oleh

Proyek PEN di Ujung Tanduk, Anggaran Rp400 Miliar Berpotensi Tak Cair

Editor :Armansyah , Penulis : Ami-Berita, Megapolitan, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harap-harap cemas. Anggaran Rp400 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berpotensi tidak cair.

Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengatakan, serapan anggaran PEN harus bisa menyentuh angka 90 persen di tanggal 31 Mei mendatang.

Secara total, ada Rp1,33 triliun yang dialokasikan untuk proyek PEN ini. Sejauh ini, ada Rp900 miliar anggaran yang sudah dicairkan dan masuk dalam pengelolaan sampai 31 Mei.

Dari anggaran itu, yang terserap baru berada di angka Rp700 miliar lebih. Serapan ini bakal terus digenjot, setidaknya hingga 90 persen, sebagai syarat pencairan anggaran lainnya.

“Kita masih punya Rp400 miliar yang harus dicairkan. Kalau serapan kita di anggaran saat ini (Rp900 miliar) tidak sampai 90 persen, maka bisa saja anggaran itu tidak bisa dicairkan,” ujarnya.

Diketahui, progres proyek yang didanai Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sangat rendah. Paket pekerjaan yang ada di Kabupaten Tana Toraja misalnya, proyek jalan Passobo-Matangli-Massupu sepanjang 8 kilometer yang dikerjakan oleh PT Gangking Raya dan PT Sabar Jaya Pertama senilai 68 miliar baru berjalan sekitar 27 persen.

Manager Teknik PT Sabar Jaya Pertama Sunardi mengatakan, ada beberapa kendala yang ditemui selama proses pengerjaan, utamanya kondisi cuaca dan medan. Kata dia, curah hujan yang tinggi di Tana Toraja mengakibatkan terhambatnya pekerjaan.

“Medannya juga begitu, karena kita ketahui Tator kan berbukit-bukit, gunung dan curah hujan tinggi otomatis mobilisasi material volumenya tidak sama dengan yang rata, jadi buruh lebih ekstrem dan maksimal untuk mempercepat pengerjaan,” sebutnya.

Hal sama dikeluhkan oleh PT Utari Prima Sejahtera, Syarifuddin. Ia mengaku, faktor cuaca, khususnya hujan, menjadi hal yang paling mungkin menunda penuntasan proyek yang ia tangani.

“Secara teknis, kami sudah perhitungkan dan itu bisa selesai. Yang kami takutkan ini kendala non teknis, seperti hujan. Itu jadi penghalang besar buat kami,” ujar Syarifuddin.

Perusahaan asal kota Parepare itu menangani proyek ruas jalan perbatasan Soppeng-Sidrap. Panjang jalannya 7 kilo meter, dengan lebar jalan 7 meter dan ketebalan aspal 10 senti meter. Anggaran yang digunakan sebesar Rp33 miliar.

Alokasi itu masuk dalam paket APBD Provinsi Sulawesi Selatan yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Kami sudah menuntaskan 62 persen pekerjaan. Kami optimis bisa rampung di waktu yang telah ditentukan. Tetapi, lagi-lagi faktor non teknis (hujan) itu yang kami khawatirkan,” terang penanggung jawab administrasi PT. Utari Prima Sejahtera itu.

Beberapa waktu lalu, Pemprov Sulsel melakukan pertemuan dengan seluruh kontraktor yang mengerjakan proyek PEN. Mereka membicarakan strategi untuk mempercepat realisasi atau serapan anggaran proyek tersebut yang harus selesai 90 persen sebelum 31 Mei.

Selain itu, juga ada tiga proyek PEN yang mengalami masalah lahan, progresnya dibawah 30 persen dan berpotensi dihentikan.

Hal itu diakui oleh Plt Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief. Kata dia, ada tiga pekerjaan yang bermasalah, dua diantaranya ruas jalan Bua-Rantepao Toraja, dan bendung Lalengrie di Bone.

Sulkaf mengatakan, Kepala Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Sulsel sudah bersurat meminta agar tiga proyek itu diperiksa. Lanjut tidaknya proyek tersebut tergantung hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK.

“Itu tergantung pemeriksaan semua, kan ada BPK sama inspektorat yang mana diputus mana boleh dilanjut. Tapi pembebanan (penganggaran) dimana saya tidak berani, bukan kebijakan saya itu,” bebernya.

Setelah penutupan atau closing kerjasama PEN tahap 1, Pemprov Sulsel akan memberi pelaporan kepada PT SMI. Selesai tidak selesai, Pemprov Sulsel tetap harus memberi bayaran kepada kontraktor. Karena itu, rekanan tak perlu khawatir, pekerjaan yang dilakukan tetap akan dibayar.

“Kalau jalan sampai disitu (tidak sesuai target) itu tonji dibayar, nanti ada pemeriksaannya, sampai dimana dan berapa yang boleh dibayar. Yang kasian seperti bendungan kalau tidak lanjut bagaimana, kalau jalan kan bisa dilanjut tahun depan pake APBD,” ujar Sulkaf. (*)