oleh

Kasus UU ITE, FKJ Maafkan Asrul

Editor :Lukman-Palopo-

PALOPO, RAKYATSULSEL.CO – Pengadilan Negeri (PN) Kota Palopo kembali menggelar sidang lanjutan kasus UU ITE yang menjerat Jurnalis berita.news, Muh. Asrul, Selasa (4/5/2021).

Dalam sidang ini, Majelis Hakim menghadirkan Farid Kasim Judas (FKJ) sebagai saksi.

Di hadapan majelis hakim, Asrul mengaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf ke FKJ. Permohonan maaf Asrul lantas diterima FKJ dengan besar hati.

FKJ yang dikonfirmasi usai sidang mengatakan jika sebagai manusia biasa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kekeliruan.

“Yang bersangkutan (Asrul) dalam sidang tadi sudah meminta maaf. Dan sebagai sesama manusia biasa tentu sudah sepatutnya memaafkan. Apalagi sekarang bulan Ramadan, kita harus saling memaafkan,” ujarnya.

Untuk diketahui, Kasus ini bermula pada Juni 2019 saat Asrul diadukan oleh FKJ ke polisi atas dugaan berita korupsi di media online Berita.news pada 10, 24, dan 25 Mei. Berita itu mengangkat soal dugaan korupsi di Palopo, Sulsel.

Asrul menjalani proses hukum setelah dilaporkan oleh Farid Kasim Judas di Polda Sulawesi Selatan, karena tiga berita dugaan korupsi yang dituliskannya di media online www.berita.news pada 10, 24, dan 25 Mei 2019. Tiga tulisan yang dipermasalahkan itu berjudul “Putra Mahkota Palopo Diduga “Dalang” Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp11 M”, tertanggal 10 Mei 2019, “Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas” tertanggal 24 Mei 2019, dan “Jilid II Korupsi jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik Untuk Farid Judas?” tertanggal 25 Mei 2019.

JPU mendakwa asrul dengan dakwaan berlapis yakni: menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Tindak Pidana ujaran kebencian Pasal 28 ayat (2) atau Tindak Pidana Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (*)