oleh

Kas Sekwan DPRD Sulsel Tekor

Editor :Armansyah-Berita, HL, Megapolitan, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Kas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel mengalami ketekoran. Ini setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel mengungkap adanya kekosongan kas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

Tak tanggung-tanggung ketekoran kas di angka Rp1,7 miliar. Pemprov Sulsel sendiri memberi waktu kepada Sekretariat DPRD Sulsel untuk mengembalikan uang negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ke kas daerah Pemprov Sulsel.

Plt Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief mengatakan, di Sekretariat DPRD Sulsel, ada beberapa sumber temuan diantaranya panjar perjalanan dinas sebanyak Rp214 juta, yang telah dikembalikan Rp176 juta. Kemudian temuan penggunaan atas sisa belanja Rp1,119 miliar telah dikembalikan Rp123 juta, serta pembayaran honor Rp466 juta belum terbayarkan.

“Totalnya itu Rp1,7 miliar. Yang sudah dibayar Rp300 juta, jadi sisa Rp1,4 miliar lebih anggaran yang harus dikembalikan oleh Sekretariat DPRD,” bebernya.

Untuk pengembalian yang dibelanjakan untuk pembayaran gaji honorer kata SUlkaf perlu dikomunikasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kata Sulkaf Sekwan memberikan gaji honorer sebelum hari raya Idulfitri tahun 2020.

“Ada honorer yang diberikan belum resmi dia punya surat-surat semua tapi karena alasan mau lebaran kah, Covid-19 lah dipercepat dibayar. Inipun honor ini kalau memang BPK tidak mau terima (alasan), sudah dikomunikasikan mereka harus kembalikan dan sudah bersedia,” jelasnya.

Diketahui, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), telah terjadi ketekoran kas di tiga OPD ini. Totalnya mencapai Rp 1,9 miliar. Ketiga OPD tersebut adalah Sekretariat DPRD Sulsel, Badan Penghubung Sulsel, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel.

Kata Sulkaf, Dinas PUTR telah menyetor pengembalian Rp14,8 juta pada 25-27 Mei lalu. Selanjutnya Dinas Penghubung ditemukan adanya celah pada perjalana dinas sebanyak Rp155 juta. Hanya saja soal ini dianggap tuntas karena ada kelalaian petugas yang menghilangkan bukti perjalan dinas pegawai badan penghubung.

“Berkasnya sudah dibawa kesini yang membawa itu lalai, hilang. Makanya saya kemarin ke Jakarta sudah melihat semua, menanyakan bahwa mereka betul jalan,” jelas Sulkaf.

Sebelumnya, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ditemukan adanya tiga masalah utama yang menyebabkan BPK tidak memberi opini WTP. Antara lain, ada anggaran perubahan yang tidak diketahui oleh DPRD yaitu bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten kota, nilainya mencapai Rp303 miliar lebih.

“Jadi ada perubahan peraturan gubernur yang menambah. Sebelumnya bantuan ke daerah-daerah sudah disetujui DPRD tapi kemudian ada penambahan lagi tapi tanpa melalui persetujuan DPRD,” sebut Kepala BPK Sulsel, Wahyu Priyono.

Apabila disajikan di laporan keuangan itu artinya melampaui anggaran sementara, pelampauan anggaran merupakan sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Masalah kedua kata Wahyu, ada kekurangan kas atau kas tekor di tiga OPD yakni sekretariat DPRD Sulsel, Badan Penghubung dan Dinas PUTR.

“Seharusnya masih ada saldo kas tapi uangnya sudah enggak ada sudah nggak tahu di mana sudah digunakan mana. Totalnya ketiga OPD itu ada kekurangan kas atau kas tekor Rp1,9 miliar,” tambahnya.

Selanjutnya, ada penerimaan pajak yang sudah dipungut oleh bendahara yang semestinya disetor ke kas negara tapi tidak disetor, tapi malah digunakan untuk kegiatan lain yang tidak ada anggarannya.

“Itu besarnya Rp519 juta. Jadi ada di dua OPD yaitu itu di Sekretariat DPRD dan badan Penghubung,” bebernya.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, peringkat opini dari BPK ini, menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk kedepannya berbuat lebih baik lagi.

Andi Sudirman menegaskan, hal ini menjadi fokusnya untuk membangun Sulsel lebih baik. Apalagi sejak dirinya mendapat tugas mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel sejak Maret 2021. Hal ini baginya menjadi evaluasi untuk perbaikan sistem keuangan yang lebih baik.

“Segala nilai (opini WDP) pada LHP atas LKPD tahun anggaran 2020 ini, saya tidak ingin menempatkan satu nama di atasnya atau kelompok diatasnya sebagai kesalahan. Tapi ini adalah sebagai momentum untuk kami memperbaiki ke depan, untuk saling bekerja sama, untuk menjadi team work atau tim kerja yang mendorong kami untuk memperbaiki prosedur tatanan penganggaran tahun 2021 untuk jauh lebih baik ke depan,” tegasnya.

“Tugas saya memperbaiki ke depan untuk melakukan akselerasi dalam perbaikan-perbaikan perbendaharaan dan kinerja ke depan. Tentu kami mendorong dalam menciptakan ketertiban dan pelayanan yang semakin meningkat bagi bagi masyarakat banyak,” pungkasnya.

Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Selle KS Dalle mengaku telah melakukan koordinasi dengan BPK terkait pemberian bantuan Covid-19, yang sebelumnya kata dia, BPK menyarankan wakil rakyat tersebut menggunakan data Dinas Sosial.

“Kita sudah minta ke BPK agar semua UMKM yang ada di daerah kami masing-masing bisa bangkit,” singkatnya.(*)