oleh

OPINI: BAHASA DAERAH, NASIBMU KINI

Editor :Niar-Opini, pendidikan-

Oleh: Jabar Pasuloi

Profil Pelajar Pancasila sesuai Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong
royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Salah satu profil pelajar Pancasila yang menarik untuk kita bicarakan adalah Berkhebinekaan Global. Berdasarkan penjelasan maksud dari berkhebinekaan global adalah
bahwa pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi
mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.

Pada penjelasan tentang pelajar Indonesia yang berkhebinekaan global diharapkan mampu mengenal, menghargai, dan mempertahankan budaya luhur bangsa. Namun, di masa modernisasi
ini, manakala pelajar lebih bangga menuturkan kata gaul atau budaya luar dalam berprilaku dan komunikasi sehari-hari, maka saat itulah ada rasa kekhawatiran bahwa masa depan kelestarian budaya nusantara bernuansa bahasa kedaerahan, lambat laun akan terjun bebas merosot ke arah
kepunahan.

Data yang dihimpun oleh lembaga kebudayaan internasional, terlihat kepunahan beberapa
bahasa daerah sudah terjadi di Indonesia. Data UNESCO memaparkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia yang telah punah yakni Hukumina, Kayeli, Liliali, Mapia, Moksela, Naka’ela, Nila, Palumata, Piru, Tandia, Te’un, Tobada’. Jumlah itu bisa jadi lebih sedikit dari yang sebenarnya karena ada banyak bahasa daerah yang tidak terpublikasi secara keseluruhan.

Bersamaan dengan lenyapnya beberapa bahasa daerah, tak kurang ada 47 bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah dengan jumlah penutur hanya tersisa 1-100 orang. Di Kalimantan misalnya, bahasa Longiku (Kalimantan) diketahui hanya memiliki 4 penutur di tahun 2000, Bahasa Lom (Sumatera) menyisakan 10 orang penutur pada tahun 2000. Di Sulawesi bahasa Budong-Budong hanya tinggal dituturkan oleh 50 orang.

Sementara bahasa Nusa Laut pada tahun 1987 penuturnya tinggal berjumlah 10 orang. Di Papua Bahasa Mansim atau Borai menyisakan 5 penutur di tahun 2007. Bahasa Dusner diketahui hanya memiliki penutur berjumlah 20 orang di
tahun 2000. Keresahan yang disampaikan tersebut pun muncul tatkala penutur bahasa daerah merosot karena tidak diminati oleh siswa sebagai pelanjut generasi. Bahasa daerah dianggap tidak gaul dan ketinggalan jaman. Keengganan siswa dan sekolah melestarikan bahasa daerah ini akan berdampak pada punahnya bahasa ibu sebagai identitas kebhinekaan.

Lalu, apa yang keliru dalam pelestarian bahasa daerah di sekolah?
Paling tidak terdapat 4 faktor penyebab yang saya dapat identifikasi:
1. Proses pembelajaran. Memang bahasa daerah telah diajarkan di beberapa sekolah. Namun, sangat disayangkan bila pengetahuan bahasa daerah itu hanya sampai pada 5 senti dari atas
kepala, yang berporos pada kemampuan otak atas pengetahuan saja. Artinya output yang dihasilkan hanya sebatas di atas kertas penilaian akademik. Belum jauh pada upaya pewarisan hingga pelestariannya. Padahal, bahasa daerah yang diharapkan bukan pada output penilaian akademik semata, namun pada dampak yang dirasakan kepada siswa
untuk sadar bahwa bahasa daerah adalah eksistensi dan jati diri bangsa.

2. Tenaga pendidik. Secara kuantitas tenaga pendidik bahasa daerah masih jauh disebut cukup, karena sudah bertahun-tahun pengangkatan guru bahasa daerah tidak diadakan.

Berikut regulasi yang menapikan guru muatan lokal bahasa daerah di sistem Tunjangan Profesi Guru, dan diperparah oleh kurang gesitnya Pemerintah dalam membuat aturan yang meligitimasi mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal di satuan pendidikan. Akibatnya berbondong-bondonglah guru bahasa daerah beralih ke mata pelajaran lain untuk tetap mendapatkan tunjangan profesi.

3. Bahan ajar. Siswa tidak berminat membaca dan mempelajari buku bahasa daerah. Umumnya bahan ajar atau buku-buku yang digunakan oleh guru dan siswa masih konvensional. Belum ada buku bahasa daerah yang disusun dengan memperhatikan aspek-aspek perkembangan psikologi siswa sesuai jenjangnya dan menggunakan teknologi kekinian sehingga diminati oleh siswa untuk mempelajarinya.

4. Kurikulum. Muatan lokal dimuat dalam kurikulum sebagai pilihan, artinya satuan pendidikan diberikan pilihan untuk mengajarkan mulok atau tidak. Akibatnya banyak sekolah yang lebih memilih tidak mengajarkan muatan lokal bahkan lebih cenderung menambah jumlah jam mata pelajaran lain yang dianggap mampu meningkatkan gengsi sekolah. Terdapat juga sekolah yang sudah mengajarkan muatan lokal, tapi bukan bahasa daerah sebagai pelajarannya.
Bagaimana mengupayakan agar masa depan bahasa daerah dengan keragamannya itu tetap lestari?

Saya menaruh harapan pertama pada Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 terkhusus pada Pasal 40 Ayat 2 yang menyatakan bahwa “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib
memuat: … j. muatan lokal”. Jika memahami bunyi pasal ini, tentu kita semua sepakat bahwa semua satuan pendidikan SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA wajib memasukkan dan mengajarkan
muatan lokal dalam proses pembelajarannya. Namun secara spesifik masih perlu ada turunan regulasi yang mempertegas bahwa bagi daerah yang memiliki bahasa daerah lokal, maka yang
dijadikan muatan lokal adalah bahasa daerah.

Harapan kedua pada terbitnya buku-buku bahasa daerah yang mampu diajarkan oleh guru-guru, walaupun belum memiliki kualifikasi sebagai guru bahasa daerah. Hal ini menjadi solusi kurangnya guru bahasa daerah di sekolah-sekolah. Pun buku-buku yang menggunakan teknologi
digital sebagai pelengkap sumber belajar siswa. Pemanfaatan teknologi digital ini untuk memenuhi
kebutuhan dan kecenderungan siswa kekinian.

Harapan ketiga pada sekolah yang berkomitmen untuk menjadikan bahasa daerah sebagai pilihan pelajaran dalam muatan lokal. Sebagai penyelenggara pendidikan, sekolah memiliki fungsi
sebagai pelestari budaya. Sekolah diakui sebagai proyek pembibitan generasi emas yang memegang prinsip patriotik, termasuk mempertahankan eksistensi budaya nusantara.

Tentu kita semua menginginkan agar Profil Pelajar Pancasila benar-benar terwujud pada diri siswa, bukan hanya sekadar mencintai budaya bahasa daerahnya, melainkan mewariskannya
dengan penuh kebanggaan.

Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional “SERENTAK BERGERAK, MEWUJUDKAN MERDEKA BELAJAR”. (*)