oleh

Pengamat Sebut Banyak Media Tak Terverifikasi Sedot APBD

Editor :Lukman-Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Anggota komisi etik Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) sekaligus pengamat pemerintahan, Firdaus Muhammad prihatin dengan banyaknya media yang menjadi buzzer untuk sejumlah institusi pemerintahan.

Bahkan sejumlah instansi pemerintah cenderung memberikan ruang bagi media-media yang tidak terverifikasi tersebut dengan memberikan anggaran kerjasama media yang diambil dari APBD.

Padahal seharusnya pemerintah mengalokasikan anggaran untuk media-media yang sudah terverifikasi oleh dewan pers.

“Media prinsipnya itu adalah terdaftar, makanya dewan pers harus merilis media-media yang sudah menjadi bagian dewan pers, media-media yang sudah terverifikasi, wartawannya juga kan harus terverifikasi,” ujar Firdaus, Kamis (20/5/2021).

Fenomena ini tentu tidak bisa dibenarkan begitu saja, Pemerintah harus lebih selektif dalam memilih dan memilah media yang ingin dijadikan mitra kerjasama.

Firdaus bahkan menyebut ada indikasi bahwa media-media tersebut sengaja dibuat oleh bagian dari pemerintah tersebut.

“Itu adalah bagian dari pelanggaran-pelanggaran, media yang seperti ini kan ciptaan dari pemerintah, bisa juga bukan ciptaan pemerintah tapi media ini media ini sengaja mendekatkan diri dengan pemerintah, dengan memberikan tawaran-tawaran tertentu sampai dia terdikte,” lanjutnya.

Keberadaan media dan Pemerintah memang tidak bisa dipisahkan, namun seharusnya tidak berada pada posisi yang sama. Pemerintah menjalankan pemerintahan sedangkan media memberitakan peristiwa yang terjadi.

“Pemerintah ini posisinya jelas menjalankan pemerintahan, media tugasnya adalah memberitakan peristiwa-peristiwa untuk mendapatkan hak publik untuk memenuhi kebutuhan informasi yang benar,” ujarnya.

“Sehingga posisi media itu bisa mengapresiasi jika sifatnya baik, bis juga mengkritisi jika isunya itu menjadi kontrol terhadap kinerja pemerintahan,” lanjutnya.

Senada dengan itu, Pengamat Pemerintahan Universitas Bosowa, Arief Wicaksono menyebut kecenderungan tersebut membuat informasi yang masuk ke masyarakat menjadi bias, sehingga susah membedakan berita yang benar dan berita yang dibuat seolah-olah benar.

“Kecenderungan itulah sebenarnya yang menjadi salah satu pangkal, mengapa hoax menjadi industri di negeri ini. Di era yang serba real time, instant, dan kabur ini, kebenaran tertentu menjadi lebih mudah diproduksi dan direproduksi secara masif, sehingga publik tidak tahu lagi mana yang benar-benar benar, atau mana yang seolah-olah benar,” ucapnya.

Ia menambahkan pada kasus ini, pemerintah dengan segala sumber dayanya, justru mencari solusi yang cepat, tapi belum tentu murah dan yang paling penting, belum tentu benar dan bermanfaat buat masyarakat.

“Justru karena tindakan pemerintah yang membiayai buzzer milyaran itu, pemerintah jadi terlihat tidak punya legitimasi dari rakyatnya. Dan itu ironi, jika bukan tragedi,” pungkasnya.

Contoh kasus di Sulawesi Selatan, hanya terdapat 14 media yang terverifikasi administrasi dan faktual dewan pers. Dan hanya 53 media yang terverifikasi administrasi dewan pers.

Sedangkan di kota Makassar saja ada ratusan media yang tidak terverifikasi, namun sebagian dari mereka mendapatkan kucuran anggaran dari pemerintah dalam bentuk kerjasama periklanan. (*)