oleh

Dinas PUTR Tekor, Prof Rudy Terancam Dipecat

Editor :Armansyah-Berita, HL, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Nasib Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel, Prof Rudy Djamaluddin diujung tanduk. Mantan Pj Walikota Makassar itu terancam dipecat dari jabatannya.

Tak hanya Prof Rudy, Sekertaris DPRD Sulsel Jabir, dan Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulsel Ezra Silalahi juga memungkinkan bernasib sama.

Hal tersebut buntut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana ada saldo Rp 1,9 miliar yang tidak dikembalikan ke kas daerah pada tahun anggaran 2020.

Sehingga membuat BPK mengganjar Pemprov Sulsel hanya dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Padahal, Pemprov Sulsel sebelumnya sudah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman tak ingin tinggal diam, pihaknya segera melakukan evaluasi terhadap kepala Dinas PUTR, Rudy Djamaludin. Termasuk dua kepala OPD lainnya, Ezra Silalahi Kepala Badan Penghubung Sulsel, dan Sekretaris DPRD Sulsel, Jabir.

Meski tidak disebutkan sanksinya, namun ini menjadi peringatan bagi seluruh OPD, bahwa sebagai pejabat negara harus berhati-hati. Setiap rupiah yang masuk ataupun yang keluar harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya untuk orang banyak.

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan ini atas rekomendasi dari Inspektorat agar kejadian yang sama tidak terulang lagi. Pihaknya akan membentuk tim kerja yang lebih baik dan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan sistem pemerintahan.

“Catatan dari BPK ini akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut untuk OPD terkait,” tegasnya.

Hal ini pun sebagai bentuk keseriusan dan ketegasan Andi Sudirman. Guna mendorong perbaikan prosedur tatanan penganggaran lebih baik. Serta mendorong ketertiban dan pelayanan yang semakin meningkat bagi bagi masyarakat banyak.

Plt Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief mengatakan, OPD-OPD yang mengalami masalah akan diberikan pendampingan khusus. Langkah pertama yang akan dilakukan yakni meminta kepada tiga OPD tersebut mengembalikan uang sesuai yang disampaikan BPK.

Dari tiga OPD tersebut temuan paling banyak ada di Sekretariat DPRD Sulsel, yakni sekira Rp1,7 miliar, disusul Badan Penghubung untuk biaya perjalanan dinas dan pajak sebesar Rp18 juta, serta Rp155 juta dan PUTR Rp14,8 juta.

“Di PUTR itukan ada uang perjalanan, kemudian ada juga di DPR itu harus kembali. Karena kalau sudah menjadi temuan BPK harus kembali. Makanya dikasi waktu dua kali 30 hari,” ucapnya.

Jika masalah tersebut tidak tuntas hingga akhir Juli mendatang, perkara ini akan dilimpahkan ke Majelis Tim Ganti Rugi (MTGR) Pemprov Sulsel.

“Tapi insya Allah ini akan kami selesaikan. Malah kemarin Pak Gubernur kalau bisa bulan Juli itu sudah selesai. Juni Juli sudah selesai pengembaliannya. Kan tidak banyak. Memang agak banyak ini di DPR Sekretariat DPRD,” sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel Wahyu Priyono mengatakan, menemukan tiga masalah besar dalam pengelolaan keuangan di Pemprov Sulsel.

Pertama, bantuan keuangan daerah ke kabupaten/kota. Ada penambahan ratusan miliar tanpa persetujuan legislator. Wahyu menjelaskan, bantuan keuangan sebesar Rp 303 miliar lebih disalurkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPRD Sulsel. Pemprov Sulsel pernah mengubah Peraturan Gubernur di anggaran perubahan. Untuk menyalurkan bantuan tersebut.

“Sebelumnya sudah ada bantuan ke daerah, sudah disetujui oleh DPRD, tapi ternyata ada penambahan lagi tanpa melalui persetujuan DPRD. Itu besarnya Rp303 miliar lebih,” ujar Wahyu.

Bantuan itu melampaui anggaran yang disajikan di laporan keuangan. Hal tersebut, kata Wahyu, jelas dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pelampauan anggaran Rp 303 miliar itu jumlahnya cukup besar. Itu kenapa kami di BPK tidak dapat berikan WTP,” tegasnya.

Masalah kedua, terjadinya kekurangan kas atau kas tekor di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kondisi kas daerah per 1 Desember 2020 disebut kosong.

“Artinya tidak menunjukkan keuangan yang ada. Sebenarnya masih ada saldo kas, tapi uangnya sudah tidak ada. Tidak tahu dimana, sudah digunakan kemana,” ujar Wahyu.

Masalah itu terjadi di Sekretariat DPRD Sulsel, Badan Penghubung, dan Dinas PU dan Tata Ruang Sulsel. Totalnya Rp 1,9 miliar. Kemudian faktor lainnya yakni ada penerimaan pajak yang sudah dipungut oleh bendahara. Akan tetapi ternyata tidak disetor ke kas daerah.

Mereka menggunakan untuk kegiatan lain. Nilainya Rp 519 juta. Itu terjadi di dua OPD, yakni Sekretariat DPRD Sulsel dan Badan Penghubung.

“Yang semestinya disetor ke kas daerah tapi tidak disetor. Digunakan malah ke kegiatan lain,” kata Wahyu.

Wahyu Priyono mengaku, BPK sudah memberi kesempatan ke Pemprov Sulsel memperbaiki laporan keuangannya. Mereka diminta mengembalikan uang yang dimaksud ke kas daerah.

Namun, hingga rekomendasi mau disetor, Pemprov Sulsel tidak melakukan perbaikan. BPK meminta Majelis Tuntutan Ganti Rugi (MTGR) Pemprov Sulsel mengusut masalah ini.

“Kami sudah kasih waktu satu bulan kurang lebih untuk tindaklanjuti. Termasuk kas tekor agar dikembalikan ke kas daerah dan pajak dikembalikan ke kas negara sampai LHP terbit, tapi ternyata belum. Sehingga itu menjadi pengecualian,” jelas Wahyu.

Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan akan segera melakukan evaluasi kepada OPD yang bersangkutan. Termasuk melakukan pergeseran pejabat nantinya.

“Kita akan evaluasi, kita lihat bagaimana menempatkan orang,” kata Sudirman.

Menurutnya, rekomendasi BPK tidak bisa langsung ditindaklanjuti. Butuh waktu. Apalagi penilaiannya tidak lagi soal keuangan saja, tapi juga soal kinerja SDM juga. (*)