oleh

Pemprov Bentuk Posko Penyekatan Mudik Tiap Perbatasan

Editor :Armansyah-Berita, Megapolitan, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Menjelang pelaksanan pelarangan mudik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama TNI Polri melakukan persiapan, rapat bersama Menteri Dalam Negeri dan beberapa stakeholder lainnya termasuk Kementerian Agama digelar secara virtual untuk memperkuat sinergi.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam arahannya menyampaikan agar titik-titik perbatasan harus dijaga ketat untuk mengontrol pengendara yang hendak melakukan mudik. Sesuai instruksi presiden dan edaran yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan, pelarangan mudik sebagai cara untuk mengantisipasi terjadinya ledakan kasus.

Plt Gubenur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, seluruh tenaga telah dipersiapkan untuk memantau pelarangan mudik, mulai dari Kepolisian, TNI, Dishub, BPBD, dan Dinas Kesehatan. Masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi.

Tidak bisa dipungkiri, banyak masyarakat yang mencuri star mudik di awal, apalagi telah mendengar kebijakan pelarangan mudik yang berlaku tanggal 6 Mei mendatang. Hanya saja, kata Andi Sudirman, pengetatan terus dilakukan, sudah banyak pemudik yang disuruh putar balik.

“Sudah ada yang dikasi kembali. Kita perketat di perbatasan. Kalau yang masuk ke Sulsel lewat bandara juga tidak akan lolos,” ucapnya.

Sebelumnya, Surat Edaran Tentang Pembatasan Bepergian Ke Luar Daerah dan atau Mudik dan atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, serta Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Idul Fitri 1442 Hijriah, di Lingkup Provinsi Sulsel juga sudah dikeluarkan.

Pada poin Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah atau Mudik, Menurut Plt Gubernur, Pegawai ASN dan keluarganya dilarang bepergian ke luar daerah atau mudik pada periode 6 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021.

Larangan mudik, kata Plt Gubernur, dikecualikan bagi ASN yang sedang melaksanakan perjalanan kedinasan yang bersifat penting, dan telah mendapat surat tugas dari pejabat pimpinan atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

“ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan ke luar daerah terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan internalnya,” jelasnya.

Andi Sudirman juga mengungkapkan, dalam rangka kebijakan larangan mudik dilakukan pembatasan pergerakan seluruh moda transportasi dari 6 Mei hingga 17 Mei 2021, dikecualikan untuk pergerakan daerah aglomerasi yang meliputi Kabupaten Maros, Gowa, Takalar, dan Makassar.

“Pembatasan pergerakan moda transportasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah,” terangnya.

Berdasarkan surat edaran tersebut, Andi Sudirman menjelaskan, pihaknya membentuk tim dan posko masing-masing wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dan melakukan pengecekan pembatasan mobilitas masyarakat yang akan melintas, dan memastikan penanganan kesehatan bagi warga yang terindikasi positif Covid-19.

Terkait pembatasan cuti, Plt Gubernur Sulsel menjelaskan, pegawai ASN tidak mengajukan cuti selama masa periode 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintah Daerah Tidak Memberikan Izin Cuti bagi Pegawai ASN.

“Izin cuti hanya bisa diberikan untuk cuti melahirkan, cuti sakit, dan atau cuti karena alasan penting bagi pegawai negeri dan izin cuti, sakit bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,” terangnya.

Bagi yang melanggar aturan tersebut, Plt Gubernur dengan tegas menyampaikan sanksi berdasarkan surat edaran itu. Dimana disebutkan Bupati/Wali Kota memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN yang melanggar aturan tersebut sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Muhammad Arafah juga mengaku, masyarakat yang mencuri star mudik di awal tidak terbendung.
Transportasi yang berlalu lalang di perbatasan akan diperiksa mulai dari tujuan perjalanannya, surat tugas dari instansi, dan lainnya. Pengendara yang terciduk melakukan mudik akan disuruh putar arah atau kembali.

“Mau memicu penumpukan kendaraan atau tidak pokoknya itu harus diperiksa, kalau tidak memenuhi yah harus kembali ke tujuan semula,” ujarnya.

Personel Dishub yang akan diturunkan sebanyak 250 orang. Tenaga tersebut akan disebar baik di bandara, pelabuhan maupun di perbatasan. (*)