oleh

Raih WTP Tujuh Kali, Gubernur Sulbar: Ini Tantangan

Editor : Armansyah , Penulis :Sudirman-Berita, Daerah, SulBar-

MAMUJU, RAKYATSULSEL.CO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020. Raihan WTP ini merupakan yang ketujuh didapat oleh Pemprov Sulbar.

“Semoga kerjasama Pemprov Sulbar dengan BPK RI Perwakilan Sulbar yang terus terjalin selama ini terus terpelihara, untuk semakin meningkatkan kinerja Pemprov Sulbar semakin baik dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan negara/daerah,” kata Ali Baal Masdar, Selasa (1/6).

Ia juga menyampaikan, penyerahan LHP BPK RI atas LKPD 2020 merupakan hasil pemeriksaan awal maupun pemeriksaan lanjutan yang telah dilakukan oleh tim audit BPK RI sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Hasil yang diperoleh hari ini merupakan kerja keras kita semua, yang tidak terlepas pula dari dukungan masyarakat Sulbar, baik langsung maupun tidak langsung, terutama dukungan dan perhatian dari pimpinan dan para anggota DPRD Sulbar sebagai representase rakyat,” jelasnya.

“Alhamdulillah, LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Sulbar tahun 2020 yang diserahkan pada hari ini dengan opini WTP merupakan harapan kita, dan merupakan yang ketujuh kalinya yang diperoleh secara berturut-turut oleh Pemprov Sulbar, sebut mantan Bupati Polman dua periode itu,” tambahnya.

Kata Ali Baal, opini yang ketujuh kalinya yang diperoleh tahun ini merupakan tantangan yang tidak ringan. Capaian tersebut harus menjadi penyemangat untuk terus bekerja keras untuk hasil yang lebih baik dari sebelumnya.

Dengan melaksanakan tata kelola keuangan yang betul-betul sesuai ketentuan perundang-undangan, serta tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

“Pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merupakan komitmen yang harus disertai konsitensi kita semua. Dalam hal pengelolaan anggaran, setiap nilai rupiah harus disertai pertanggungjawaban yang jelas, didasari prinsip efisien dan efektif, dan manfaatnya harus jelas untuk kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Kepada semua jajaran Pemprov Sulbar, para kepala OPD dan pimpinan unit kerja sambungnya, supaya memberi perhatian sungguh-sungguh terhadap catatan BPK-RI semua yang perlu ditindaklanjuti harus menjadi perhatian serius dengan penuh rasa tanggung jawab.

“Jangan ada masalah yang dibairkan berlarut-larut, yang akan berakibat menjadi persoalan hukum.Laksanakan dengan baik dan benar rekomendasi BPK RI secepatnya, tidak perlu menunggu batas waktu enam puluh hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” tegasnya.

Ali menyampaikan terima kasih kepada Auditor Utama Keuangan Negara Enam BPK RI, Dori Santosa yang berkesempatan menghadiri rapat paripurna DPRD secara virtual. Kemudian, terima kasih ke BPKP Provinsi Sulbar. (*)