oleh

Sari Pudjiastuti: Saya Hanya Anak Buah Pak

Editor :Armansyah-Berita, HL, Kasus Korupsi, Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Pengadilan Negeri (PN) Makassar kembali menggelar sidang lanjutan terdakwa penyuap Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA), Agung Sucipto, Kamis (27/5).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan 9 orang saksi, yang semuanya berasal dari Biro Pengadaan Brang dan Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Mereka yakni, mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel, Sari Pudjiastuti, Andi Salmiati (Staf Biro Pengadaan Barang dan jasa Provinsi Sulsel, eks anggota Pokja II), Syamsuriadi (Staf Biro Pengadaan Barang dan Jasa, eks anggota Pokja II), Abdul Muin (Staf Biro dan Pengadaan Barang dan Jasa, eks Pokja II).

Kemudian, Munandar Naim (Staf Biro Pengadaan Barang dan Jasa, eks anggota Pokja II), Anshar (Staf Biro Pengadaan Barang dan Jasa, eks Pokja 7), Andi Yusril Malombassang (Staf Biro Pengadaan Barang dan Jasa, eks Pokja 7), Herman Parudani (Staf Biro Pengadaan dan Jasa, eks Pokja 7), dan Hizar yang juga staf Pengadaan Barang dan Jasa, eks Pokja 7.

Sari Pudjiastuti dalam keterangannya di depan majelis hakim mengaku seringkali diintervensi oleh Nurdin Abdulllah untuk urusan lelang. Nurdin acapkali meminta agar lelang proyek dimenangkan oleh kontraktor tertentu.

“Kalau intervensi oleh pihak Gubernur selalu ada. Tapi karena seleksi terbuka, jadi ya tetap harus sesuai kriteria. Beliau selalu ada titip. Tapi saya mengartikan sebagai perintah,” kata Sari saat bersaksi.

Ia bahkan beberapa kali mendatangi rumah pribadi Nurdin dan rujab Gubernur karena dipanggil. Pada Desember 2020 lalu misalnya, bertempat di Rujab Gubernur, Sari diperintahkan untuk meminta biaya operasional ke salah satu kontraktor.

Sari kemudian menghubungi kontraktor bernama Nuwardi Bin Pakki alias Hj Momo untuk mnyampaikan permintaan Nurdin Abdullah. Hj Momo lalu menyetujui dan mengutus orang kepercayaannya bernama Hj Boi untuk mengantar uang tersebut ke Sari. Mereka bertemu di penginapan, di samping Hotel Awal Bros.

“Waktu itu saya belum bisa terima karena Nurdin saat itu tidak ada di Makassar. Setelah di Makassar, saya kemudian ambil itu uang dan titip di rumah ponakan,” jelasnya.

Uang sebesar Rp1 miliar itu kata Sari juga ditaruh di kardus. Ia kemudian menitip uang tersebut di rumah ponakannya, sambil dipindahkan ke koper.

“Besoknya diambil oleh Salman, ajudan NA. Saya serahkan di Depan apartemen Vida View. Saat itu salman bertanya, bu Sari, saya mau ambilmi uangnya,” ujar Sari menirukan percakapannya bersama Salman.

Pada beberapa pertemuan keduanya (Nurdin dan Sari), Nurdin Abdullah meminta Sari Pudjiastuti untuk memenangkan paket pekerjaan Jalan Ruas Palampang-Munte-Botolempangan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020 kepada kontraktor Agung Sucipto.

Kemudian Sari memanggil Pokja untuk masing-masing paket pekerjaan menyampaikan apa yang diminta Nurdin Abdullah agar paket pekerjaan pemenangnya adalah kontraktor yang sudah ditentukan Nurdin Abdullah, termasuk Terdakwa (Agung Sucipto).

Terdakwa (Agung Sucipto) pada bulan April 2020 menghubungi Sari Pudjiastuti menanyakan paket pekerjaan Jalan Ruas Palampang-Munte-Botolempangan yang dananya bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2020 dan Sari Pudjiastuti menyarankan kepada Terdakwa agar segera memasukkan penawaran untuk mengikuti lelangnya.

Atas saran itu Terdakwa memerintahkan stafnya untuk segera menyiapkan dokumen dan kelengkapannya sekaligus didaftarkan di bagian LPSE dengan menggunakan perusahaan PT Cahaya Sepang Bulukumba.

Maka Pokja 2 yang beranggotakan Andi Salmiati, Samsuriadi, Syamsu Bahri, Abdul Muin dan Munandar memenangkan perusahaan milik Terdakwa yaitu PT Cahaya Sepang Bulukumba dengan pagu anggaran senilai Rp16.367.615.000.

Pada bulan September 2020 Sari kembali dipanggil Nurdin ke rumah pribadinya di Perumahan Dosen Unhas, Tamalanrea. Pada pertemuan tersebut Nurdin Abdullah menanyakan percepatan tender tahun 2020.

Nurdin juga meminta agar memenangkan beberapa Kontraktor yang diantaranya adalah Terdakwa untuk paket pekerjaan Jalan Ruas Palampang-Munte-Botolempangan 1 yang dananya bersumber dari Dana PEN Tahun Anggaran 2020.

Sari lalu menunjuk Pokja 7 yang beranggotakan Ansar, A Yusril Mallombassang, Herman Parudani, Suharsil dan Hizar. Selanjutnya pada November 2020 Sari Pudjiastuti dan beberapa Anggota Pokja 7 yaitu Ansar, A Yusril Mallombassang dan Suharsil bertemu Agung Sucipto di Cafe Lobby Hotel Mercure Makassar Nexa Pettarani.

Pasca diumumkan sebagai pemenang pada 2 Desember 2020, Agung Sucipto memberikan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Sari di Lobby Hotel Myko and Convention Center Mall Panakkukang Jl. Boulevard Kota Makassar, yang kemudian juga dibagi-bagikan kepada Anggota Pokja 7 yaitu Ansar, A Yusril Mallombassang, Herman Parudani, Suharsil dan Hizar.

Dihadapan Hakim, Sari meminta pengampunan dengan mangakui kesalahannya. Kala itu ia tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi statusnya sebagai bawahan harus mengikuti perintah atasan. Jika diambil jelas melawan hukum, jika tidak, takut dibilang sombong oleh pimpinan.

“Saya tahu tidak dibenarkan. Saya kan anak buah pak. Saya bawahan. Saya loyal sama pimpinan saya,” akunya.

“Saya di posisi serba salah. Saya terima bagaimana, saya tidak terima bagaimana. Saya minta pengampunan, yang mulia,” sebutnya.

Salah satu tim Pokja, Ansar mengaku telah menyelesaikan lelang proyek yang diinstruksikan pimpinannya, Sari pada pertengahan Desember 2020 lalu. Kemudian ia dipanggil oleh Sari pada pertengahan Februari 2021.

“Katanya ada rejeki, kami terima rejeki itu,” sebutnya.

Hanya saja, pada penggeledahan KPK di Kantor PBJ awal Maret lalu, oleh Sari ia kemudian diminta mengembalikan uang yang sudah diterima karena uang itu dari kontraktor.

“Setelah penggeledahan KPK, kami dikumpul lagi oleh bu sari bahwa itu dari kontraktor. Katanya penyidik minta agar itu dikembalikan dan kami kembalikan,” jelasnya.

Agung Sucipto Ajukan JC

Terdakwa pemberi suap ke Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah, pengusaha Agung Sucipto akan melakukan justice collaborator (JC).
Agung Sucipto yang hadir lewat virtual langsung mengajukan JC.

“Izin yang mulia, bisakah saya melalui kuasa hukum saya mengajukan JC,” katanya.

Sekadar diketahui, Justice Collaborator (JC) adalah seorang pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar sebuah kejahatan atau kasus yang dinilai pelik dan besar.

Menanggapi hal itu, majelis hakim yang diketuai Ibrahim Palino mengatakan, jika permohonan tersebut akan lebih dulu diteliti.

“Ada permohonan dari terdakwa untuk mengajukan diri sebagai Justice Collaborator, tapi nanti kita lihat apakah bisa diterima atau tidak, kita periksa dulu pasal – pasal terkait,” jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum Agung Sucipto M Nursal menjelaskan, alasan kliennya mengajukan JC sebab, Agung bukanlah pelaku utama atas kasus ini.

“Ada 4 persyaratan, dan itu semua, kami sudah sampaikan di pengadilan. Indikatornya adalah bahwa dia mungkin tidak punya inisiatif dan power,” ujar M Nursal.

Ia menduga, Agung Sucipto bukanlah satu-satunya kontraktor yang diduga melakukan penyuapan infrastruktur di Sulsel. “Kemudian yang kedua banyak orang yang melakukan hal yang sama. Jadi kalau banyak, berarti beliau bukan pelaku utama,” sambungnya.

Apalagi menurutnya, sejak awal penyidikan, Agung Sucipto dianggap kooperatif terhadap proses hukum saat ini. “Sejak awal, dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan. Kami sudah mengungkap beberapa peristiwa yang memang pak Agung lah saksi kuncinya,” terangnya.

“Misalnya, peristiwa di awal OTT (Operasi Tangkap Tangan), karena sebelumnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) hanya menyita uang Rp2 miliar, pak Agung lalu menyampaikan sebenarnya ada Rp2,5 miliar. Sehingga penyidik kembali menyita uang Rp500 juta,” lanjutnya.

Menurut Nursal, Agung lah yang menjadi kunci untuk mengungkapkan hal tersebut, sehingga pengembangan kasus berjalan dengan baik.

“Kami sebenarnya sudah meminta perlindungan kepada penegak hukum pada jaksa, agar nanti pak Agung itu bebas memberikan keterangan. Karena secara psikologi bagaimana pun dia butuh perlindungan hukum, karena banyak dugaan pelaku yang mungkin akan disampaikan,” jelasnya.

lanjutnya, Sehingga diagendakan keterangan terdakwa, nantinya Agung Sucipto akan menyampaikan semua yang didalilkan pada permohonan Justice Collaborator.

“Kalau di agenda keterangan terdakwa tentu Pak Agung akan menyampaikan semua yang kita dalilkan di permohonan Justice Collaborator tadi,” tutupnya. (*)