oleh

WR 3 UNM Hadiri Evaluasi Pengelolaan KIP

Editor :Arif Saeni-Kampus-

BANDUNG, RAKYATSULSEL.CO— Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengadakan Evaluasi Pengelolaan KIP Kuliah 2020 dan Rapat Koordinasi KIP Kuliah 2021 di Harris Hotel & Conventions Ciumbuleuit Bandung, 27 – 29 Mei 2021.

Nara sumber dalam kegiatan ini, Prof Ainun Na’im, yang juga Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sekaligus membuka acara.

Sementara itu, Dr. Muni Ika, Prof Nizam, tampil sebagai pemateri dengan tajuk: Kebijakan Pendidikan Tinggi Tahun 2021, M. Samsuri, dengan makalah berjudul: Perencanaan Satuan Biaya KIP Kuliah Merdeka Tahun 2021, Dr Abdul Kahar, dengan pemaparan bertajuk: Kebijakan Satuan Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup KIP Kuliah Merdeka 2021, I Wayan Loster, Muni Ika, dan Ruknan, dengan paparan berjudul: Evaluasi Data Peberima KIP Kuliah, Bidikmisi dan ADik Tahun 2021, dan Tim Pokja KIP Kuliah, yang membahas Laporan Aktivasi Data KIP Kuliah, Bidikmisi, ADik Tahun 2021, serta Review Evaluasi Pengelolaan KIP Kuliah Tahun 2020 dan Rapat Koordinasi KIP Kuliah 2021 oleh Dr Muni Ika.

Kegiatan yang dilaksanakan secara blended ini, luring dan daring dihadiri oleh para Wakil Rektor atau Wakil Direktur dari Perguruan Tinggi, Politeknik, dan Akademi berjumlah 122 orang.

Dalam sesi tanya jawab, untuk materi Kebijakan Pendidikan Tinggi Tahun 2021, Prof Dr Sukardi Weda, yang juga Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM) menyampaikan saran kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, untuk juga mengakomodasi pembangunan sosial budaya dalam kebijakan pendidikan dan kebudayaan, terutama dalam kaitannya dengan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mengingat sulit menerapkan merdeka belajar kalau dimana-mana di negeri ini terjadi konflik komunal, tawuran antar kampung/kelompok, disintegrasi bangsa, social disorder, social disharmoni, intoleransi, dan dengan adanya sifat-sifat eksklusif lainnya.

Prof Dr Sukardi Weda, juga mengatakan bahwa social sustainability lebih penting dari economic sustainability dan environment sustainability. “Rasionalnya adalah ketika daerah aman dan tenteram, maka orang dengan mudah mencari penghidupan yang layak untuk kesejahteraannya, dan perekonomian dapat menggeliat di semua sektor karena ada rasa aman, demikian halnya terkait dengan lingkungan, setiap orang akan menjaga lingkungannya, ketika kearifan sosial budaya bersemayam dalam dirinya,” ujar Sukardi Weda.

Prof Dr Yonny Koesmaryono, yang mewakili Prof Nizam, menyampaikan materi bertajuk Kebijakan Pendidikan Tinggi Tahun 2021, bersedia untuk menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, untuk mengakomodasi pembangunan sosial budaya dan juga social engineering dalam kebijakan-kebijakan pendidikan dan kebudayaan secara makro. (***)