oleh

Lanjutan Kasus Dugaan Suap Nurdin Abdullah, Istri NA Penentu Proyek

Editor :Armansyah-Berita, HL, Kasus Korupsi-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa istri Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah, Liestiaty Fachruddin. Liestiaty ditengarai punya peran dalam menentukan proyek-proyek yang ada di Sulsel.

Ketua Darmawanita nonaktif itu diperiksa sebagai saksi untuk kasus suap dan gratifikasi yang menjerat suaminya. Pemeriksaan dilakukan di Polda Sulsel, Senin (24/5) kemarin.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, selain Liestiaty, KPK juga memeriksa tiga orang lainnya. Mereka adalah Idawati yang merupakan pihak swasta, Haeruddin yang juga pihak wiraswata, dan A. Makassau yang merupakan karyawan swasta.

“Total ada 4 saksi NA TPK Suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021, pemeriksaan dilakukan di Polda Sulsel,” ujar Ali Fikri.

“Pertama, Idawati (swasta). Kedua, Haeruddin (wiraswasta). Ketiga, A. Makkasau (karyawan swasta). Keempat, Liestiaty Fachruddin (dosen),” imbuhnya.

Nama Liestiaty sendiri ikut mencuat dalam sidang perdana Agung Sucipto, Pemilik PT Agung Perdana Bulukumba di Pengadilan Tipikor Makassar, yang merupakan terdakwa penyuap Nurdin Abdullah pada sejumlah proyek infrastruktur di Sulsel.

Aliran dana diduga kuat mengalir ke istri Nurdin, terbukti dalam perkara Kontraktor Agung Sucipto yang ditangani Pengadilan Negeri Kota Makassar. Aliran dana tersebut digunakan Lies (Liestiaty) untuk keperluan pribadi, mulai dari transfer ke rekeningnya, hingga pembelian emas, dan perumahan dan apartmen elit anaknya.

KPK menemukan satu lembar setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke rekening Lestiaty Fachruddin pada 12 Juni 2019 lalu. Nilainya tak sedikit, yakni Rp70 juta.

Bukan hanya itu, KPK juga memiliki barang bukti pembelian perhiasan oleh Ketua Darmawanita nonaktif ini, dengan bukti tanda terima sementara no 23953 Paris Jewelry yang diterima dari Ibu Daya untuk pembayaran perhiasan dengan total Rp40 juta Februari lalu.

Ada pula bukti satu bundel akta pendirian Yayasan Cinta Anak Usia Dini Sulsel yang berkantor pusat di Kompleks Perumahan Yayasan Kantor Gubernur di Paccerakkang yang diketuai oleh ibu Lies.

Nurdin Abdullah diketahui memiliki perumahan elit di Jakarta. Beberapa bukti pembayaran ditemukan, misalnya pada 18 Februari bukti dikumpulkan penyidik dengan satu buah amplop coklat termijn VIII+IX Victoria yang didalamnya berisi 1 (satu) bundel Nota Graha Utama telah diterima warnadari Ibu Liestiafy untuk pembayaran Termijn IX (progress 70%) pembangunan Victoria River Park A3/3 + A5/6 BSD, Tangerang Selatan.

Pengamat Tata Kelola Keuangan Negara, Bastian Lubis mengatakan, sangat wajar jika istri Nurdin diperiksa KPK, karena aliran uang sangat memungkinkan masuk ke rekeningnya. Selain itu, Liestiaty juga ditengarai punya peran dalam menentukan proyek-proyek yang ada di Sulsel.

“Kalau saat ini statusnya Bu Lies baru saksi, terkait apa-apa yang telah dikumpulkan. Kalau misalkan ada aliran ke rekening yah wajib dijadikan tersangka,” ujarnya.

Selain Liestiaty, kata Bastian orang-orang yang terbukti mendapat suap harusnya menemani Nurdin Abdullah CS. Karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Nurdin Abdullah tidak dilakukan sendiri, melainkan kongkalikong dengan sejumlah pihak.

“Itu tidak sendiri, orang Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) misalnya, Rudy Djamaluddin yang saat itu jadi Pj Wali Kota, apalagi sekretarisnya juga ikut terlibat,” ujarnya.

Terpisah Direktur Anti Corruption Committe (ACC) Sulsel, Kadir Wokanubun mengatakan, pada tahun 2019 lalu, kongkalikong yang dilakukan NA sudah tercium saat pansus hak angket DPRD Sulsel, pada saat itu Jumras membeberkan ada 17 pengusaha yang telah mendapat bagi-bagi proyek. Merupakan keluarga dari NA, mulai dari anak, ipar, hingga tim sukses Nurdin.

“Dibalik proyek di Sulsel ada beberapa nama yang disebut terlibat yang hari ini sudah terlibat. Anggu (Agung Sucipto) dekat dengan gubernur sejak lama, dilihat dari beberapa aktivitas proyek selama dia bupati Bantaeng, ini bukan hal baru,” tuturnya.

Travel istri Nurdin, Hakata Tours and Travel juga menjadi langganan Nurdin Abdullah untuk melalukan perjalanan dinas. Bahkan kata Kadir, pada 2019 ada beberapa item yang tidak pada aktivitas birokrasi, melainkan untuk keluarga.

Menurutnya, ada banyak rumpun kasus suap yang akan terkuak dengan tersangkanya NA, KPK masih terus melakukan pengembangan kasus. Misalnya proyek Makassar New Port (MNP) dimana pihak yang melakukan penambangan di area perairan Pulau Kodingareng adalah perusahaan milik anaknya, Fauzi Nurdin yakni PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Timur Indonesia.

“Orang-orang dibalik itu adalah orang terdekat pak gubernur, ialah Akbar Nugraha, Abil Iksan, Fahmi Islami,” bebernya.

Diketahui, KPK menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Ia ditetapkan tersangka bersama Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat. Sementara Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Saat menjabat sebagai Gubernur Sulsel, Nurdin diduga menerima suap dan gratifikasi dengan nilai total Rp 5,4 miliar terkait proyek di lingkungan Pemprov Sulsel. Duit Rp2 miliar diberikan dari Agung melalui Edy. Suap dan gratifikasi itu diberikan agar Agung dapat kembali menggarap proyek di Sulsel untuk tahun anggaran 2021.

Akibat perbuatannya Nurdin dan Edy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (*)