oleh

Aturan Belanja di Mal Diperketat

Editor :Armansyah-Berita, Megapolitan, Pemerintahan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah, sejumlah pusat perbelanjaan terpantau semakin ramai. Bahkan, aturan jaga rajak sudah tidak lagi diterapkan. Dikhawatirkan terjadinya ledakan kasus Covid-19.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, setiap toko hanya boleh menerima tiga sampai enam pengunjung. Masing-masing toko harus mengatur distribusi orang yang masuk dan keluar.

“Misalnya ada enam di dalam toko, itu baru bisa masuk yang lain kalau tiga dari pengunjung itu sudah keluar. Jadi diatur sedemikian rupa supaya tidak banyak yang berkerumun,” ucap Andi Sudiriman Sulaiman saat menggelar sidak di Mal Panakukang Makassar, Senin (3/5/2021).

Selanjutnya, bagi counter atau tenant yang hanya berukuran 1-2 meter hanya boleh diisi satu pengunjung. Juga harus diatur jarak antrian satu meter antara yang satu dengan yang lainnya. Sebelum sidak di MP, jajaran Forkopimda melakukan pemantauan di Pasar Butung.

“Kalau ada pelanggaran sudah ada petugas, polda, satpol PP, dishub, kita akan ada pengalihan arus. Kalau meledak diatas, terlalu banyak dialihkan, tidak boleh mampir,” sebutnya.

Yang paling diwaspadai kata Sudirman, yakni varian baru virus Covid-19 dari India, mutasi virus ini sangat ganas sehingga patut diwaspadai.

“Itulah kita mau bagaimana antisipasi supaya semua tetap jaga protkes, kita juga kerjasama dengan Polda, tentu bagaimana rekayasa lalu lintas terhadap akses masuk pengunjung ke tempat keramaian, kita akan mengontrol. Kalau 50 persen sudah mau lebih kita akan alihkan tidak boleh masuk,” tegasnya.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel, Irjen Pol Merdisyam, mengatakan antara aspek ekonomi dan kesehatan harus diimbangi dan berjalan baik. Imbauan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan harus dilaksanakan guna mencegah munculnya klaster-klaster baru.

“Kita tidak melarang berbelanja, tapi diatur sesuai kondisi yang ada, salah satunya bagaimana mengatur yang masuk dan keluar sehingga bisa diimbangi. Kita mengimbau karena untuk kepentingan bersama, harus ada kesadaran dari masyarakat,” ulasnya.

Soal penjagaan di pusat perbelanjaan, kata Merdisyam dijaga ketat melalui pos yang stationer atau mobile.

“Jadi ini kan tidak mungkin mencukupi keseluruhan kalau kita secara menyeluruh, makanya kita melibatkan para pengelola, artinya tim yang pos di stationer terdiri dari unsur polri TNI dan Pemda, kita sesuaikan dengan daerah masing-masing,” tuturnya.

Sementara Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanton tidak melarang aktifitas ekonomi dilakukan di Kota Makassar. Namun, virus Covid-19 tetap harus diwaspadai.

Karenanya, Danny meminta pengelola mal untuk menerapkan sistem protokol pintu masuk. Artinya, jika sudah melebihi kapasitas mal maka pintu harus di tutup.

Jika sudah ada yang pengunjung yang sudah keluar boleh di masukkan pengunjung yang lain sesuai jumlah pengunjung yang keluar.

Danny menekankan jika peraturan ini diabai oleh pengelola mal maka penutupan mal akan dilakukan oleh Satgas Raika yang bekerjasama dengan TNI dan Polri. Jalan tempuh terakhir jika masih tidak menerapkan prokes maka izin mal akan dicabut.

“Kami tak mau kejadian di India terjadi di Kota Makassar. Saya tidak larang berjualan tapi tolonh saling jaga kita biar Makassar bisa segera memutus rantai covid 19,” ujarnya.

Tidak hanya di MP, Danny akan melakukan hal yang sama di semua mal di Makassar dan disemua tempat usaha. Sebelumnya Pemkot Makassar mengeluarkan surat Surat Edaran (SE) Nomor 443.01/182/S.edaran/B.HUK/IV/2021 tentang Adaptasi Sosial Pelaku Usaha dan Pengurai Kerumunan Dalam Pengendalian Penyebaran Covid-19, yang ditandatangani langsung oleh Walikota Makassar.

Danny menjelaskan, ada 5 poin terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19 di tempat usaha yang diatur dalam SE ini. Pertama, mewajibkan penerapan 5 M pada setiap kegiatan, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi.

Menurutnya, jaga jarak dan kerumunan adalah dua hal berbeda. Meski dalam satu tempat jumlah pengunjung dibatasi hanya 50 persen dari kapasitas maksimal. Namun jarak antara pengunjung tetap harus dibatasi, minimal 1,5 meter.

“Saya jelaskan, berapa banyak pun orang, tapi jika mereka berjarak radiusnya 1,5 meter, saya tidak anggap itu kerumunan,” ujarnya.

Hanya saja lanjutnya, sesedikit apapun orang, namun jaraknya di bawa 1,5 meter itu tetap dianggap kerumunan. “Untuk kerumunan kita jaga, ada namanya protokol jarak, dan protokol pintu masuk,” lanjutnya.

Kedua, mewajibkan pelaku usaha untuk menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan membentuk petugas internal protokol kesehatan, pada kegiatan usaha masing-masing.

“Jadi jangan berharap Pemkot yang menyediakan petugas jaga, tapi pihak pengelolah yang wajib menyediakan di pintu masuknya masing-masing,” jelasnya.

Setelah itu, para pelaku usaha wajib menyiapkan gawai atau CCTV yang ditempatkan di posisi strategis. Khususnya di pintu masuk dan keluar, agar dapat di monitor oleh satgas kecamatan, untuk melaksanakan zoom monitoring.

“Harus ada HP di pintu masuk, yang terhubung di kecamatan. Saya tekankan ini untuk menjaga keselamatan bersama, bukan untuk mengawasi atau mencari-cari kesalahan,” terangnya.

Lanjut Danny, pelaksanaan zoom monitoring sebagaimana dimaksud dalam poin b, dapat diunduh melalui link yang tersedia sesuai wilayah masing-masing. “Jadi setiap tempat usaha, akan dipantau sesuai dengan kecamatannya masing-masing, sebagaimana yang dijelaskan pada poin b,” kata Danny.

Pihak Pemkot Makassar juga melibatkan masyarakat untuk mengawasi, dan melaporkan pelanggaran Prokes Covid-19 dengan cara menghubungi layanan kedaruratan 112 atau WA 0811400112.

“Kami membuka bagi masyarakat, untuk melaporkan jika menemukan kerumunan, ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah, karena Covid inj musuh kita bersama,” ucapnya.

Ketiga, setiap kegiatan usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan, dan menimbulkan kerumuanan. “Maka Satgas Raika akan memberikan sanksi teguran, hingga sanksi pembubaran kegiatan, jika ditemukan adanya pelanggaran,” tutur Danny.

Keempat, peniadaan mudik hari raya Idulfitri sebagai upaya untuk membatasi pergerakan dan mobilitas, dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19.

“Saya meminta kepada para pelaku usaha, agar mengimbau kepada karyawannya untuk tidak melakukan mudik. Jangan sampai kita seperti di India. Karena jika jumlah Covid-19 meningkat, pasti usaha akan dibatasi, dan ekonomi kita bisa kembali anjlok,” jelasnya.

Kelima, mengharapkan partisipasi media untuk ikut membantu pemerintah kota Makassar, dalam mensosialisasikan menggaungkan kampanye jangan mudik.

“Ini sudah kami sampaikan dari Kamis lalu, ini berlaku untuk semua. Tidak hanya pemerintah kota, tapi juga pasar-pasar yang dikelolah oleh pemerintah kota,” ujarnya
“Jadi, jika ada pasar yang tidak mematuhi ini, maka saya meminta kepada Dirut pasar untuk memberhentikan kepala pasar. Kita boleh keras, tapi kita sampaikan secara lembut,” sambungnya.

Ia pun menegaskan, jangan sampai penyebaran Covid-19 di kota Makassar kembali melonjak. “Jangan sampai positif rate kita berada di atas satu, karena kalau itu terjadi maka kami tidak segan-segan melakukan lock down,” pungkasnya. (*)