.272 CJH batal berangkat. Kemenag pun menggaransi jika uang CJH bakal aman dan mempersilakan CJH yang ingin menarik uang pelunasan hajinya.

Para calon jamaah haji yang batal berangkat tahun ini juga bisa menarik kembali Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah mereka bayarkan karena hal tersebut merupakan hak calon jamaah.

Namun, jika calon jamaah menarik semua baik pelunasan maupun setoran awal maka porsi haji yang bersangkutan gugur atau bakal kehilangan antrean pemberangkatan.

Kabid PHU Kanwil Kemenag Sulsel, H Ali Yafid, mengatakan, setiap calon jamaah yang ingin menarik kembali uang pelunasannya bisa langsung datang ke kantor kementerian agama dengan membawa berkas persyaratan yang telah ditentukan.

“Setiap jamaah yang mau menarik uangnya boleh sekali. Mereka tinggal datang ke kantor kementerian agama dengan membawa slip atau bukti setoran pelunasannya, buku rekening, KTP dan KK,” paparnya.

Ia mengimbau bagi calon jamaah agar tidak menarik semua BPIH. “Kalau ditarik semua, pelunasan dan setor awal maka harus mendaftar dari awal lagi,” jelasnya.

Terpisah, Sekertaris Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah (Amphuri) DPD Sulampua, Andi Candrawali mengatakan, terkait dana CJH yang sudah membayar untuk keberangkatan ibadah haji tentu sudah diatur oleh pemerintah.

“Kami yakin pemerintah dalam hal ini instansi dan kementerian terkait sudah melaksanakan hasil pertimbangan terbaik demi kemaslahatan jamaah haji. Hanya saja soal pengelolaan dana haji oleh pemerintah kami di Amphuri sepakat bahwa itu bukan ranah kami untuk berargumentasi dan menyimpulkan sepihak, sebagaimana kita tahu bersama sudah ada lembaga yang berhak memberikan keterangan disertai pertanggung jawaban terkait dana haji,” jelasnya.

Lanjutnya, penarikan dana haji bagi jamaah yang ingin menarik boleh saja. Dan hanya akan memakan waktu selama 3 hari saja. “Masyarakat yang ingin menarik dana hajinya dipersilahkan bahkan dipermudah oleh pemerintah, prosesnya cukup 3 hari saja,” ujarnya.

Hanya saja, kata dia, jamaah haji harus siap menerima konsekuensinya. “Nah itu dia jadi meskipun pemerintah mempermudah jamaah dalam melakukan penarikan dana setornya, akan tetapi konsekuensinya jamaah harus ikut daftar antrean baru lagi saat mendaftar ulang nantinya,” tutupnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengatakan pihaknya siap mengembalikan dana calon jamaah haji yang ingin menarik kembali dananya setelah pembatalan haji 2021.

Kendati demikian, ia mengingatkan jamaah haji yang menarik dananya bakal kehilangan antrean pemberangkatan.

“Pada prinsipnya kami akan mengembalikan permintaan untuk pembatalan dan pencairan, karena ini uangnya jamaah kami harus layani,” ujar Anggito.

“Dan kalau ditarik tentu akan mengakibatkan kehilangan antrean, proses awal lagi. Jadi memang ada konsekuensinya,” ucapnya.

Anggito mengakui, beberapa calon jamaah haji ada yang melakukan penarikan dananya, namun masih dalam tahap wajar. Ia memastikan tidak ada tumpukan penarikan dana. Adapun jumlah Jemaah lunas tunda reguler sebanyak 196.865 orang. Kemudian yang membatalkan atau menarik dananya diperkirakan saat ini mencapai 600 jamaah.

Ia mengimbau calon jemaah haji untuk tetap menempatkan dananya di BPKH atau di bank syariah yang ditunjuk oleh BPKH karena ada nilai manfaatnya. “Kami mengelola dengan baik dan nilai manfaatnya juga bisa dirasakan oleh jamaah tunggu dalam bentuk virtual account,” katanya.

Anggito juga mengatakan hampir separuh dari biaya pemberangkatan haji disubsidi oleh BPKH melalui pengelolaan dana manfaat jemaah haji. Ia menambahkan rata-rata biaya pemberangkatan haji sebesar Rp70 juta. Namun, jamaah hanya membayar tunainya sebesar Rp35 juta.

“BPKH itu diberikan amanah untuk mensubsidi, mencarikan dana untuk mensubsidi biaya riil jemaah haji waktu berangkat. Seperti banyak diketahui bahwa biaya riil Haji atau BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) itu Rp70 juta. Jadi sisanya itu memang harus dicarikan dari sumber-sumber pengembangan dana haji oleh BPKH,” paparnya.

Anggito mengemukakan, alokasi investasi dana haji saat ini ditujukan kepada investasi dengan profil risiko ringan hingga sedang. Sebesar 90 persen investasinya dalam bentuk surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi.

“Tentu masih ada investasi-investasi lain yang seluruh profil risiko yang low to moderate,” tutur dia.

Dalam melakukan investasi dana haji, ia menambahkan, BPKH juga sudah mendapatkan izin dari pemilik dana. “Sudah ada izin dalam bentuk surat kuasa atau akad wakalah dari jamaah haji kepada BPKH sebagai wakil yang sah dari jamaah untuk menerima setoran, mengembangkan dan memanfaatkan untuk keperluan jamaah haji melakukan perjalanan ibadah haji,” ujar Anggito. (*)