oleh

Lankoras-Ham Minta Polres Periksa Semua Kepala Desa di Takalar

Editor :Lukman , Penulis : Ady-Takalar-

TAKALAR, RAKYATSULSEL.CO – Lembaga Anti Korupsi dan Kekerasan Hak Asasi Manusia (Lankoras-Ham) Sulawesi Selatan meminta Polres Takalar untuk memeriksa semua Kepala Desa (Kades) di Takalar terkait penggunaan dana desa tahun anggaran 2019/2020.

“Saya curiga dana desa itu tidak digunakan sebagai mana mestinya. Saya minta Polres Takalar agar segera melakukan penyelidikan dan memeriksa semua kepala desa di Takalar,” kata ketua Lankoras-Ham Sulsel, Mukhawas Rasyid, SH, MH saat memberikan keterangan pers kepada Rakyat Sulsel di kota Makassar, Rabu (9/6/2021).

Ia menambahkan, bahwa pihaknya telah mengendus dugaan penyelewengan dana desa di Takalar ini sejak lama. Modusnya beragam, pertama yakni mereka para kepala desa diduga membuat rancangan anggaran di atas harga pasar.

Kedua, mengklaim pembangunan fisik yang dibangun dengan dana proyek lain sebagai proyek dana desa.

Ketiga, meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Kempat, pemungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan/kabupaten.

Kelima yakni penggelembungan honor perangkat desa dan alat tulis kantor. Keenam, memungut pajak atau restribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak.

Ketujuh, permainan kongkalikong dalam proyek yang didanai dana desa. Kedelapan, yakni membuat proyek fiktif yang dananya dibebankan ke dana desa.

Kesembilan, mark up anggaran yang tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, dan lemahnya pengawasan dari inspektorat.

Kesepuluh, pembahasan Musrenbang desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa. Namun, hasil Musrenbang itu diduga berubah hasilnya setelah sampai di tingkat Kabupaten.

Untuk diketahui, saat ini ada 51 desa di Kabupaten Takalar dijabat oleh Penjabat (Pj) kepala desa, 20 diantaranya dijabat oleh kepala desa defenitif. (*)