oleh

Sebelum Dicopot, Sari Ajukan Pengunduran Diri

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menonaktifkan Sari Pudjiastuti sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Penonaktifan itu berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek infrastruktur di Sulsel yang menyeret nama Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah (NA).

Sari Pudjiastuti mengaku menerima suap dari kontraktor pada tender sejumlah proyek di Pemprov Sulsel. Ia sudah mengembalikan uang Rp 410 juta ke rekening Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hanya saja, Sari yang dinonaktifkan terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya sebelum Surat Keputusan (SK) nonaktifnya dikeluarkan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sulsel, Imran Jauzi mengatakan, hasil sidang majelis etik menghasilkan dua rekomendasi, yakni rekomendasi pemeriksaan lebih lanjut atas dugaan keterlibatan kasus Nurdin Abdullah, dan rekomendasi nonaktif untuk memudahkan proses pemeriksaan.

“Plt gubernur juga ingin mendengar keterangan Sari, makanya diundang (ke Rujab), ternyata disana dia mengajukan pengunduran diri,” beber Imran, Jumat (21/5).

Surat atau SK nonaktif Sari Pudjiastuti kata Imran belum sempat dibuat. Otomatis akan ada pejabat lain yang akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) menggantikan sari untuk sementara.

“Kalau dia dinonaktifkan berarti penggantinya pelaksana harian (Plh), tapi karena menyatakan mundur jadi akan ditunjuk Plt. Senin paling lambat kita umumkan gantinya,” tuturnya.

Karena itu, pihaknya akan melaporkan pemberhentian tersebut ke Kemendagri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berbeda, Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief mengatakan Sari telah dinonaktifkan berdasarkan rekomendasi hasil sidang etik. Karena Sari membenarkan telah mengembalikan atau menyetor uang ke rekening milik KPK.

“Kalau dia mundur terserah. Kalau yang kita tahu kemarin dinonaktifkan. Waktu ketemu pak Plt dia bilang oke. Tetapi kan itu semua administrasinya ada di BKD, tinggal cari di Imran. Tapi kalau mundur yang diterima berarti bukan Plh, Plt namanya. Kalau Plh artinya berati dia masih dianggap sebagai pejabat,” ujar Sulkaf.

Sulkaf mengatakan, saat sidang kode etik berlangsung, Sari Pudjiastuti memang mengakui mendapat uang dari Kontraktor Agung Sucipto mulai Desember hingga Februari, uang itu lalu dibagi kepada tim Pokja dengan nilai yang berbeda. Total uang yang diterima sebanyak Rp410 juta. Jumlah itu lah yang juga disetor atau dikembalikan ke rekening KPK.

“Rp410 juta yang kita tahu yang jelas bahwa ibu Sari mengakui keseluruhan itu dikembalikan. Ada yang dikembalikan atas nama Ibu sari, ada yang kembalikan atas nama pokja. Itu pokja satu ji yang mewakili, tapi teman-teman yang kumpul uangnya. Berapa kau terima, kembalikan,” paparnya.

Sementara dua tim Pokja lainnya yang juga diketahui menyetor uang ke KPK, Andi Yusril Malombassang dan Syamsuriadi belum diberikan sanksi. Mereka masih dalam tahap pemeriksaan oleh tim kode etik.

“Dua orang itu kami sudah panggil tadi sudah disidangkan, mengatakan betul juga (kembalikan uang ke rekening KPK). Jadi teman-teman itu tidak ada yang berhubungan dengan kontraktor, itu semua diberikan oleh Bu Sari. Bu Sari bilang ini ada rejeki, anak-anak tidak pertanyakan,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman membenarkan pengunduran diri Sari Pudjiastuti. “Ya sudah (kalau mundur), kemarin sudah nonaktif rekomendasi dari tim etik. Tapi dengan melihat itu, mungkin dia mau memfokuskan diri di pemeriksaan,” ujarnya.

Sudirman menegaskan, Pokja lainnya juga akan diperiksa, nama-nama yang terlibat akan diidentifikasi. Sanksinya akan ditentukan pasca sidang kode etik, tergantung jenis pelanggarannya.

“Kemungkinan bisa berat tergantung pelanggarannya. Pokoknya kita lanjut aja,” tutupnya. (*)

News Feed