oleh

BP Jamsostek Sasar Pegawai Non ASN Jadi Peserta

Editor :Armansyah , Penulis : Ami-Berita, Ekonomi & Bisnis, Keuangan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – BP Jamsostek menyasar pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Deputi Direktur BP Jamsostek Wilayah Sulawesi Maluku telah membahas perihal itu ke Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudiriman Sulaiman Beberapa waktu lalu.

Deputi Direktur BP Jamsostek Wilayah Sulawesi Maluku, Arief Budiarto mengatakan, secara perlahan non ASN sudah menjadi peserta, meski persentasenya masih dibawah 10 persen. Setelah bertemu dengan Plt Gubernur, pihaknya mengaku telah diberikan ruang.

“Kita sudah sounding ke Plt Gubernur, ada beberapa dukungan yang harus bisa diajak, pertama tadi ada pegawai non ASN, itu bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Arief Budiarto saat ditemui di Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Jalan Yusuf Dg Ngawing, baru-baru ini.

Arief bilang, kepesertaan non ASN merupakan salah satu instruksi Presiden Joki Widodo, dimana pemerintah provinsi, kabupaten, dan kora harus menganggarkan program jaminan kerna bagi tenaga honornya.

“Harapannya mudah-mudahan di APBD Perubahan, sudah mulai bisa dianggarkan,” tuturnya.

Terpisah, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, sebagian besar tenaga non ASN masih menggunakan Tabungan dan Asuransi Pegawai (Taspen). Karena itu, penyeragaman BPJS Ketenagakerjaan ini bisa dimaksimalkan pada tahun 2029 mendatang.

“Masih Kita kaji, Disnaker akan membuat kajian atau telaah dulu. Kan memang kita belum menggunakan itu , program itu kalau di lingkup Pemprov biasa menggunakan Taspen,” ujar Andi Sudirman Sulaiman.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Andi Darmawan Bintang menyampaikan, pada prinsipnya pemerintah dan BPJS akan menjamin asuransi tenaga non ASN. Hanya saja, sesuai penyampaian Plt gubernur kepesertaannya akan disatukan di 2029.

“Tapi untuk sementara ada keberlanjutan dari yang kemarin-kemarin itu non ASN dihendel oleh Taspen. Tapi sekarang kan bisa saja bahwa individu atau kepala OPD bisa mengalihkan dari Taspen ke BPJS tenagakerjaan,” jelas Andi Darmawan Bintang.

Wawan-sapaan karibnya bilang, nin ASN di Disnaker semua sudah beralih ke BPJS, begitu juga dengan enam OPD lainnya termasuk Dinas Pendidikan. Kedepan, pihaknya akan mengkaji mana yang menguntungkan, baik dari sisi berapa pembayaran dan bagaimana mereka bekerja secara efisien kalau ada klaim.

“Enam OPD yang pakai BPJS Tenagakerjaan. Kita dorong sesuai ketentuan bahwa sebenarnya BPJS memberi pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik,” tuturnya.