oleh

Soal Sanksi BPK, Inspektorat Makassar: Bukan PTSP Tapi Kominfo

Editor :Armansyah-Berita, Megapolitan, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2020 ke Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Selasa (18/5) lalu.

Selain temuan, BPK juga merekomendasi Wali Kota untuk memberi sanksi tegas ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Informasi beredar menyebut ada dua OPD yang terancam dipecat yakni Bapenda dan DPM-PTSP Makassar.

Terkait itu, Inspektorat menampik nama Dinas PM-PTSP Kota Makassar. Instansi yang di maksud BPK untuk diberi sanksi kepegawaian yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Jadi, rekomendasi pemberian sanksi dari BPK ini konteksnya kepegawaian. Yakni Bapenda dan Diskominfo, Bukan PTSP,” jelas Kepala Inspektorat Makassar, Zainal Ibrahim, Minggu (30/5).

Meski begitu, Kata Zainal, PTSP tetap memiliki temuan berdasarkan LHP BPK namun bukan persoalan pemberian sanki atau hukuman. Rencananya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto akan mengumumkan LHP BPK untuk semua temuan di OPD Pemkot Makassar.

“Sekalianmi besok diumumkan ke masyarakat, jadi teman-teman media bisa cari informasi disitu,” ungkapnya. (*)