oleh

Temuan BPK, Ada Kelebihan Pembayaran Rp800 Juta di RS Sayang Rakyat

Editor :Armansyah , Penulis : Ami-Berita, Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Hasil Penilaian BPK terhadap refocusing dan realokasi APBD 2020 Pemprov Sulsel dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, menemukan sejumlah potensi kerugian negara.

Temuan itu tertuang dalam LHP nomor 65/LHP/XIX,MKS/12/2020. Salah satu temuan BPK tersebut, ada kelebihan pembayaran sekira Rp800 juta di RS Sayang Rakyat. Itu, terkait pengadaan fasilitas di RS Sayang Rakyat.

Dimana, Hasil Penilaian terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Kesehatan misalnya, ditemukan kelebihan pembayaran Sebesar Rp808.789.050,98 untuk belanja rehabilitasi gedung perawatan pasien Covid-19 dan belanja pembangunan gedung skrining di RS Sayang Rakyat.

Rinciannya, ketidaksesuaian perhitungan harga yang tertinggi terdapat pada pekerjaan
Lantai Vinyl (Koridor dan Ruang Perawatan) sebesar Rp423.244.152,29.

Kelebihan pembayaran ini terjadi dikarenakan kesalahan penginputan harga ongkos kirim Vinyl di RAB sebesar Rp55.000,00 perkilonya, dimana harga ongkos kirim yang sebenarnya adalah Rp5.500,00.

Selain itu juga terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp92.886.956,04 pada pekerjaan Vinyl dan Capping, serta Kelebihan Pembayaran pada Pembangunan Gedung Skrining Sebesar Rp59 juta.

Terkait hal itu, Direktur Rumah Sakit (RS) Sayang Rakyat, Haeriyah menyebut soal kelebihan pembayaran tersebut bukan kesalahannya, melainkan kontraktor. Sehingga pihak yang bertanggungjawab melakukan pengembalian adalah Kontraktor.

Ia mengaku, pengerjaan gedung infection Centre itu tanpa melalui proses lelang, ini dibolehkan karena berhubungan dengan pandemi covid-19.

“Itu sudah ditangani BPK, sudah keluar LHPnya. Kan sudah dikerjakan kemudian dibayar, kami didampingi APIP saat itu berlangsung. Tapi menurut BPK ada kelebihan, makanya harus ada pengembalian dana. Itu sementara dikembalikan (kontraktor),” sebut Haeriyah.

Terpisah, Sementara itu Plt Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief mengakui adanya beberapa temuan administrasi terhadap penanganan covid-19 di Sulsel. Kata dia rekomendasi perbaikan dari BPK masuk sekitar Maret lalu, sebelum dirinya menjabat Plt Insepektorat.

Sulkaf bilang masih sedang melakukan perampungan data soal tindaklanjut rekomendasi tersebut. Ada beberapa OPD yang telah menyelesaikan rekomendasi termasuk Dinas Sosial, adapula yang belum seperti Dinas Kesehatan dan RS Sayang Rakyat.

“Lagi saya kumpulkan datanya, sudah ada beberapa yang ditindak lanjuti, sudah ada OPD yang selesai, tapi ada juga yang belum. Itu lagi saya buat laporannya ke wagub,” ujar Sulkaf.

Kata dia, batas tindak lanjut dari rekomendasi BPK berlaku 2 kali 30 hari atau dua bulan. Hingga kini belum ada upaya paksa kepada OPD terkait, padahal batas waktunya sudah melampaui tiga bulan. (*)