oleh

Ada Temuan BPK di Diskominfo dan Bapenda, Danny Beri Sinyal Non Job

Editor :Armansyah-Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar Ismail Hajiali dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar Irwan Adnan terancam non job.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto sudah memberikan sinyal. Danny secara tegas tidak akan menggunakan pejabat yang terindikasi korupsi di dalam struktur birokrasi Pemkot Makassar

Indikasi korupsi itu, kata dia, diukur melalui tiga hal. Diantaranya, jujur LHKPN, bebas LHP BPK, dan bebas temuan kinerja Inspektorat.

“Jadi kalau ada yang menyangkut tiga hal ini, saya akan proses untuk direkomendasikan tidak masuk dalam tim defenitif,” tegas Danny.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2020. Terdapat masalah penyimpangan keuangan daerah pada Diskominfo dan Bependa Makassar.

Khusus di Diskominfo Makassar, BPK menemukan ada kegiatan sewa jaringan CCTV terintegrasi pada Tahun 2020 melebihi HPS yang telah ditetapkan. Ada kelebihan pembayaran sebesar Rp1,8 juta.

Kemudian, pemborosan keuangan daerah Rp584 miliar, dan terdapat pemasangan jaringan pada 18 CCTV tidak sesuai dengan spesifikasi pemasangan senilai Rp273 juta.

Sedangkan di Bapenda Kota Makassar, ada temuan BPK Rp400 juta terhadap kinerja Laskar Pajak yang nilainya tidak tidak diyakini BPK. Absebsi Laskar Pajak, tidak dapat dibuktikan.

Meski sudah memberikan sinyal, Danny belum mau secara gamblang membeberkan sanksi yang akan diberikan kepada keduanya. Kata dia, rekomendasi sanksi itu masih perlu dirumuskan Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Jelasnya ada sanksi, jadi Inspektorat dan BKPSDM akan merumuskan sesegara mungkin. Kode sanksi berat dari BPK,” ujarnya.

BACA JUGA:Ini 16 Temuan LHP BPK di Lingkup Pemkot Makassar