oleh

KPK Kembali Perpanjang Penahanan NA

Editor :Armansyah-Berita, Kasus Korupsi, Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperpanjang masa penahanan Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah (NA) dan Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUTR) Sulsel, Edy Rahmat.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, perpanjangan penahanan terkait dugaan TPK suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021 selama 30 hari.

“Tim penyidik kembali melakukan perpanjangan penahanan untuk tersangka NA dan tersangka ER masing-masing selama 30 hari berdasarkan penetapan penahanan kedua dari Ketua PN Makassar, terhitung sejak 28 Mei 2021 sampai dengan 26 Juni 2021,” ucap Ali Fikri.

Tersangka NA ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, sementara ER di tahan di Rutan KPK Kavling C1. Dengan begitu, NA dam ER sudah tiga kali diperpanjang penahanannya.

“Perpanjangan penahanan dimaksud, agar tim penyidik lebih memaksimalkan pengumpulan alat bukti diantaranya pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi,” sebutnya.

Sementara untuk terdakwa Agung Sucipto akan menjalani sidang kedua hari ini, Kamis (26/5). Sebelumnya, ia telah menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Makassar pada Selasa 18/5 lalu.

Puluhan saksi sudah dijadwalkan untuk diperiksa, mulai dari kontraktor, pegawai BUMN, ASN, wiraswasta, mahasiswa, hingga anak dan istri NA. Beberapa diantaranya, mangkir dari panggilan KPK, termasuk Liestiaty Fachruddin, istri Nurdin Abdullah.

Diketahui, KPK menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Ia ditetapkan tersangka bersama Sekertaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat. Sementara Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Saat menjabat sebagai Gubernur Sulsel, Nurdin diduga menerima suap dan gratifikasi dengan nilai total Rp 5,4 miliar terkait proyek di lingkungan Pemprov Sulsel.

Duit Rp2 miliar diberikan dari Agung melalui Edy. Suap dan gratifikasi itu diberikan agar Agung dapat kembali menggarap proyek di Sulsel untuk tahun anggaran 2021.

Akibat perbuatannya Nurdin dan Edy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pengamat hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Aminuddin Ilmar mengatakan, dalam ranah hukum, perpanjangan penahanan dilakukan karena ada hal-hal yang belum tuntas, sehingga memungkinkan penambahan waktu untuk menelusuri.

Beberapa orang menganggap penambahan waktu dilakukan karena bukti tak cukup kuat, namun guru Besar Unhas ini menampik hal tersebut. Menurutnya, KPK saat ini sedang memperkokoh bukti-bukti yang sudah dipegang dengan melihat sisi yang lebih luas lagi.

“Ini juga membuktikan bahwa apa yang dilakukan KPK dalam proses penyidikan kasus gratifikasi atau pemberian uang akan lebih memberikan perspektif lebih luas terhadap perbuatan tersangka,” sebutnya.

Biasanya, proses penyidikan membutuhkan waktu lama jika pihak terkait (tersangka) tidak memberi keterangan sejujur-jujurnya. Ini tentu menjadi penghambat, sehinggga KPK harus bekerja keras lagi untuk mengurangi kasusnya.

“Sebenarnya kalau tidak terlalu rumit, pengambilan keputusan akan cepat jika tersangka mengaku, tapi biasanya memakan waktu lama kalau tersangka sering kali tidak mengakui bukti yang disodorkan penyidik,” jelasnya.

Atas kasus ini, kemungkinan akan menarik tersangka baru jika hasil penulusuran atau penyidikan menunjukkan keterlibatan pihak lain. (*)

News Feed