oleh

Sulsel Dapat WDP, DPRD Kecolongan

Editor :Armansyah-Berita, HL-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 kali berturut-turut.

Namun kali ini, dibawa kepemimpinan Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman harus turun menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2020 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel.

Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Wahyu Priyono mengatakan penyebab Sulsel mendapatkan WDP dikarenakan ada tiga hal, pertama adanya penyajian bantuan keuangan yang didasarkan Peraturan Gubernur Nomor 85 tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020, tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2020, tentang perubahan penjabaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2020 yang tidak diketahui oleh DPRD Sulsel.

“Jika pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyajikan bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan APBD tahun 2020, maka besarnya anggaran bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya adalah sebesar Rp 497,51 miliar,” katanya saat membacakan hasil pemeriksaan saat rapat paripurna di Kantor DPRD Sulsel, Jumat (28/5).

Dengan demikian kata dia penambahan anggaran keuangan ke pemerintah daerah lainnya sebesar Rp 303,61 miliar yang direalisasikan sebesar Rp 246,96 miliar.
“Melampaui anggaran yang ditetapkan dalam Perda Perubahan APBD tahun 2020,” ujarnya.

Kemudian permasalahan kedua yang mempengaruhi opini yang menyebabkan opini wajar dengan pengecualian adalah adanya sisa kas sebesar Rp 1,96 miliar yang merupakan kas di bendahara pengeluaran pada tiga OPD yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2020.

“Pemeriksaan lebih lanjut atas sisa khas tersebut sudah tidak dikuasai oleh bendahara pengeluaran sehingga hal ini tidak memenuhi definisi kas di bendahara pengeluaran sebagaimana yang dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintah,” lanjutnya.

Selanjutnya kata dia, Terdapat penggunaan pemungutan uang pajak sebesar Rp 519,453,999 pada dua OPD. Dimana uang tersebut disetorkan ke kas negara.

“Namun uang tersebut dipergunakan untuk kegiatan yang tidak tersedia anggarannya atau digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai ketentuan,” ujarnya.

Selain itu, Wahyu Priyono juga menyampaikan mengenai indikator kesejahteraan masyarakat Sulawesi selatan sebagai bahan evaluasi agar pengelolaan keuangan daerah bisa lebih dioptimalkan dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Tingkat kemiskinan tahun 2020 meningkat menjadi 8,99 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 8,56 persen. Angka tersebut masih dibawah tingkat kemiskinan nasional tahun 2019 sebesar 9,41 persen dan tahun 2020 sebesar 10,19 persen,” bebernya.

Selanjutnya tingkat pengangguran terbuka pada tahun anggaran 2020 meningkat menjadi 6,31 persen dibandingkan tahun 2019 yang hanya 4,62 persen.

“Indikator ini lebih baik dari tingkat nasional tahun 2019 sebesar 5,23 persen dan tahun 2020 sebesar 7,7 persen,” lanjutnya.

Indeks pembangunan manusia tahun 2020 meningkat menjadi 71,93 dari sebelumnya 71,66 pada tahun 2019. “Angka ini masih dibawah IPM nasional tahun 2019 dan 2020 sebesar 71,92 dan 71,94,” tuturnya.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dan 2020 adalah 6,91 persen dan minus 0,70 persen.

“Angka ini lebih baik dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 sebesar 5,02 persen dan tahun 2020 minus 2,070 persen,” jelasnya.

Dengan ini BPK mengharapkan DPRD dan para pemangku kebijakan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan ini terutama di dalam melaksanakan fungsi anggaran legislasi dan fungsi pengawasan.

“Kami juga mengingatkan agar pemerintah provinsi Sulawesi Selatan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi pemeriksaan BPK selambat2nya 60 hari setelah LHP ini diterima,” tutupnya.

Sementara Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, jika pemeriksaan keuangan kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Dimana saat ini ada juga pemeriksaan kinerja dan dia tidak ingin salahkan siapapun atas predikat WDP yang diberikan oleh BPK.

“Saya tidak ingin menempatkan satu nama di atasnya atau kelompok diatasnya sebagai kesalahan. Tapi ini adalah sebagai momentum untuk kami memperbaiki ke depan, untuk saling bekerja sama, untuk menjadi teamwork atau tim kerja yang mendorong kami untuk memperbaiki prosedur tatanan penganggaran tahun 2021 untuk jauh lebih baik ke depan,” katanya.

“Tugas saya memperbaiki ke depan untuk melakukan akselerasi dalam perbaikan-perbaikan perbendaharaan dan kinerja ke depan. tentu kami mendorong dalam menciptakan ketertiban dan pelayanan yang semakin meningkat bagi masyarakat banyak,” ujarnya.

Meski demikian, Andi Sudirman memastikan, akan segera melakukan evaluasi terhadap sejumlah OPD yang dinilai bermasalah, termasuk melakukan pergeseran pejabatnya jika dibutuhkan demi memperbaiki kinerja pemerintahan.

“Kita akan evaluasi, kita akan lihat bagaimana menempatkan orang orang yang tepat dan mau bekerja,” kata Sudirman.

Menurutnya, rekomendasi BPK tidak bisa langsung ditindaklanjuti. Butuh waktu. Apalagi penilaiannya tidak lagi soal keuangan saja, tapi juga soal kinerja SDM juga.

Atas diberikannya Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulsel oleh BPK, DPRD Sulsel mengaku, sangat prihatin atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 tahun berturut-turut tersebut lepas dibawa pemerintahan Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.

“Ini tradisi kita mendapatkan WTP selama 10 tahun berturut-turut. Namun WDP ini ada satu hal yang perlu dibenahi,” kata Ketua Fraksi NasDem Sulsel, Ady Ansar.

Yang menjadi perhatian yakni bantuan keuangan ke daerah-daerah. Dimana kata dia, hampir semua anggota DPRD Sulsel khususnya di Badan Anggaran (Banggar) telah mempersoalkan hal tersebut.

“Bantuan keuangan daerah ini memang menjadi pergolakan di Banggar dan kami meminta sebelum APBD Perubahan diketuk, kita meminta kejelasan dimana lokasi penerima, berapa jumlahnya dan apa yang dikerjakan,” katanya.

Ady Ansar menyebutkan, besaran bantuan keuangan daerah itu memang dirinya sepakat pagunya itu Rp500 miliar, namun kata dia, saat BPK melakukan audit ternyata angkanya melebihi yang telah ditetapkan dalam APBD.

“Ternyata jumlah penambahan bantuan daerah itu lebih dari APBD dan tanpa persetujuan dewan, sehingga menjadi temuan BPK,” jelasnya.

Sementara Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari mengatakan, hasil pemeriksaan BPK harus menjadi tolak ukur untuk membenahi apa yang belum maksimal, memperbaiki yang kurang.

“Harus menjadi pembelajaran bersama agar tidak terulang dan tidak terjadi masa-masa mendatang,” singkatnya.

Menanggapi pemberian opini WDP terhadap laporan keuangan Pemprov Sulsel, pengamat pemerintahan sekaligus akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Lukman Irwan mengatakan, ini harus menjadi koreksi bagi Plt Gubenur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dalam penyelenggaran kegiatan yang ada dalam OPD. Dimana kata dia di tahun 2020 begitu banyak permasalah dalam hal penyerapan anggaran.

“Catatan LHP BPK ini harus ada tindak lanjut perbaikan Plt Gubenur (Andi Sudirman),” katanya.

Dirinya pun menyebutkan, jika pemberian opini WDP ini lantaran lemahnya pengawasan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel hingga lembaga internal pemerintahan.

“Ini semuanya harus menjadi catatan bagi Plt Gubenur saat ini (Andi Sudirman), agar tidak terjadi di tahun 2021 ini. Jadi Plt Gubenur saat ini harus bekerja dengan baik dan tidak main-main dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya.

Disinggung soal adanya bantuan keuangan untuk kabupaten/kota yang tidak diketahui oleh DPRD dan tak ada dalam pembiayaan di APBD Perubahan 2020, yang jumlah mencapai Rp300 miliar lebih. Andi Lukman hanya menyebutkan, jika dalam konteks pemerintahan, pola penganggaran itu harus berjalan sesuai dengan perencanaan.

“Kalau tiba-tiba ada kegiatan yang tidak direncanakan, pastinya akan menjadi permasalahan dan itu saya kira tidak boleh dilakukan, apalagi jika dilakukan tiba masa tiba akal, tentu itu akan menjadi temuan,” ujarnya.

Dengan demikian, ia pun menilai jika ada penganggaran yang tak ada dalam APBD kemudian juga digelontorkan tanpa persetujuan legislatif (DPRD Sulsel), maka dalam hal ini fungsi pengawasan dan budgeting DPRD Sulsel tak berjalan, terhadap mitra kerja mereka.

“Setiap komisi kan ada mitranya di OPD, jadi harus bekerja sesuai dengan rel dari kegiatan yang telah direncanakan. Tidak boleh ada perencanaan muncul dipertengahan dan ujung-ujungnya menjadi fatal,” jelasnya.