oleh

Kaswadi Razak Hadiri Rakor Bahas Penanganan Covid Jelang Lebaran secara Virtual

Editor :Armansyah-Berita, Daerah, Soppeng-

SOPPENG, RAKYATSULSEL.CO – Bupati Soppeng, Kaswadi Razak menghadiri rapat koordinasi dengan sejumlah pejabat negara. Diantaranya, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Senin (3/5). Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual zoom.

Pada agenda ini, Kaswadi didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Soppeng. Tema yang dibahas mengenai penegakan disiplin protokol kesehatan dan penanganan covid 19 di daerah.

“Imbauan pemerintah ini kita akan tindaklanjuti. Termasuk mengimbau perantau asal Soppeng menahan untuk pulang kampung agar tidak terjadi lonjakan covid di Soppeng,” ucap Kaswadi.

Terpisah, Mendagri, Tito Karnavian mengatakan, hasil pertemuan ini hendak di jadikan acuan oleh kepala daerah untuk melakukan penanganan covid 19 di daerah masing-masing. Sehingga, ada tindaklanjut dengan rakor dengan forkopimda di daerah.

“Mudah-mudahan dari hasil rapat ini hendaklah nanti di tindak lanjuti oleh para kepala daerah yaitu dengan melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan forkopimda, untuk menyikapi menahan covid 19 menjelang hari raya idul fitri,” tukas Tito.

Sementara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Munardo meminta pemerintah di daerah memberikan edukasi terkait larangan mudik ke masyarakat. Sosialisasi massif sangat diperlukan sehingga informasi tak diterima parsial. Termasuk, imbauan orang tua ke anak soal larangan ini.

“Kita minta kesadaran pemudik untuk menahan diri pulang ke kampung halaman demi kebaikan bersama,” ucap Doni.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, penanganan pandemi covid jelang idul fitri akan diatur sedemikian rupa. Wilayah zona kuning dan zona hijau boleh melaksanakan salat di masjid dan di lapangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dengan maksimal 50 persen dari kapasitas tempat.

“Daerah zona merah dan zona orange tidak boleh dilaksanakan di masjid maupun di lapangan. Panitia hari besar islam di daerah setempat wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing berkenaan dengan status zona penyebaran covid-19 dan pelaksanaan shalat idul fitri,” pungkasnya. (*)