oleh

Makassar WDP, Ada Mark Up dan Utang Pribadi

Editor :Armansyah-Berita, Megapolitan, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Sulawesi Selatan memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemerintah Kota Makassar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020.

Padahal sebelumnya, Pemkot Makassar mengukir rekor lima tahun meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun berturut-turut sejak 2015.

Ada beberapa temuan yang membuat Pemkot Makassar harus meraih predikat WDP. Salah satu dugaan mark up pengaan CCTV pada Dinas Kominfo Kota Makassar serta temuan BPK adanya utang pribadi sebesar Rp 450 juta di Rumah Sakit Daya Makassar.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, apa yang diraih Pemkot Makassar merupakan sebuah kemunduran karena sebelumnya Pemkot Makassar lima tahun berturut-turut mendapatkan WTP.

“Ini akan menjadi pekerjaan kami agar menjadikan Makassar kembali mendapat WTP,” kata Danny.

Menurut Danny, WDP dari BPK ini menunjukkan bila birokrasi di Kota Makassar tidak baik-baik saja. Untuk itu dirinya sesegara mungkin akan melakukan resseting agar Makassar bisa menjadi birokrasi yang melayani dan mendapatkan penghargaan serta apresiasi dari pemerintah lain.

“Bersama Ibu Fatma kami mempunyai program pelayanan publik yang bebas indikasi korupsi. Untuk Mengukurnya kami punya indikator yakni jujur, LHKPN, bebas LHP BPK,” jelasnya.

Kepala Inspektorat Makassar, Zaenal Ibrahim mengatakan akan terlebih dahulu mempelajari rekomendasi BPK tersebut.

“Kalau misalnya pengembalian, ya wajib pengembalian, kalau kesalahan administrasi kita perbaiki,” ujarnya.

Terkait dengan temuan utang pribadi tersebut, Zaenal Ibrahim mengatakan itu berada di Rumah Sakit Umum Daya. “BLUD itu, bukan keseluruhan utang pribadi, tapi begini, kebijakan RS Daya itu masih menerapkan istilah panjar sementara tidak dibuatkan SOP-nya, padahal hal itu tidak digunakan lagi. Saya sudah telpon kesana untuk menghentikan itu,” katanya.

Lanjut Zaenal, bersama tim di Inspektorat akan turun langsung ke RSUD Daya melakukan pengecekan dan pengejaran temuan BPK tersebut. “Kita akan mengejar temuan BPK harus di pulihkan ke BLUD,” tuturnya.

BPK juga menemukan indikasi adanya keselahan spek pada proyek pengadaan 21 CCTV di Dinas Kominfo Kota Makassar yang mempunyai anggaran kurang lebih Rp 1 miliar.

“Ia kami diminta untuk melakukan penelusuran karena menurut BPK itu kemudian speknya tidak sesuai dengan rencana kegiatan. Kemarin saya kira BPK langsung yang akan melakukan penelesuran tetapi justru ditugaskan ke kami, mungkin karena keterbatasan waktu sehingga BPK memberikan pokok-pokoknya saja dan menegusakan kepada kami untuk ditindak lanjuti,” kata Zaenal.

Kata Zaenal, saat ini pihak Inspektorat telah menindak lanjuti rekomendasi BPK tersebut dengan membentuk tim untuk dilakukan pengecekan.

“Kami akan melakukan pengecekan kembali, kalau kemudian tidak sesuai dengan spek nanti kita hitung saja selisihnya,” jelasnya.

“Kalaupun misalnya di lapangan ditemukan adanya kesalahan spek dan harus dilakukan pengembalian. Ya wajib dikembalikan, kalau dikembalikan, kalau keselahan prosedur harus diperbaiki,” tegasnya.

Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Hamzah Hamid mengatakan, predikat WDP yang diberikan oleh BPK merupakan imbas dari SKPD yang tidak berjalan sesuai tupoksinya.

“Itu baru sebagian. saya yakin dan percaya SKPD lain ada temuan, makanya di LKPJ 2020 kita tolak sebenarnya itu,” ujarnya, Kamis (20/5/2021).

“Ini juga kalau SKPD main kucing-kucingan dalam pelaksanaan anggaran. Kadang-kadang tidak mau ditahu,” sambung Ketua PAN Makassar itu.

Meski demikian, Ketua DPD PAN Kota Makassar itu mengakui, Makassar selalu meraih WTP dibawah kepemimpinan Danny Pomanto. “Mudah-mudahan kedepan bisa kembali. Saya kira pak Danny melihat ini merupakan cambuk sehingga harus membuktikan bahwa dia mampu,” tandasnya. (*)