oleh

Soal Job Fit Pemkot Makassar, Pakar Nilai Pansel Tak Kompoten

Editor :Armansyah-Berita, Megapolitan, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan Job Fit di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sudah keluar. Kegiatannya di Jadwalkan hari ini, Sabtu (22/5).

Hanya saja dalam Job fit kali ini, ada dua orang yang tidak bisa diikutkan yakni Plt Asisten II Pemkot Makassar, Sittiara Kinang dan Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Makassar, Andi Bukti Djufrie.

Pasalnya KASN tidak mengizinkan mereka untuk ikut karena menjabat sebagai Pelaksana tugas. Selain itu adanya Nomenklatur atau perubahan.

Perubahan nomenklatur tersebut mengacu Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto yang dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan dirinya menginginkan semua Jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemkot Makassar untuk mengikuti Job Fit.

“Saya inginkan semua diikutkan saja, tapi rekomendasi KASN membatasi, karena kita ini berpatokan pada KASN,” tuturnya, Jumat (21/5).

Soal teknis pelaksanaan job fit di lapangan, Dany mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Tim Pansel.
“Kita serahkan sepenuhnya ke Tim Pansel dan harus sesuai rekomendasi KASN,” katanya.

Sementara itu, salah satu anggota Pansel yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, M Ansar mengatakan, job fit dijadwlkan akan dilaksankan, Sabtu (22/5).

“Insya Allah besok (hari ini) dilaksanakan di Balaikota,” ungkap Ansar.

Menurutnya, job fit ini digelar setelah rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) keluar. Dimana kata Ansar, KASN mengizinkan job fit dilaksanakan dengan tidak menyertakan dua pejabat pelaksana tugas (plt).

“Bukan tidak diikutkan, tapi ditunda dulu sambil menunggu pengukuhan,” kata Ansar.

Pasalnya, pengukuhan kedua pejabat tersebut membutuhkan waktu. Karena pelantikan ulangnya harus mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KASN.

“Pengukuhannya harus ada izin dari kedua lembaga, Kemendagri dan KASN,” tandas Ansar.

Ada pun kedua pejabat tersebut, yakni Plt Asisten II Pemkot Makassar, Sittiara Kinang dan Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Makassar, Andi Bukti Djufrie.

Sementara itu Ketua Pansel Job Fit, Prof Yusran Jusuf yang dikonfirmasi mengaku, job fit yang dilakukan ini semata-mata untuk mengevaluasi aparatur sipil negara.

“Job fit ini konteksnya evaluasi, aturan yang digunakan juga berbeda dengan lelang jabatan,” katanya.

Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Azwar menyebut jika langkah pemerintah Kota Makassar menggelar job fit sebelum menunjuk pejabatnya sudah tepat.

Ia pun mengatakan semakin cepat pelaksanaan job fit akan semakin baik untuk menata kembali birokrasi di Pemkot Makassar yang setahun belakangan banyak mengalami kemunduran.

“Saya melihat langkah pak DP tepat. Ini merupakan langkah cepat seorang Wali Kota Makassar untuk mengisi kekosongan pejabatnya dengan menempatkan orang-orang yang tepat dan berkompeten,” kata Azwar, Jumat (21/5).

Kendati demikian, ia meminta pelaksanaan job fit kali ini lebih terbuka, sehingga masyarakat juga dapat ikut terlibat memberikan saran.

“Tapi kita ingin job fit ini ada keterbukaan atau transparansi. Kalau bisa masyarakat juga dilibatkan dalam proses job fit itu terhadap orang-orang yang ikut job fit itu, karena bisa jadi kan apa yang diketahui pak wali terkait orang itu belum tentu sama dengan yang diketahui oleh masyarakat,” jelasnya.

Sementara dosen Administrasi Publik FISIP Unhas, Dr Muh Tang Abdullah, S.Sos. M.AP menyoroti, job fit yang akan digelar ini. Pasalnya, ia mengkritik adanya kader Parpol yang masuk dalam Tim Pansel job fit tersebut, dimana menurutnya hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran.

Apalagi saat ini kata Muh Tang, pergeseran manajemen ASN dan birokrasi pemerintahan dari pendekatan patronage system ke merit system merupakan amanah UU No 5/2014 tentang ASN.

“Artinya rekrutmen, penempatan jabatan harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. sehingga harusnya dimulai dari Pansel dulu apakah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Masa iya kader parpol masuk dalam Pansel,” jelasnya.

Menurutnya, dalam pemahaman akademisi jelas tak boleh ada anggota partai atau politisi masuk dalam rana pemerintahan untuk melakukan penentuan seleksi pejabat.

Sehingga dirinya pun menilai, jika lelang jabatan tersebut berpotensi tidak transparan dan ditunggangi kepentingan politik. Disisi lain akan berdampak buruk pada pemerintahan akan datang.

“Secara filosofis, merit sistem itu dibuat agar promosi dan rekrutmen berlaku adil, equal dan tidak diskrimatif. Bukan berdasarkan like or dislike, koneksi, afiliasi politik,” terangnya.

Lanjut Muh Tang Abdullah, ia menjelaskan administrasi publik ada paradigma new public management (NPM), paradigma ini memandang bahwa jabatan strategis.

Dimana dalam birokrasi seharusnya diisi oleh orang-orang yang profesional, yang seleksinya tentu saja melalu cara-cara profesional pula tanpa ada nuansa kepentingan politik dan konflik kepentingan didalam mengemban amanah tersebut.

“Pansel, dimana pun itu, tidak boleh ada conflict of interest maupun afiliasi politik,” pungkasnya.

Diketahui, salah satu anggota pansel yang terdaftar sebagai pengurus salah satu partai politik yang dimaksud Muh Tang yakni Maqbul Halim.

Selain itu, dua nama yaitu Ketua Pansel Yusran Jusuf dan Aminuddin Ilmar juga dinilai merupakan orang dekat Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto dan bahkan sebelumnya sempat masuk pada tim transisi Danny-Fatma.

Hal yang sama juga disampaikan Pengamat Pemerintahan Bastian Lubis. Meski mendukung langkah Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menggelar job fit untuk melakukan evaluasi dan menempatkan pejabatnya, namun ia menekankan, jika orang (pansel) yang akan melakukan job fit tersebut adalah orang yang mempunyai kompeten, Independen dan bebas intervensi.

“Karena Pansel itu orang yang akan menilai dan melakukan evaluasi, dan yang akan dinilai adalah para birokrasi yang sudah puluhan tahun berkecimpung disitu, nah bagaimana mereka menilai kalau mereka tidak punya kompetensi,” tuturnya.

Apalagi posisi pansel ini cukup strategis, karena dari penilaian merekalah akan menjadi acuan dalam menempatkan para pejabat dalam tersebut dalam pemerintahan.

“Tapi bagaimana hasilnya jika yang menilai tidak kompeten, jadi kalau ditanya saya sepakat dengan tim pansel saya jawab tidak,” katanya.

Selain itu, lanjut rektor Universitas Patria Artha ini, para pansel ini juga sudah diangkat jadi tim ahli, sehingga otomatis keputusannya akan subjektif, tidak independen lagi, karena mereka sudah menjadi bagian dari birokrasi.

Dikejar soal perwakilan Akademisi, Ia juga menilai tidak pas, karena latar belakang yang diangkat bukan dari Birokrasi.

“Kalau disiplin ilmu juga tidak pas, contoh misalnya disiplin ilmunya Kehutanan kemudian mau menilai pejabat pemerintahan, baru yang dinilai orang yang sudah puluhan tahun di birokrasi, apakah hasilnya bisa dipertanggung jawabkan,” tantangnya.

Meski diakuinya dirinya sangat mendukung Danny Pomanto menentukan pejabatnya, namun di posisi ini ia mengaku harus mengkritik keputusan yang diambil DP.

“Saya akui saya sangat mendukung Danny memimpin Makassar, makanya kalau saya ditawari di posisi jadi pansel pasti saya menolak, karena saya dekat dengan pak Danny. Saya tidak menjamin akan independen dalam menilai. Yang kedua kapasitas saya sebagai akademisi juga ndak pas, karna saya orang keuangan, kalau mau bahas keuangan sini, karena memang itu bidang ku,” tutupnya.