oleh

KPU Sulsel akan Gandeng BPJS Kesehatan

Editor :Armansyah-Berita, KPU-Bawaslu, Politik-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Ketua KPU Sulsel Faisal Amir mengapresiasi baik maksud dan tujuan dari MP BPJS ini. Menurutnya, hal ini memberikan dampak positif untuk penyelenggara pemilu khusus tim ad hock.

“Saya berterima kasih kepada MP BPJS karena sudah mengingatkan kami terkait pentingnya jaminan keselamatan kerja,” ujar Faisal Amir saat menerima audiens Masyarakat Peduli BPJS (MP BPJS) Sulsel di kantor KPU Provinsi Sabtu (22/5).

Mantan Ketua KPU Kabupaten Takalar itu berharap, semoga ini bisa terwujud, karena sampai sekarang belum ada kebijakan yang mengakomodir terkait jaminan keselamatan kerja di KPU.

“Dan kami di masing-masing satker tidak dapat mengambil keputusan sendiri, karena lembaga KPU sifatnya hirarki dan semua kebijakan dan keputusan berawal dari KPU RI,” jelasnya.

Di lokasi yang sama, Sekretaris KPU Sulsel, Muh. Adnan Tahir juga membenarkan perkataan dari Ketua KPU Sulsel.

Ia mengaku. sampai sekarang belum ada payung hukum bagi penyelenggara Pemilu terkait jaminan keselamatan kerja. Dan dengan hadirnya MP BPJS ini disini memberikan masukan.

“Kami akan membawa isu ini ke tingkat pusat dan selanjutnya memberikan masukan agar ini menjadi perhatian khusus. Karena mengingat jaminan keselamatan kerja ini sangat penting,” terang Adnan.

Selanjutnya KPU Provinsi Sulsel akan membawa hasil dari audiens bersama MP BPJS ini ke tingkat pusat untuk selanjutnya menjadipertimbangan tingkat pusat.

“Tentu agar memberikan perhatian khsusus terkait jaminan keselamatan kerja bagi tenaga kerja di lingkungan kerja KPU khususnya di Provinsi Sulsel,” ujar Adnan.

Sedangkan, Ketua MP BPJS Sulsel, Suhartini Suaedy mengemukaan pihaknya hendak koordinasikan menyangkut jaminan keselamatan kerja di lingkungan kerja KPU se-Sulawesi Selatan.

“Melihat KPU memiliki tenaga kerja apalagi penyelenggara Ad Hoc ketika ada tahapan Pemilihan,” tuturnya.

Suhartini menilai, dari data responden penyelenggara Pemilu yang telah mereka kumpulkan. Hasil dari responden tersebut, penyelenggara Pemilu belum memiliki jaminan keselamatan kerja.

“Kami melakukan wawancara kepada beberapa responden dari Penyelenggara Pemilu dan hasilnya memang belum ada jaminan keselamatan kerja,” paparnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengingatkan kepada KPU bahwa pentingnya jaminan keselamatan kerja bagi penyelenggara Pemilu.

“Semoga nantinya ada payung hukum yang dapat mengakomodir ini agar penyelenggara Pemilu memiliki jaminan keselamatan kerja,” pungkas Suhartini. (*)