oleh

Dewan Warning Perusahaan Bayar THR, H-7 Harus Tuntas

Editor :Armansyah , Penulis : Suryadi-Berita, Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta setiap perusahaan membayar hak Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya jelang hari raya Idulfitri 1442 H.

Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Mario David mengatakan pemberian THR bagi karyawan, harus rampung tujuh hari sebelum Idulfitri.

“H-7 itu harus tuntas. Kita berharap Minggu ini mulai tersalurkan,” tegas Mario David, Senin (3/5/2021).

Meski demikian, Ketua Bappilu DPD NasDem Makassar itu meminta karyawan perusahaan untuk memahami kondisi perusahaan di tengah pandemi Covid-19.

Mengingat, sejumlah perusahaan masih mengalami kondisi keuangan yang belum stabil. Begitu pula dengan Pemerintah Kota Makassar.

“Sehingga mungkin saja besaran THR tidak sesuai yang diinginkan. Persoalan besarannya pemerintah fleksibel, bisa dihitung ulang baik-baik yang penting ada besarannya itu disesuaikan dengan masa pandemi keuangan perusahaan kita,” terangnya.

Namun Mario mengingatkan kepada perusahaan yang kondisi keuangannya sehat namun justru mengindahkan surat edaran dari pemerintah yang meminta membayar THR secara penuh.

“Jika hal tersebut ditemukan, maka tak segan-segan akan dicabut izinnya,” tegasnya.

Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kota Makassar, Andi Sunrah Djaya, mengatakan, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar bersama LKS Tripartit sudah melakukan kunjungan di beberapa perusahaan terkait pemberian THR Keagamaan 2021.

Hal ini untuk memantau dan mengingatkan kepada pihak perusahaan agar membayarkan THR kepada karyawannya maksimal 7 hari sebelum (H-7) Lebaran.

“Kami dari Disnaker Kota Makassar membentuk enam tim, dari 6 tim tersebut terbagi dari LKS Tripartit dimana dalam LKS Tripartit terbagi dari 3 unsur yaitu unsur dari Pemerintah, Apindo serta Serikat Pekerja/Serikat Buruh, melakukan pemantauan,” ucap Andi Sunrah Djaya.

Kata Andi Sunrah Djaya, sudah ada sekitar 25 perusahaan yang dikunjungi tim tersebut, untuk melakukan pemantauan pembayaran THR keagamaan 2021.

“Kami melakukan pemantauan pembayaran THR Keagamaan Tahun 2021, dan sudah ada sekitar 25 perusahaan dikunjungi,” pungkasnya.

Sebelumnya, pencairan THR 2021 telah ditetapkan pemerintah. Baik THR untuk pekerja swasta maupun THR PNS. Kewajiban pembayaran THR 2021 telah diterbitkan dalam surat edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh di perusahaan yang keluar pada 12 April 2021.

Peraturan tersebut diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauizyah. Menaker juga meminta pembayaran THR bagi pekerja hukumnya wajib diberikan dan tidak boleh dicicil tanpa alasan yang kuat. (*)