oleh

Larangan Mudik Longgar

Editor :Armansyah-Berita, HL-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Penyekatan mudik telah resmi berlaku, termasuk di Sulawesi Selatan. Hanya saja, pengawasan larangan mudik tak sesuai ekspektasi. Penjagaan ketat yang digembor-gemborkan pemerintah dan aparat terkait rupanya jauh dari harapan.

Berdasarkan pantauan Harian Rakyat Sulsel di dua titik, yakni perbatasan Makassar-Maros dan perbatasan Maros-Pangkep.

Pemantauan dimulai pukul 15.00 hingga 16.30. Di perbatasan Makassar-Maros, sama sekali tidak ada pemeriksaan kendaraan yang berlalu lalang, baik pengecekan surat tugas bagi pekerja di wilayah aglomerasi, maupun pemeriksaan kepatuhan protokol Covid-19.

Petugas yang berjaga terlihat hanya duduk bersantai di poskonya. Ketidaksiapan pemerintah dan instansi Polri, TNI sangat jelas, parahnya posko besar yang titiknya di depan bundaran Simpang Lima Bandara baru didirikan.
Suasana yang sama juga terjadi di perbatasan Maros-Pangkep, kendaraan roda dua maupun roda empat melaju tanpa kendala, tidak ada pemberhentian oleh petugas untuk mengawasi gerak-gerik pemudik.

Persiapan posko juga baru dilakukan di perbatasan Maros-Pangkep, sekitar 6 orang petugas kepolisian sedang menata posko penyekatan tersebut. Saat dikonfirmasi ke Kapolsek Lau, Sulaiman justru menolak untuk diwawancara.

“Harusnya tadi pagi didatang, lagi kerjaki ini (menata posko). Besokpi, besok ada Muspida,” ucapnya singkat.

Pernyataan tersebut seolah bertentangan dengan kebijakan pelarangan mudik yang dijaga ketat selama 24 jam dengan sistem shift. Padahal, pernyataan Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam saat operasi ketupat, masing-masing perbatasan akan dijaga ketat, pemudik tidak boleh lolos karena penjagaan dilakukan nonstop.

Merdisyam juga mengatakan, sebanyak 42 titik penyekatan yang dibuat, 48 pos pengamanan, dan 27 pos pemantauan yang didirikan di batas-batas kota.

Dikonfirmasi ke petugas Dishub Maros, Hamzah mengatakan penjagaan dimulai Kamis dinihari pukul 24.00. Ia sendiri mulai bertugas pukul 08.00 kemarin, dihari pertama pelarangan mudik dua unit mobil disuruh putar balik karena hendak melakukan perjalanan mudik.

“Ada dua mobil tadi pagi (kemarin) yang disuruh putar, keduanya karyawan swasta, tidak membawa surat tugas dari kantornya,” beber Hamzah.

Apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Muhammad Arafah yang diwawancara sebelum rakyat Sulsel melalukan pemantauan.
Arafah mengatakan, pihaknya bersama Dirlantas Polda, dan instansi lainnya turun memantau langsung di perbatasan luar Mamminasata.

“Yang kami kunjungi itu yang pertama Pangkep-Maros itu poskonya sudah siap rata-rata. Gabungan juga sudah stand by dan siap di lapangan,” ucap Arafah.

Selanjutnya, di perbatasan Bone-Maros, Takalar-Jeneponto, dan Gowa-Sinjai. “Posko kita sudah siap dan stand by. Aparat kita juga sudah siap. Hari ini (kemarin) semua aparat kita yang di lapangan itu sudah siap melaksanakan tugas,” ujarnya.

Ia menambah, setiap kabupaten ada poskonya, minimal dua. Bahkan ada juga yang membuat tujuh posko, seperti di Pinrang. “Sanksinya putar balik kalau kedapatan. Kalau alasan keluarnya tidak cukup, persyaratannya tidak terpenuhi, tidak mungkin. Tidak akan lolos,” tuturnya.

Warga Diminta Laporkan ASN Nekat Mudik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta masyarakat melaporkan aparatus sipil negara yang nekat bepergian atau mudik Lebaran 2021.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB Rini Widyantini menegaskan akan memberikan sanksi bagi ASN yang terbukti melanggar larangan mudik lebaran tahun ini.

“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib memberikan sanksi disiplin kepada ASN yang nekat mudik,” tegasnya.

Ia melanjutkan, masyarakat dapat melaporkan ke Kementerian PANRB melalui kanal pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

“Pemerintah meminta partisipasi masyarakat sebagai pengawas eksternal untuk melaporkan ASN yang terbukti mudik saat lebaran tahun ini,” jelas Rini, Kamis (6/5).

Laporan dapat dikirimkan dengan menyertakan nama ASN yang bersangkutan, instansi dan satuan kerja, lokasi dan bukti dukung (jika ada), melalui situs lapor.go.id, SMS 1708, atau aplikasi SP4N LAPOR! pada sistem Android dan iOS.

Sebelumnya, Kementerian PANRB menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 8/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/atau Mudik Dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19. Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah berlaku selama tanggal 6-17 Mei 2021.

Rini mengimbau ASN agar menjadi contoh dan mengajak keluarga, masyarakat, serta lingkungannya untuk tidak mudik. “Jangan sampai lengah. ASN harus jadi pelopor untuk tidak mudik lebaran di tahun ini,” tegasnya.
ASN yang melanggar akan diberikan sanksi disiplin sesuai dengan PP No.

53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Selain itu, PPK di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta mengisi formulir pelaporan mudik melalui s.id/LaranganBepergianASN, yang sudah terhubung dengan _database_ Kementerian PANRB. (*)