oleh

Alur Berbelit dan Tidak Efektif, MYL Rampingkan Sejumlah Dinas, Dinas Apa Saja?

Editor :Atho-Berita, Daerah, Pangkep-

PANGKEP, RAKYAT SULSEL.CO – Maksimalkan kinerja dan pelayan ke masyarakat, Bupati Pangkep Pangkep Muhammad Yusran Lalogau (MYL) Rampingkan sejumlah Organisas Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Pangkep, bahkan proses perampingan ini disahkan tepat di 69 hari masa kerjanya.

Persetujuan perampingan tersebut sah melalui sidang paripurna dengan agenda penandatanganan persetujuan bersama terhadap Ranperda perubahan ketiga, Perda nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susuan perangkat daerah Pangkep, yang berlangsung di ruang sidang A gedung DPRD Pangkep, Rabu (05/05).

Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Pangkep Haris Gani.

Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau mengatakan, Perampingan OPD ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan layanan efektif dan maksimal serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Karena itu, perangkat daerah yang kita bentuk adalah OPD yang produktif dan efektif, intinya ramping struktur namun kaya fungsi,” ujar MYL.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Aso tersebut menjelaskan jika dengan penataan ini bukan hanya persoalan alokasi anggaran belanja yang terselesaikan, namun persoalan koordinasi, ego sektoral, dan kompetensi aparatur bisa terselesaikan.

“Persoalan anggaran dan belanja akan lebih baik, aparatur yang tidak berkompeten yang menyebabkan panjangnya alur birokrasi, yang tentu menjadikan pelayanan menjadi lamban itu, akan terselesaikan melalui penataan OPD ini,” tutupnya.

Lantas OPD apa saja yang dirampingkan MYL? Berikut daftarnya :

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja digabung menjadi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

2. Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga disatukan menjadi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

3. Dinas Pekerjaan Umum digabung bersama Dinas Penataan Ruang menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR)

4. Dinas Koperasi dan UMKM digabung dengan Dinas Perdagangan menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Industri.

5. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama Dinas Pertanahan digabung menjadi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Badan Penelitan dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) menyatu menjadi Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)

7. Dinas Pertanian dan urusan Peternakan digabung menjadi Dinas Pertanian dan Peternakan.

8. Dinas Komunikasi dan Informatika digabung dengan Dinas Statistik menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana digabung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

10. Dinas Pendidikan berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

11. Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah disatukan menjadi Badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah.(*)