oleh

Lagi, UU Pemilu Potensi Berubah

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum (KPU) telah menyepakati hari pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 (Pemilu Presiden dan Legislatif) akan jatuh pada Rabu (28/2/2024), sedangkan hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 jatuh pada Rabu (27/11/2024).

Hal itu diputuskan dalam rapat antara Komisi II DPR, pemerintah, serta penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Kamis (3/6/2021).

Dengan berdekatannya jadwal perhelatan pesta demokrasi ini, maka Undang-Undang Pemilu sebagai acuan aturan main pun berpotensi berubah.

Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir membenarkan jika jadwal perhelatan pesta demokrasi tersebut sudah disepakati, oleh KPU RI bersama dengan pemerintah, namun kata dia sampai saat ini belum ada tembusan.

“Itu kan baru hasil kesepakatan dan itu saya kira belum resmi ke kami (KPU Provinsi) jadi kami belum bisa laksanakan,” kata Faisal Amir saat dihubungi, Jumat (4/6).

Mantan ketua KPU Takalar ini menyebutkan setelah itu, KPU RI akan melakukan rapat bersama dengan KPU Provinsi untuk diplenokan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Disinggung soal, apakah undang-undang Pemilu dan Pilkada atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) berpotensi berubah, karena diketahui waktu Pemilu dan Pilkada hanya beda beberapa bulan saja. Faisal Amir hanya belum bisa memberikan kesimpulan.

“Bukan saya yang menentukan. Tapi kalau persoalan teknis memang biasa berubah yang nantinya dituangkan dalam PKPU,” singkatnya.

Terpisah, Komisioner KPU Sulsel lainnya, Uslimin menegaskan, jika saat ini sudah siap menjalankan apa yang telah disepakati oleh KPU RI bersama dengan pemerintah, apalagi kata dia semua program masih terus berjalan.

“Tapi yang paling penting untuk dipahami hasil kesepakatan kemarin malam itu baru kesepakatan awal dan itu belum putusan,” katanya.

Nantinya kesepakatan tersebut akan dibawa ke rapat internal KPU dan itu diplenokan bersama, karena yang menyusun semua tahapan itu ada di KPU RI.

“Jadi kami di KPU Provinsi hanya tinggal menunggu,” ucapnya.

Uslimin juga mengatakan, jika seluruh program KPU yang ada di kabupaten/kota tetap menjalankan tugasnya, khususnya terkait pemutahiran data pemilih yang kerap menjadi persoalan hampir disetiap pemilihan.

“Divisi data KPU setiap bulan tetap terus melakukan pemutahiran data berkelanjutan, sementara divisi sosial juga tetap melakukan sosialisasi pendidikan pemilih,” ujarnya.

Bahkan saat ini, lanjutnya, KPU RI juga telah memiliki program bagaimana mengajak masyarakat hingga pelosok tetap berpartisipasi dalam setiap pesta demokrasi.

KPU kabupaten/kota pun diminta menjalankan program tersebut dengan menyasar desa atau kelurahan terkait peduli pemilu dan pemilihan.

Sementara pengamat Kepemiluan, Mappinawang mengatakan Pemilu dan Pilkada ini berjalan bersamaan dimana hasil Pemilu 2024 itu akan digunakan untuk Pilkada serentak 2024.

“Jadi semua pelaksana teknis pastinya harus berubah semuanya dan menyesuaikan dengan jadwal,” katanya.

Yang harus menjadi landas kata mantan ketua KPU Sulsel ini, yakni penetapan Pemilu yang berlangsung pada Februari 2024, apalagi ada masa jabatan kepala daerah tidak mencukupi lima tahun lagi khususnya berpilkada 2019 lalu.

“Jadi harus ada landasan yang kuat perubahan undang-undang Pilkada atau undang-undang Pemilunya sendiri,” ujarnya.

Mappinawang menjelaskan, penyebab perubahan Undang-Undang Pemilu atau PKPU yakni, apakah nantinya Calon Legislatif (Caleg) tidak bisa lagi maju sebagai Calon Kepala Daerah (Cakada), karena harus dilakukan penetapan hasil Pemilu dulu, baru pendaftaran Cakada. Sehingga ada kemungkinan Caleg gagal tetap bisa maju di Pilkada.

“Kalau penetapan hasil Pemilu sebelum Pilkada, pastinya dia bisa maju sebagai bupati atau gubernur. Tapi kalau penetapan hasil Pileg bersinggungan dengan Pilkada, maka tentu dipastikan akan bersoal, lantaran akan mengacaukan penetapan dan pelantikan anggota DPRD terpilih,” bebernya.

Dengan ini, KPU harus benar-benar menentukan aturan main Pilkada serentak. “Jadi KPU harus melakukan hitung-hitung betul, khususnya pendaftaran calon kepala daerah kapan dan saya kira pendaftaran akan mepet pada hari H (Pemilu), karena setelah penetapan pemilu baru ada pencalonan,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan pengamat Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto yang mengatakan, penyesuaian-penyesuaian pada regulasi yang bersifat teknis pasti diperlukan. Terutama terkait tahapan pelaksanaan.

“Kita masih perlu menunggu, apakah pemisahan Pemilihan itu juga membuat tahapannya terpisah atau tetap ada tahapan yang beririsan,” katanya.

Dirinya menyebutkan, peluang Caleg terpilih untuk maju di Pilkada tetap terbuka, terutama karena basis pengusungan calon kepala daerah berdasarkan hasil Pileg 2024.

“Hanya saja penetapan caleg terpilih kemungkinan sudah beririsan dengan tahapan Pilkada. Apalagi jika terjadi sengketa Pemilu,” bebernya.

Calon kepala daerah tetap bisa menjadi caleg, atau memanfaatkan momentum Pileg 2024, “Untuk mengkonsolidasi kekuatan politiknya sekaligus memanaskan mesin elektoral, yang mungkin digunakan di Pilkada November 2024,” tutupnya. (*)