oleh

Paula Henry Simatupang Resmi Jabat Kepala BPK Provinsi Sulsel

Editor :Lukman , Penulis : Irawati-Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulsel resmi berganti. Kepala BPK sebelumnya, Wahyu Priyono digantikan Paula Henry Simatupang. Wahyu Priyono sendiri dipindah tugaskan sebagai kepala BPK perwakilan Provinsi Bali.

Prosesi serah terima jabatan (Sertijab) kepala perwakilan digelar di Auditorium Gedung BPK RI Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (10/6/2021).

Acara sertijab dihadiri anggota VI BPK RI, Harry Azhar, Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dori Santoso, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, Forkopimda Sulsel, sejumlah kepala daerah, Pimpinan DPRD di wilayah Sulsel dan juga para Kepala Perwakilan BPK wilayah Sulawesi dan Papua.

Anggota VI BPK RI, Harry Azhar menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wahyu Priyono atas usaha serta kerja kerasnya selama memegang amanat selaku Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dan diharapkan dapat dilanjutkan oleh Paula Henry Simatupang.

Ia juga menyampaikan selamat atas amanah yang diberikan kepada Paula Henry Simatupang. Diharapkan agar cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dapat mempelajari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik oleh pejabat sebelumnya, serta dapat melakukan perbaikan yang belum sempat dilakukan untuk BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala BPK Perwakilan Sulsel yang baru, Paula Henry Simatupang mengaku banyak PR yang perlu diselesaikan oleh BPK, utamanya persoalan kualitas keuangan daerah.

Selain itu, BPK Sulsel masih harus menyelesaikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dilaporkan mengalami penurunan pada tahun 2020 lalu. Dimana masih ada 7 daerah yang belum memperoleh predikat.

Ia juga berkomitmen akan melakukan evaluasi di pemerintah daerah termasuk penganggaran Covid-19 yang selama ini ditemukan banyak bermasalah.

Ia menyebutkan, anggaran Covid-19 pada dasarnya untuk menyelamatkan masyarakat dari Covid-19 agar tak terkena dampaknya. “Namanya pengelolaan atau pengalokasian anggaran untuk menanggulangi akibat-akibat karena adanya Covid-19 itu sebenarnya sudah banyak serangkaian aturan. Artinya bahkan di tahap awal anggarannya enggak ada pun tetap kegiatannya harus dilakukan, karena terkait dengan bagaimana menyelamatkan sekian atau masyarakat yang terkena dampak itu,” kata Situpang sapaan akrabnya, Kamis, (10/6/2021).

Ia berharap, alokasi anggaran Covid-19 selama ini tidak disalahgunakan. Sehingga kata dia, perlu melihat kembali aspek-aspek kepatuhan penganggaran Covid-19.

“Kita akan lihat aspek-aspek kepatuhan jangan sampai ada anggaran-anggaran itu namanya saja untuk kegiatan Covid-19, tapi isinya bukan untuk kegiatan-kegiatan menanggulangi dampak atau bahkan mencegah penyebaran covid yang lebih masif,” ujar mantan Kepala BPK Perwakilan Papua itu.