oleh

Banyak Honorer Fiktif, SKPD Dilarang Angkat Tenaga Kontrak

Editor :Armansyah-Berita, Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Perombakan jajaran pejabat lingkup Pemerintah Kota Makassar terus dilakukan. Bahkan saat ini menyasar tenaga kontrak atau honorer.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menilai jumlah tenaga kontrak terlalu banyak dan bahkan diduga terdapat tenaga kontrak fiktif.

Untuk itu, pihaknya akan membuat regulasi baru terkait pengangkatan tenaga kontrak. Jika sebelumnya, tenaga kontrak bisa langsung diangkat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Kemungkinan aturan tersebut bakal dihilangkan.

Lanjutnya, dari 8.000 yang terdaftar di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), sekitar 3.000 di antaranya numpang nama saja.

“Misalnya, ada kepala dinas diperkenankan mengangkat pegawai honorer. Ini yang saya mau lihat apakah efektif atau tidak dan kelihatannya tidak efektif. Karena ada selisih 3 ribu orang yang kita temukan sementara,” ujarnya.

Selanjutnya mengenai administrasinya, baik administrasi keuangan maupun honorariumnya.

“Maka, setelah itu baru kita perbaiki regulasinya. Yang jelas idenya sudah ada bikin Laskar Pelangi atau Laskar Pelayanan Publik Berintegritas,” terang Danny.

Setelah itu, Danny juga menelusuri Perwalinya, hal ini untuk membuat Perwali baru nantinya. “Ini kan potensi besar juga tenaga kontrak. Tapi kalau salah-salah, tidak efektif, operasional jadi bengkak,” jelasnya.

Namun, Danny memastikan resetting tenaga honorer bakal dilakukan paling lambat Juni 2021. “Biar tengah jalanpun saya ini bisa. Karena kita tidak punya waktu lagi. Saya kira semester pertama Juni, saya canangkan itu Juni sudah harus lari semua,” tutupnya.

Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham sangat mendukung langkah yang dilakukan Pemkot untuk tidak menambah tenaga kontrak atau honor di SKPD terkait.

“Sebagai wakil rakyat kami mendukung langkah pak Wali jika menghentikan rekrutmen tenaga kontrak di SKPD terkait. Baik saat ini atau tahun mendatang,” jelasnya saat dikonfirmasi, Minggu (2/5/2021).

Menurutnya, melihat banyak tenaga kontrak di daftar saat ini pada BKD pemkot tidak berbanding lurus dengan di lapangan jelas menguras kas daerah.

Oleh sebab itu, pihaknya dalam hal ini Komisi A DPRD Makassar sudah menyurat ke BKD Pemkot Makassar untuk meminta data nama-nama dan jumlah tenaga honor kontrak di Pemkot Makassar.

“Kenapa demikian? Karena kita melihat kasus terjadi bahwa banyak tenaga honor diatas kertas. Sedangkan yang kerja di lapangan atau ruangan hanya sebagian. Ini menguras kas daerah, maka kami juga sudah minta data dari BKD untuk dikirim ke komisi A,” terangnya.

Politisi NasDem kota Makassar itu juga berharap Pemkot Makassar melalui ketegasan Wali kota betul-tetul melihat nasib para tenaga honorer. Baik dari sisi honor bulanan atau penambahan biaya lainnya.

“Kita harap ini Pemkot melalui kebijakan pak Wali memperhatikan nasib tenaga honor. Ini adalah kebutuhan dan hal lainya,” harap dia.

Sedangkan, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Azwar menilai langkah yang dilakukan Pemkot Makassar sudah tepat. Terlebih jumlah tenaga kontrak di lingkup Pemkot Makassar terus membludak. Adanya tenaga kontrak fiktif patut diantisipasi.

“Untuk mengantisipasi adanya tenaga kontrak fiktif itu langkah yang bagus. Soal tenaga kontrak fiktif itu kita selalu ingatkan kaya data, karena jumlah tenaga kontrak ini memang cukup besar,” ujarnya.

Menurut Azwar, evaluasi tenaga kontrak tersebut setidaknya bisa mengefisienkan anggaran. Sebab, tiap tahun Pemkot Makassar menghabiskan anggaran kurang lebih Rp300 miliar hanya untik menggaji ribuan tenaga kontrak.

“Sebagai pemimpin, beliau (Danny) sudah tepat untuk mengecek kinerja orang-orang yang ada di instansinya. Ini untuk melihat efektivitas kinerja mereka,” tambah politisi PKS itu.

Meski demikian, dia mengingatkan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto untuk tidak semena-semena mengganti orang. Terlebih, masalah tenaga kontrak menyangkut persoalan perut atau kesejahteraan masyarakat. Dia tidak ingin ada pihak yang dirugikan atas kebijakan tersebut.

“Saya perlu ingatkan kalau ini kaitannya dengan mengganti atau memberhentikan orang, karena ini berurusan dengan pendapatan dan kehidupan saya minta pak wali selektif. Jangan sampai ada kekeliruan,” tegas dia.

Sementara itu, Anggota DPRD makassar lainnya, Hamzah Hamid mengatakan, kinerja tenaga kontrak di Pemkot Makassar sudah seharusnya dievaluasi. Apalagi, dari hasil monitiring dan evaluasi ada perbedaan jumlah tenaga kontrak data BKPSDM dengan audit Inspektorat.

“Hasil monev itu ada banyak selisih atau perbedaan antara audit Inspektorat dengan data BKPSDM. Jadi apa yang dilakukan pak wali saya pikir sudah tepat, karena signifikan perbedaannya antara 300 sampai 400 orang,” pungkasnya. (*)