oleh

Dijatah Rp100 Juta, Penyaluran Bansos Legislator Tak Jelas

Editor :Armansyah-Berita, Megapolitan, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Hasil Penilaian BPK terhadap Refocusing dan Realokasi APBD 2020 Pemprov Sulsel dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, menemukan sejumlah potensi kerugian negara.

Mulai dari adanya kelebihan pembayaran pada pengadaan fasilitas di RS Sayang Rakyat, belanja di luar biaya akomodasi pada hotel wisata covid, pengadaan bantuan sembako pada yang tak sesuai ketentuan.

Kemudian, data warga penerima bantuan yang tak jelas dan tak tepat sasaran, hingga penggunaan sumbangan dari pihak ketiga yang tak dilaporkan realisasinya.

Atas sejumlah temuan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan pun mengeluarkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti OPD terkait.

Salah satunya terkait, adanya penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa bantuan paket sembako yang tidak tepat sasaran, tepat kuantitas dan tepat kualitas, serta ada potensi tumpang tindih penerima bantuan jaring pengaman sosial.

Soal jaminan pengaman sosial (JPS) misalnya, Pemprov Sulsel dalam penanganan dampak dibidang sosial pandemi Covid-19 merealisasikan penyaluran bantuan berupa sembako kepada KPM pada Dinas Sosial, Sekretariat DPRD, dan Badan Penghubung Daerah.

Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian (LHP) BPK terhadap Refocusing dan Realokasi APBD 2020 Pemprov Sulsel
dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, disebutkan Dinas Sosial mendapat jatah anggaran Rp16 miliar, Sekretariat DPRD Rp8,4 miliar lebih, Badan Penghubung Daerah Rp 687 juta.

Dalam LHP BPK tersebut juga dijelaskan ada tahapan perencanaan awal penyaluran bantuan sembako ditetapkan bahwa basis data yang dijadikan rujukan adalah penduduk yang telah terdata di DTKS.

Namun, untuk dua OPD penyalur, Sekretariat DPRD Sulsel, dan Badan Penghubung tidak ada mekanisme dan kriteria yang jelas mengenai proses pemilihan KPM serta tidak merujuk ke basis DTKS.

Mekanisme penyaluran bantuan sembako pada Sekretariat DPRD diserahkan kepada masing-masing Anggota DPRD. Setiap Anggota DPRD diberikan pagu anggaran sebesar Rp100 juta dan dilaksanakan melalui empat tahap.

Sementara di Badan Penghubung Daerah merealisasikan kegiatan pemberian sembako untuk mahasiswa asal Sulawesi Selatan yang sedang menempuh pendidikan di luar Sulsel. Bantuan itu diberikan karena mahasiswa tidak dapat mudik lebaran akibat PSBB.

Permohonan itu diajukan oleh Ikayan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan (PB IKAMI SULSEL) dan Pengurus Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT).

Namun, dalam permohonan bantuan itu hanya disampaikan jumlah mahasiswa calon penerima, tidak ada daftar nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Mahasiswa (NIM) maupun perguruan tinggi tempat mahasiswa menempuh pendidikan.

Tidak ada pertimbangan kriteria status ekonomi bagi mahasiswa penerima bantuan sembako melainkan karena mereka tidak dapat pulang kampung sehingga harus tetap tinggal di kota tempat belajar.

Dikonfirmasi ke Sekretaris DPRD Sulsel, M Jabir tak mau berkomentar. “Saya tidak mau komentari itu, kalau soal itu saya no komen. Kita tanya Inspektorat,” ucapnya via telepon, saat dihubungi, Jumat (4/6).

Ditanya soal mekanisme penyaluran dan dara penerimaanya, M Jabir juga enggan menjawab. “Kejelasan itu di inspektorat, jangan saya menanggapi. Kalau mau lebih jelas tanya Insepektorat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penghubung Ezra Silalahi juga tak merespon saat dihubungi rakyat Sulsel.

Sebelumnya, Plt Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief mengakui adanya beberapa temuan administrasi terhadap penanganan covid-19 di Sulsel. Kata dia rekomendasi perbaikan dari BPK masuk sekitar Maret lalu, sebelum dirinya menjabat Plt Insepektorat.

Sulkaf menyampaikan, saat ini pihaknya masih sedang melakukan perampungan data soal tindaklanjut rekomendasi tersebut. Ada beberapa OPD yang telah menyelesaikan rekomendasi termasuk Dinas Sosial, adapula yang belum seperti Dinas Kesehatan dan RS Sayang Rakyat.

“Lagi saya kumpulkan datanya, sudah ada beberapa yang ditindak lanjuti, sudah ada OPD yang selesai, tapi ada juga yang belum. Itu lagi saya buat laporannya ke wagub,” ujar Sulkaf.

Kata dia, batas tindak lanjut dari rekomendasi BPK berlaku 2 kali 30 hari atau dua bulan. Hingga kini belum ada upaya paksa kepada OPD terkait, padahal batas waktunya sudah melampaui tiga bulan.

Lantas bagaimana Komite Pemantau Legislatif (Kopel) menilai temuan BPK tersebut?
Peneliti di Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Herman mengatakan, jika hal tersebut menjadi pertanda tugas anggota DPRD sudah bergeser dari fungsinya khususnya dalam mengawasi kerja-kerja eksekutif.

Apalagi untuk urusan penyaluran bantuan sosial, lanjutnya, bukanlah ranah anggota legislatif karena OPD atau instansi terkait yang seharusnya menangani soal bansos tersebut, DPRD tinggal mengawasi penyalurannya.

“DPRD tidak ada urusannya dengan itu (penyaluran bansos), untuk penyaluran bansos masih banyak OPD lain yang lebih cocok ditunjuk sebagai penyalur,” sebut Herman.

Ia menilai, banyak kebijakan yang kacau di tubuh Pemprov Sulsel beberapa tahun terakhir ini. Anehnya, pihak legislatif tidak mengawasi dengan baik.

Sangat politis memang jika menyangkut anggaran covid-19. Sejak awal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sudah mewanti-wanti ini dari awal.

“Saya kira DPRD tahu betul itu, lagi-lagi karena ini sangat politis dan menguntungkan anggota DPRD makanya dilakukan. Disinilah letaknya sebenarnya integritas legislator itu seperti apa. Ini sebenarnya yang diawasi siapa yang mengawasi siapa,” pungkasnya. (*)