oleh

Parpol Tak Lolos Ambang Batas Mulai Penyegaran Pengurus

Editor :Armansyah-Berita, Partai, Politik-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini telah mempersiapkan verifikasi Partai Politik (Parpol).

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, parpol yang lolos pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 kini cukup diverifikasi secara administrasi sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa hari lalu.

Sementara, yang tidak lolos ambang batas parlemen harus mengikuti seluruh tahapan verifikasi pada awal tahun 2022 nanti.

Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulsel, Muhammad Fadli Noor menilai, putusan MK beberapa waktu lalu itu cacat nalar, karena parpol yang ingin ikut menjadi peserta Pemilu harus mengikuti seluruh tahapan.

“Tapi itu sudah putusan MK, mau tidak mau kita harus ikuti walau dalam pandangan kami itu cacat nalar,” ujarnya, Minggu (30/5).

Dia membeberkan, saat ini pihaknya sementara melakukan pembenahan hingga tingkat paling bawah, agar pada verifikasi parpol tahun 2021 nanti PSI kembali menjadi peserta seperti tahun 2019 lalu.

“Sementara kita membangun kembali (kepengurusan),” ucapnya.

Disinggung berapa pengurus kabupaten/kota yang dia akan evaluasi. Dirinya mengaku jika sampai saat ini belum mengetahui, yang pastinya kader tidak aktif pastinya akan diganti, apalagi diketahui PSI tak memiliki satu kursi baik itu di kabupaten/kota maupun Provinsi.

“Kalau jumlahnya belum bisa saya sampaikan. Yang jelas 24 kabupaten/kota harus kita siapkan,” paparnya.

Sedangkan, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Sulsel, Hilal Syahrim mengatakan, pasca Pemilu 2019 lalu ada beberapa pengurus tidak aktif dan itu pastinya akan diganti.

“Seperti Kabupaten Kepulauan Selayar, Luwu Timur dan Barru. Memang perlu penyegaran karena kita akan diverifikasi kembali, jadi kita harus memperbaiki seluruh pengurus hingga kebawa, ” katanya.

Diketahui Partai Perindo baru menjadi peserta Pemilu 2019 lalu mampu meloloskan kadernya sebanyak 23 orang. Di Kota Makassar, Kabupaten Toraja Utara dan Luwu Utara, partai besutan Hary Tanoesoedibjo ini meraih masing-masing dua kursi.

Kursi terbanyak diperoleh di Kabupaten Luwu dan Gowa, masing-masing empat kursi. Bagian Luwu, Perindo berhasil mengamankan kursi wakil ketua.

Sementara di Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bone, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Kota Parepare dan DPRD Sulsel masing-masing mengunci satu kursi.

Disinggung soal putusan MK yang hanya melakukan verifikasi kepada parpol yang lolos ambang batas empat persen tingkat pusat. Sementara Perindo hampir semua daerah memiliki keterwakilan. Hilal menilai jika hal tersebut tidak adil.

“Kalau saya lihat ada kecurangan dalam undang-undang yang baru ini,” singkatnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto menyampaikan, MK memang seperti sudah kehilangan daya untuk menghasilkan putusan-putusan yang adil dan non-diskriminatif. Putusan MK akan berdampak pada semakin destruktifnya negara, dalam upaya penguatan kelembagaan partai politik.

Verifikasi sebagai instrumen menentukan kelayakan partai menjadi peserta Pemilu seharusnya berlaku umum bagi seluruh partai politik.

“Putusan untuk tdk melakukan verifikasi faktual bagi partai parlemen atau yang memenuhi syarat parliamentary threshold (PT), merupakan keputusan yang diskriminatif,” kata Andi Luhur.

Seluruh partai politik menurut Luhur sebenarnya bermasalah di Party ID dan kelembagaan serta rendahnya derajat kepercayaan publik pada institusi ini. Suatu situasi yang biasa disebut sebagai lemahnya party rooting, yakni partai politik yang tidak membumi” atau berjarak dengan basis elektoralnya.

Verifikasi faktual bisa menjadi instrumen, setelah verifikasi administratif, untuk memastikan keabsahan data yang terlapor secara administratif. Tingkat kelembagaan pada organisasi partai yang rendah, terutama karena pergeseran-pergeseran pengurus atau konflik internal terjadi pada seluruh partai ; partai parlemen, partai non-parlemen, atau pun partai baru.

“Verifikasi faktual setidaknya bisa membantu memastikan syarat keabsahan data administratif seperti kantor secara fisik, keanggotaan dan kepengurusan partai maupun syarat afirmasi kepengurusan perempuan,” tutup Luhur.