oleh

Adnan Jabat Sekjen, Apkasi Dipimpin Paket Bupati Milenial

Editor : Lukman-Gowa, HL, Nasional-

JAKARTA, RAKYATSULSEL.CO – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) akhirnya merampungkan susunan kepengurusannya. Pada Munas di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (26/3) lalu, organisasi kepala daerah ini baru memilih ketua umum serta menunjuk formatur untuk memilih kepengurusan yang baru.

Menariknya, kepengurusan Apkasi untuk periode 2021-2026 ini akan dipimpin paket bupati milenial. Seperti diketahui di Munas Apkasi lalu, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska, yang pernah memegang rekor sebagai bupati termuda di Indonesia terpilih secara aklamasi sebagai ketua.

Posisi sekretaris jenderal (Sekjen) ditempati Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan. Adnan juga pernah memegang rekor sebagai bupati termuda di Indonesia Timur. Keduanya dikenal sebagai kepala daerah dari kalangan milenial.

Saat ini Sutan 32 tahun, sementara usia Adnan saat ini 35 tahun. Keduanya saat ini sudah memasuki periode kedua menjabat di daerah masing-masing.

Bupati Gowa yang juga Sekjen Apkasi, Adnan Purichta Ichsan, yang dikonfirmasi, mengaku memang menjadi salah satu kepala daerah yang diusulkan sebagai Sekjen Apkasi. “Saya sebenarnya belum pegang SK nya. Pelantikannya juga kemungkinan baru dilakukan bulan depan,” katanya.

Pembukaan Munas Apkasi lalu sendiri dilakukan di Istana Negara dan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ada 25 kepala daerah yang diundang langsung dalam pembukaan Munas lalu, termasuk Sutan dan Adnan. Pembukaan ini juga diikuti secara daring oleh kepala daerah lain se Indonesia.

Presiden Jokowi dalam arahannya saat itu mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh bupati di berbagai daerah yang dalam setahun terakhir bekerja keras menghadapi pandemi Covid-19.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh bapak, ibu bupati yang dalam setahun ini bekerja keras melayani dan mendampingi rakyat menghadapi pandemi,” kata Presiden Jokowi.

Jokowi juga meminta para bupati melakukan konsolidasi anggaran. APBD, menurutnya, tidak harus dibagi rata kepada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD). ”Rencana APBD harus dilihat betul-betul, buka secara detail, ke mana larinya, output-nya apa, outcome-nya apa. Jangan membelanjakan, sudah sering saya sampaikan untuk banyak pos belanja. Semua dinas diberi, semua, semua, semua, kita nggak punya skala prioritas,” ujarnya.

Jokowi lalu memberikan pesan utuk wajib menggunakan produk lokal untuk setiap proyek pemerintah. “Setiap proyek yang ada, harus, wajib menggunakan produk-produk lokal. Jangan sekali-kali membeli untuk proyek pemerintah, itu membeli produk asing,” tegasnya.Dengan penggunaan produk lokal, dunia usaha di Tanah Air bisa kembali bangkit. “Untuk apa (produk lokal)? Biar ada demand, biar ada konsumsi,” tegasnya. (*)