oleh

DPRD Bulukumba Minta Dinsos Susun Standarisasi Penyaluran BPNT

Editor :Armansyah , Penulis : Salahuddin-Berita, Bulukumba, Daerah, Legislatif-

BULUKUMBA, RAKYATSULSEL.CO – DPRD Bulukumba meminta Dinas Sosial (Dinsos) menyusun pedoman standarisasi penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT).

Usulan tersebut tertuang dalam rekomendasi Komisi D DPRD Bulukumba. Pedoman penyusunan standarisasi penyaluran BNPT dinilai diperlukan agar tidak lagi carut marut penyaluran bantuan pangan non tunai.

Ketua Komisi D DPRD Bulukumba, Muhammad Bakti, mengatakan pedoman standarisasi penyaluran BNPT diberikan kepada KPM, menyusun regulasi yang mengatur penentuan supplier dan agen BPN.

“Kami di Komisi D juga meminta Inspektorat Bulukumba melakukan penelusuran dan peninjauan atas masalah penyaluran BNPT di Kecamatan Herlang dan Bonto Bahari,” jelas Bakti, Sabtu (5/6).

Kata dia, kisruh penyaluran BNPT disejumlah kecamatan sudah dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP). Dalam RDP  tersebut, salah satu TKSK menyebutkan beras bantuan tak akan disalurkan jika dinilai tidak layak konsumsi.

“Polemik penyaluran bantuan ada di suplier dan saat ini melakukan negosiasiasi dengan pemangku kepentingan,” tukasnya. (*)