oleh

6000 Personel Gabungan Diturunkan Jaga Pelarangan Mudik

Editor :Armansyah , Penulis : Ami-Berita, Megapolitan, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Larangan mudik lebaran Idul Fitri dimulai Kamis (6/5) besok. Semua akses ke daerah akan disekat ketat untuk mengantisipasi warga yang ingin pulang kampung.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Sulsel, Abd Azis Bennu mengatakan, sebanyak 6000 personel gabungan akan diturunkan, terdiri dari Dinas Perhubungan Sulsel sekitar 400-an petugas, Dinas Perhubungan kabupaten/kota se Sulsel 2400 orang, dan aparat TNI/Polri 3200 orang.

Menurut Abdul Azis, bukan hanya wilayah perbatasan pada jalur-jalur utama yang akan dijaga ketat, namun jalur-jalur perintis yang disebut juga jalur tikus tak lepas dari pantauan tim terpadu.

“Untuk mengamankan jalur-jalur tikus, petugas juga memantau serta mengawasi pada jalur-jalur yang dimaksud. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan kabupaten/kota terkait hal ini, untuk lebih meyakinkan kita semua terkait pelaksanaan kebijakan ini” ungkap Azis, Rabu (5/5).

Sementara itu, Kepala Dishub Sulsel Muhammad Arafah model penyekatan dilakukan dengan membangun posko-posko di perbatasan antardaerah. Petugas di setiap posko akan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang lewat.

“Setiap kendaraan akan diperiksa secara seksama termasuk melihat KTP dari orang-orang yang berada di kendaraan tersebut,” kata Muh Arafah.

Menurutnya, berdasarkan Permenhub Nomor 13 Tahun 2021 terkait Pengendalian Transportasi Idul Fitri 1442 H, seluruh moda transportasi dilarang beroperasi. Termasuk juga kendaraan angkutan bernomor polisi warna hitam yang sering digunakan penumpang untuk perjalanan antardaerah di Sulsel.

Jika terbukti tidak berdomisili di daerah tersebut, katanya. maka dilarang masuk atau kendaraannya dipaksa putar balik. Pengecualian penyekatan berlaku untuk kendaraan yang melakukan perjalanan dalam wilayah satu kabupaten/kota dan di dalam wilayah aglomerasi Makassar – Maros – Gowa – Takalar.

Juga bagi kendaraan untuk bekerja/ perjalanan dinas bagi ASN, BUMN/BUMD, TNI Polri, swasta yang dilengkapi surat tugas yang berisi tanda tangan basah dan cap basah dari pimpinan tertinggi di lembaganya.

Aturan penyekatan juga tidak berlaku bagi kendaraan operasional pemerintah dengan TNKB dinas ASB, TNI, Polri, kendaraan Satgas Covid-19, operasional jalan tol, ambulance, damkar dan mobil jenazah, mobil barang tanpa penumpang.

Termasuk bagi kendaraan pengangkut obat-obatan dan alkes, kendaraan repatriasi PMI, WNI terlantar, pelajar/mahasiswa, kendaraan untuk kunjungan keluarga sakit/berduka, kunjungan ibu hamil dengan 1 pendamping/melahirkan dengan 2
pendamping dan kendaraan untuk pelayanan kesehatan darurat.

Bagi kendaraan yang melanggar dikenakan sanksi diarahkan kembali ke asal perjalanan. Dan bagi
perusahaan angkutan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan. (*)