oleh

Sulsel Raih WDP, DPRD Telusuri “Raibnya” Uang Rp1,9 Miliar

Editor :Armansyah-Berita, Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) atas Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) pada tahun 2020.

Ada tiga hal yang menjadi temuan BPK sehingga Sulsel hanya meraih WDP. Salah satunya yakni adanya temuan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menyetor sisa uang Pemprov Sulsel ke kas daerah pada tahun 2020. Sehingga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Nilainya mencapai Rp 1,9 miliar. Anggaran tersebut berada di tiga instansi, yakni Badan Penghubung, Sekretariat DPRD Sulsel, dan Dinas PU dan Tata Ruang Sulsel.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif mengatakan, temuan BPK tersebut akan menjadi perhatian DPRD yang memiliki fungsi pengawasan.

Ia meminta Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief untuk melakukan penelusuran.

Sekretaris DPW NasDem Sulsel ini menyebutkan jika memang ada oknum kepala OPD yang menyembunyikan uang tersebut sehingga mempengaruhi kinerja eksekutif.

“Tentu kami meminta kepada Plt Gubernur untuk mengevaluasi OPD yang terbukti,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Sulsel lainnya, Darmawangsyah Muin menegaskan akan segera memanggil OPD terkait.

“Komisi-komisi akan segera menggelar rapat dengan OPD terkait untuk penyelesaian masalah tersebut karena ada waktu 2 bulan (60 hari) untuk penyelesaian temuan dan itu harus selesai,” jelasnya.

Pengamat Tata Kelola Keuangan Negara, Bastian Lubis mengaku tak kaget dengan hasil pemeriksaan BPK tersebut. Bahkan, kata dia predikat WDP harusnya sudah diterima sejak 2018 lalu.

Masalah keuangan di tataran Pemprov Sulsel sangat jelas kata dia, misalnya pada tahun sebelumnya temuan adanya kas yang tekor di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel sebanyak Rp20 miliar lebih sangat jelas indikatornya untuk mendapat WDP.

“Sekarang bisa dikatakan terlambat makanya waktu dikatakan dia WDP saya sih nda heran, sebenarnya tahun lalu sudah WDP malah disclaimer. Sebenarnya dua tahun lalu dengan adanya ketekoran kas di Sekwan itu kita prediksinya WDP,” sebut Bastian Lubis, Minggu (3/5).

Ia menduga ada kongkalingkong antara auditor ahli dengan pihak yang diperiksa, dengan bukti fiktif yang dibuat karenanya Sulsel selalu dapat opini WTP.

“Saya duga ada transaksional antara yang diperiksa dengan auditor karena kasat mata sekali kok masalahnya dan gampang sekali, tidak usah pakai auditor ahli sudah ketahuan,” ujarnya.

Predikat WDP yang diberikan tahun 2020 hanya terpaksa kata dia, mengingat ada kasus hukum yang menyandung kepala daerahnya, Nurdin Abdullah.

“Memang selama ini kita lihat teman-teman auditor BPK itu selalu berstandar bahwa kami ini sebatas sampling. Kalau sampling kan tiap tahun kalau mau begitu-begitu terus, jadi kesalahan yang terjadi dengan WDP itu kalau menurut saya lebih kepada keterpaksaan saja, karena adanya OTT,” ulasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel Wahyu Priyono mengatakan, menemukan tiga masalah besar dalam pengelolaan keuangan di Pemprov Sulsel.

Pertama, bantuan keuangan daerah ke kabupaten/kota. Ada penambahan ratusan miliar tanpa persetujuan legislator. Wahyu menjelaskan, bantuan keuangan sebesar Rp 303 miliar lebih disalurkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPRD Sulsel.

Pemprov Sulsel pernah mengubah Peraturan Gubernur di anggaran perubahan. Untuk menyalurkan bantuan tersebut.

“Sebelumnya sudah ada bantuan ke daerah, sudah disetujui oleh DPRD, tapi ternyata ada penambahan lagi tanpa melalui persetujuan DPRD. Itu besarnya Rp303 miliar lebih,” ujar Wahyu.

Bantuan itu melampaui anggaran yang disajikan di laporan keuangan. Hal tersebut, kata Wahyu, jelas dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pelampauan anggaran Rp303 miliar itu jumlahnya cukup besar. Itu kenapa kami di BPK tidak dapat berikan WTP,” tegasnya.

Masalah kedua, terjadinya kekurangan kas atau kas tekor di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kondisi kas daerah per 1 Desember 2020 disebut kosong.

“Artinya tidak menunjukkan keuangan yang ada. Sebenarnya masih ada saldo kas, tapi uangnya sudah tidak ada. Tidak tahu dimana, sudah digunakan kemana,” ujar Wahyu.

Masalah itu terjadi di Sekretariat DPRD Sulsel, Badan Penghubung, dan Dinas PU dan Tata Ruang Sulsel. Totalnya Rp 1,9 miliar. Kemudian faktor lainnya yakni ada penerimaan pajak yang sudah dipungut oleh bendahara. Akan tetapi ternyata tidak disetor ke kas daerah.

Mereka menggunakan untuk kegiatan lain. Nilainya Rp 519 juta. Itu terjadi di dua OPD, yakni Sekretariat DPRD Sulsel dan Badan Penghubung.

“Yang semestinya disetor ke kas daerah tapi tidak disetor. Digunakan malah ke kegiatan lain,” kata Wahyu.

Wahyu Priyono mengaku, BPK sudah memberi kesempatan ke Pemprov Sulsel memperbaiki laporan keuangannya. Mereka diminta mengembalikan uang yang dimaksud ke kas daerah.

Namun, hingga rekomendasi mau disetor, Pemprov Sulsel tidak melakukan perbaikan. BPK meminta Majelis Tuntutan Ganti Rugi (MTGR) Pemprov Sulsel mengusut masalah ini.

“Kami sudah kasih waktu satu bulan kurang lebih untuk tindaklanjuti. Termasuk kas tekor agar dikembalikan ke kas daerah dan pajak dikembalikan ke kas negara sampai LHP terbit, tapi ternyata belum. Sehingga itu menjadi pengecualian,” jelas Wahyu.

Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan akan segera melakukan evaluasi kepada OPD yang bersangkutan. Termasuk melakukan pergeseran pejabat nantinya.

“Kita akan evaluasi, kita lihat bagaimana menempatkan orang,” kata Sudirman.

Menurutnya, rekomendasi BPK tidak bisa langsung ditindaklanjuti. Butuh waktu. Apalagi penilaiannya tidak lagi soal keuangan saja, tapi juga soal kinerja SDM juga. (*)