oleh

Serapan APBD Sulsel Peringkat 4 Terkecil, ASS: Kita Sudah di Atas 20 Persen

Editor :Armansyah-Berita, Megapolitan, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada di urutan keempat dengan realisasi belanja APBD terkecil. Peringkat tersebut berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri hingga akhir Mei lalu.

Peringkat pertama dengan realisasi terkecil ialah Papua Barat, baru diangka 5,56 persen, padahal pendapatannya cukup besar di angka 13,46 persen. Disusul Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki realisasi terkecil yakni 11,08 persen dengan total pendapatan 37,1 persen.

Selanjutnya Sulawesi Barat dengan realisasinya sebesar 11,23 persen dengan pendapatan 13,61 persen. Keempat Sulawesi Selatan yang realisasi belanjanya tercatat 13,09 persen dengan pendapatan 23,01 persen.

Menanggapi peringkat serapan APBD 2021 Sulsel tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbanda) Sulsel, Andi Darmawan Bintang membantah hal tersebut.

Ia menyebutkan, jika serapan serapan anggaran Pemprov per 31 Mei lalu, sudah mencapai 24,92 persen. Artinya ada peningkatan dari April lalu sekitar 9,4 persen.

“Kita sudah mencapai 24 sampai 25 persen, kalau April bulan lalu memang baru 15,5 persen,” ujarf Darmawan.

Rendahnya serapan pada bulan pertama triwulan ke II berhubungan dengan rendahnya serapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pinjaman yang bersumber dari PT SMI senilai Rp1,338 triliun digabung dengan target belanja APBD Sulsel senilai Rp11,7 triliun.

Darmawan bilang, serapan anggaran jika penghitungannya diluar anggaran PEN diprediksi mencapai 20 hingga 25 persen.
“Kemarin kan serapan anggaran termasuk di dalamnya pinjaman PEN Rp1 triliun, kan begitu dihitung. Tapi itu belum dimanfaatkan, jadi misalnya kalau dikasi keluar itu yang Rp1 triliun otomatis akan naik,” sebut Andi Darmawan Bintang.

Penyebab lainnya kata Darmawan adanya refocusing anggaran, otomatis dilakukan beberapa perbaikan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA).

Sektor infrastruktur menjadi bidang yang rendah progresnya. Apalagi infrastruktur punya banyak tahapan mulai dari perencanaan, lelang, prosedur pemasukan dokumen penawaran dan tahapan lainnya. Hanya saja, serapan di sektor ini akan naik di triwulan III dan IV.

“Pada akhirnya dia akan naik pada triwulan III, pada saat semua proses tersebut selesai. Kan sudah ada yang jalan, kalau misalnya dia tender awal lelang sudah ada minta uang muka tapi tidak sebesar yang kita harapkan di triwulan III dan IV,” jelasnya.

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan serapan keuangan yakni masing-masing OPD mempercepat proses penyelesaian dokumen agar belanja pihak ketiga bisa menggerakkan roda perekonomian.

“Pak gubernur sudah minta bahwa diadakan perubahan-perubahan alokasi pembiayaan pertriwulan, beliau mengharapkan agar bisa disegerakan dokumen tendernya di triwulan II,” tuturnya.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudriman Sulaiman juga menyampaikan, jika ada perbedaan data antara pusat dan Pemprov Sulsel. Kata dia, seharusnya serapan anggaran sudah diatas 20 persen hanya saja ada beberapa persoalan teknis yang jadi kendala.

“Secara transfer (realisasi) sudah, namun dalam serapan belum bisa terecord. Ini harusnya Sulsel sudah diatas 20 persen. Ada beberapa soal teknis, mungkin datanya belum diinput,” jelas Sudirman. (*)