oleh

Alas Hak Bermasalah, Dewan: Setop Proyek Bendungan Lalengrie

Editor :Armansyah , Penulis : Fahrullah-Berita, Hukum, Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Proyek pembangunan Bendungan Lalengrie di Kabupaten Bone menuai polemik. Ternyata alas hak tanah yang ditempati membangun bendungan dengan alokasi anggaran Rp61 miliar itu rupanya masih bermasalah.

Hal tersebut terungkap saat Komisi D DPRD Sulawesi Selatan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) menindaklanjuti pembangunan Bendungan Lalengrie Tahap 1 dan 2 di Kabupaten Bone. Rapat digelar di Ruang Rapat Komisi D Gedung Tower Lantai 6 DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Selasa (4/5/2021).

Ada sejumlah pihak dipanggil dalam RDP itu. Diantaranya Dinas PUTR Sulsel, perwakilan Bupati Bone, Ketua DPRD Bone, Camat Lappariaja, Kepala Desa Ujung Lamuru, KPA Bendung Lalengrie, Perencana Proyek Bendung Lalengrie, PPTK Proyek Bendung Lalengrie.

Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Andi Sugiarti Mangun Karim menegaskan, sebuah program pemerintah harus didirikan di atas lokasi yang memang alas haknya jelas.

“Jadi itu dulu yang harus kita bersihkan. Saya juga heran kalau kemudian ternyata di kegiatan ini baru terungkap bahwa ini bersoal. Persoalan alas haknya, seharusnya tidak boleh ada lagi,” kata Andi Sugiarti.

Apa lagi kata politisi PPP ini, berdasarkan hasil peninjauan oleh pihaknya, proyek tersebut tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat lantaran jauh dari wilayah persawahan mereka.

Untuk itu, pihaknya meminta agar proyek itu dipertimbangkan untuk diteruskan. “Ia kita setop sementara, sambil kemudian kita bersihkan problem. Masalah-masalah yang ada disitu, kemudian kita pertimbangkan lagi untuk kita lanjutkan,” tegasnya.

“Selain itu, kita akan lakukan perencanaan yang memang betul-betul matang. Karena jangan kita laksanakan suatu kegiatan dengan menjadikan masyarakat sebagai alasan. Kenyataanya kita turun ke masyarakat juga teriak keberatan. Saya berada dalam posisi wakil rakyat, kita akan memberikan support maksimal untuk sebuah kegiatan yang memang dampaknya itu, memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan mengatakan, jika lahan tersebut memang belum memiliki alas hak jelas, maka segera melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, jangan sampai kata dia permasalahan ini bisa menimbulkan persoalan baru.

Dirinya mengaku senang dengan pemerintah provinsi jika ada bendungan dibangun untuk masyarakat Bone. “Tapi yang menjadi masalah, apakah debit air ini bisa mengaliri persawahan,” tegasnya.

Kepala Seksi Perencanaan Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel, Ismawati Nur mengatakan, sejak awal pihaknya sudah bermohon ke Bupati Bone terkait permasalah lahan. Namun, kata dia, Pemkab Bone tidak membalas surat Dinas PUTR Sulsel.

“Tidak ada balasan dari Bupati Bone,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Ujung Lamuru, Haripuddin mengaku status lahan pada proyek itu masih menjadi tanah negara.

“Tapi masyarakat mempunyai surat PBB (Pajak Bumi Bangunan) bukan sertifikat, kan kalau sertifikat sudah milik masyarakat, tapi kalau masih PBB itu masih milik pemerintah,” kata Haripuddin.

Dirinya juga menuturkan jika masyarakat yang mengelola lahan tersebut tidak diberikan ganti rugi oleh pemerintah, hanya tanda tangan jika mereka bersedia menyerahkan lahannya untuk dibuatkan bendungan.

“Tidak ada ganti rugi,” ucapnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Ady Ansar menilai proyek pembangunan Bendungan Lalengrie hanya pemborosan anggaran karena dianggap tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat lantaran jauh dari wilayah persawahan mereka.

“Ini luar biasa. Untuk pertama kalinya pemprov membangun bendungan di atas pegunungan. Selain tak ada air, di tengah hutan pula. Butuh pompa besar untuk mendorong air ke atas, jelas biaya operasionalnya sangat besar,” kata Ady Ansar.

Politisi NasDem ini menyebutkan, Bendungan Lalengrie akan menjadi masalah karena tidak direncanakan lebih baik.

“Pemerintah dan masyarakat rugi, karena manfaatnya belum kita terima. Jadi ini barang (Bendungan Lalengrie) dari awal kurang direncanakan dengan baik dan ini harus kita sikapi dengan baik,” tegasnya.

Memang sebelumnya warga Desa Ujung Lamuru mengadu ke DPRD Sulsel sebab lokasi bendungan yang dibangun tidak sesuai dengan proposal yang diajukan warga. Aduan tersebut pun dibawa ke Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Warga Lalengrie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone protes pemindahan proyek tersebut ke Duaboccoe karena dianggap tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat lantaran jauh dari wilayah persawahan mereka.

Proyek yang sejak awal disetujui dibangun di Lalengrie dipindahkan secara sepihak oleh dinas PUTR tanpa persetujuan warga dengan alasan dasar kajian teknis secara ilmiah. (D)