oleh

Proyek PEN Minim Realisasi, Tiga Proyek Terancam Dihentikan

Editor :Armansyah-Berita, HL, Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Realisasi proyek Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih minim. Dari Rp900 miliar (pencairan tahap 1) anggaran yang sudah ditransfer PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) baru Rp500 miliar yang terserap.

Padahal, sesuai kesepakatan antara Pemprov Sulsel dan PT SMI, proyek PEN itu harus selesai paling lambat 31 Mei mendatang. Progres terakhir di bulan April, masih ada proyek dibawah 10 persen dan 15 persen.

Hal itu diakui oleh Plt Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief, kata dia, ada tiga pekerjaan yang bermasalah. Yakni, ruas jalan Bua-Rantepao Toraja, Bendung Lalengrie di Bone dan Penanganan Jalan Kawasan Pucak Kabupaten Maros.

Kata Sulkaf, Kepala Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Sulsel sudah bersurat meminta agar tiga proyek itu diperiksa. Lanjut tidaknya proyek tersebut tergantung hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK.

“Itu tergantung pemeriksaan semua, kan ada BPK sama inspektorat yang mana diputus mana boleh dilanjut. Tapi pembebanan (penganggaran) dimana saya tidak berani, bukan kebijakan saya itu,” bebernya.

Setelah penutupan atau closing kerjasama PEN tahap 1, Pemprov Sulsel akan memberi pelaporan kepada PT SMI. Selesai tidak selesai, Pemprov Sulsel tetap harus memberi bayaran kepada kontraktor. Karena itu, rekanan tak perlu khawatir, pekerjaan yang dilakukan tetap akan dibayar.

“Kalau jalan sampai disitu (tidak sesuai target) itu saja dibayar, nanti ada pemeriksaannya, sampai dimana dan berapa yang boleh dibayar. Yang kasian seperti bendungan kalau tidak lanjut bagaimana, kalau jalan kan bisa dilanjut tahun depan pakai APBD,” ujar Sulkaf.

Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku telah menghentikan pembangunan jalan ruas Bua-Rantepao-Toraja Utara. Penghentiannya dilakukan karena ada masalah lahan.

Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, pihaknya tidak bisa melanjutkan pekerjaan jika ada tanah yang belum dikelarkan. Artinya, masih ada lahan yang belum dibebaskan antara perbatasan Torut-Luwu.

Karena itu, anggarannya yang masuk di APBD 2021 ikut dievaluasi, Pemprov Sulsel memilih untuk menuntaskan lahan pada tahun ini lalu melanjutkan pengerjaannya tahun depan.

“Itu (lahan) yang harus kita fokus dulu. Karena tidak bisa selesai kalau tidak ada itu. Sementara di APBD pokok kita tidak ada (anggaran), jadi kita harus memang merencanakan dengan baik untuk tahun depan bagaimana memprioritaskan itu,” ujarnya.

Di laman LPSE Sulsel, tercatat ada proyek infrastruktur jalan ruas Bua-rantepao Kabupaten Toraja/Luwu sepanjang 5,81 kilometer. Proyek tersebut sudah ditender pada 4 Februari lalu, anggarannya Rp40,6 miliar dimenangkan oleh PT Hospindo Internusa Jaya.

Sementara soal Bendung Lalengrie, proyek dengan anggaran Rp42 miliar ini rupanya berada di pegunungan tanpa air, jauh dari area persawahan. Bahkan, bendung ini sudah dua kali dianggarkan, yakni pada tahun 2020 sebesar Rp20 miliar, dan Rp2021 sekitar Rp42 miliar lebih.

Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengatakan, Bendung Lalengrie mempunyai sumber daya air yang cukup memadai berdasarkan hasil perencanaan dan penelitian yang dilakukan tim konsultan perencana. Sumber airnya berjalan sekitar 2-3 kilometer.

Hanya saja kata Darmawan, ketinggian bendung melampaui 15 meter sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai bendung, melainkan sudah menjadi bendungan.

“Kalau 15 meter ketinggiannya, itu sudah bendungan namanya, itu membutuhkan persetujuan biaya yang sangat besar. Tahapan pembangunan bukan satu tahun, bahkan bisa sampai lima tahun karena dia memerlukan penelitian biologi, dan aspek sosial lebih besar,” ujarnya.

Soal lokasi bendung yang disoroti DPRD, kata Darmawan lokasi bendung memang dimungkinkan di tempat yang ada sumber airnya, seperti di pegunungan. Sementara tidak adanya aliran air pada saat kunjungan anggota DPRD diklaim sedang dalam pengerjaan konstruksi, sehingga ada penutupan saluran air.

“Memang perlu diklarifikasi apakah pada saat peninjauan dilakukan dilihat tidak ada air di daerah bendung, atau saluran airnya ditutup sementara supaya tidak mengalir pada bendung,” pungkasnya. (*)