oleh

Kejari Lutra dan BPJS KC Palopo Perkuat Sinergitas Lewat Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan

Editor :Ridwan Lallo-Megapolitan-

LUWU UTARA, RAKYATSULSEL.CO – Untuk meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, BPJS Kesehatan Cabang Palopo menggelar kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Luwu Utara tahun 2021 yang dilaksanakan di ruang pertemuan Kejaksaan Negeri Luwu Utara, Masamba pada Kamis (20/5/2021).

Forum dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara, Haedar, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Zakaria, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo, Harbu Hakim, serta Sekertaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Lutra dan kepala bidang hubungan industrial dinas transmigrasi dan tebaga kerja Lutra, dan pengawas ketenaga kerjaan wilayah II Luwu Utara.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara, Haedar. Dalam sambutannya, Haedar mengatakan, tujuan rapat forum ini adalah untuk membangun sinergitas antara anggota forum dalam mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional. “Dimana tugas tersebut adalah memberi jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Haedar.

Haedar mengatakan, pihak Kejaksaan sendiri akan melakuan tindakan preventif atau sosialisasi mengingat banyaknya badan usaha yang tidak koperatif dalam pembayaran jika ada surat kuasa yang diberikan oleh BPJS Kesehatan KC Palopo.

“Jika para badan usaha tidak melakukan pembayaran bisa dilakukan rekomendasi misalnya pencabutan izin usaha atau sanksi administrasi kepada badan usaha yang tidak patuh. Disamping itu jika ditemukan modus operandi oleh badan usaha/pemberi kerja sesuai dengan ketentuan PP no 82 tahun 2018 yaitu memungut biaya BPJS kepada tenaga kerja, dan tenaga kerja telah membayar kepada pihak yang memungut namun tidak ditindak lanjuti dengan menyetorkan ke BPJS dapat dipidanakan,” tegas Haedar.

Haedar juga mengharapkan, melalui forum ini dihasilkan kesepakatan bersama agar dapat satu langkah dalam pengawasan maupun kepatuhan terutama pada badan usaha, sehingga badan usaha dapat mematuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Senada dengan hal tersebut, kepala BPJS Kesehatan Palopo, Harbu hakim mengatakan, forum ini diharapkan bisa membentuk komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Luwu Utara.

Lanjut Harbu hakim mengatakan, ada tiga jenis kepatuhan yang dibahas. Pertama, kepatuhan badan usaha untuk mendaftar sebagai peserta JKN-KIS. Ke­dua, mendaftarkan seluruh kar­yawannya dan yang terakhir adalah kepatuhan dalam hal pembayaran iuran.

“Dalam hal ini, BPJS Kesehatan sudah melakukan kerja sama dengan kejaksaan, disnaker, dan PTSP yang terlibat langsung dalam aspek ketentuan koordinasi badan usaha sehingga diharapkan dalam pertemuan ini, kita bisa bersinergi bersama membuat aksi untuk mendorong badan usaha patuh untuk mendaftar,” tuturnya.

Dalam forum ini juga terungkap sebanyak 51 badan usaha Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunggak di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Total tunggakan 51 badan usaha yakni 148.800.000 di tahun 2020 data dari BPJS Kesehatan KC Palopo.

“Sebanyak badan usaha menunggak di Luwu Utara pada tahun 2020 dengan besar tunggakan Rp148.800.000,” ucap Harbu Hakim.

“Tidak ada alasan untuk tidak membayar iuran BPJS karena sekarang jaman modern. Kita juga akan mengunjungi satu persatu pengguna BPJS untuk memberi tahu mereka terkait tunggakannya,” tambahnya. (*)