oleh

Soal Putusan PTUN Jakarta, Kuasa Hukum DEKOPIN Bakal Ajukan Kasasi di MA

Editor :Lukman-Nasional-

JAKARTA, RAKYATSULSEL.CO – Kuasa Hukum H.M Nurdin Halid selaku Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia yang terpilih dalam Munas Dekopin pada tanggal 13 Nopember 2019 di Makasar menanggapi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 24/PT.TUN/2021/JKT dan pernyataan Kuasa Hukum Sri Untari Bisowarno di beberapa Media atas keluarnya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Kuasa Hukum DEKOPIN, DR.(C) Muslim Jaya Butarbutar,SH.MH, dalam rilisnya mengatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 61/2021/PT.TUN.JKT sangat tidak jelas. Sesungguhnya apa yang diputuskan oleh Pegadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terkait eksepsi TERGUGAT dan TERGUGAT Intervensi Sri Untari Bisowarno.

“Bunyi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak lazim dalam sebuah putusan hukum,” ujarnya.

“Bahwa sampai saat ini kami selaku kuasa hukum H.M Nurdin Halid selaku Ketua Umum DEKOPIN yang terpilih melalui Keputusan Musyawarah Nasional Dewan Koperasi Indonesia Nomor : 09/MUNAS-DEKOPIN/XI/2019 Tentang Penetapan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Masa Bahkti 2019-2024 tertanggal 13 Nopember 2019 belum menerima putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,” sambungnya.

Namun demikian kata Muslim Jaya, pihaknya sangat menghormati Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 61/2021/PT.TUN.JKT dan menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

“Karena menurut kami Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta keliru dan tidak benar sehingga kami harapkan Mahkamah Agung RI dapat mengkoreksi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 61/2021/PT.TUN.JKT dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/Pdt.G/2021/PTUN.JKT yang sudah sangat tepat secara hukum dan jelas putusannya menyatakan tidak sah surat Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia Nomor : PPE.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pendapat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Umum DEKOPIN (Sri Untari Bisowarno) dikarenakan Dirjen Peraturan Peraturan Perundang-undangan sebagai Tergugat tidak mempunyai kewenangan dalam menerbitkan surat tersebut,” jelasnya.

“Jadi pemberitaan media yang beredar seolah-lah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus H.M Nurdin Halid tidak sah sebagai Ketua Umum DEKOPIN, Pemberitaan dan pernyataan dari kuasa hukum Sri Untari Bisowarno (Tergugat Intervensi) sesungguhnya menurut kami sesat dan menyesatkan,” tegasnya. (*)