oleh

Sosialisasi Perda Wajib Belajar, APT: Pendidikan Sebagai Jembatan Kesuksesan

Editor :Ridwan Lallo-Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Anggota DPRD Provinsi Sulsel daeri Fraksi Partai NasDem, Andre Prasetyo Tanta (APT) menggelar sosialidasi penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) nomor 02 Tahun 2017  tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah di Kelurahan Gunung Sari dan Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Sabtu, 1 Mei 2021.

APT dalam arahannya dihadapan warga bahwa tujuan dari perda ini adalah  bagaimana meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan mewujudkan pendidikan yang bermutu. Serta mendorong angka partisipasi murni, memberikan pendidikan minimal bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya untuk hidup mandiri secara layak.

“Dengan hadirya perda ini maka menjadi kewajiban kita semua untuk memperhatikan pendidikan anak-anak kita sebagai generasi pelanjut nantinya, tidak ada lagi alasan untuk tidak menyekolahkan anak yang masih usia sekolah karena pemerintah sudah menyiapkan anggaran alias pendidikan sudah gratis,” ucap APT.

APT menambahkan, bahwa tanggal 2 Mei diperingati sebagai hari pendidikan nasional. “Mari kita jadikan momentum hari pendidialn nasional (Hardiknas) ini untuk meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya pendidikan sebagai jembatan kesuksesan,” ujarnya.

Di akhir arahanya, APT menyampaikan selamat hari buruh 1 Mei dan selamat Hari Pendidikan Nasional ( HARDIKNAS) 2 Mei 2021.

Salah satu Ketua RW, Ramli menyampaikan bahwa perda ini penting disebarluaskan karena masih banyak warga yang belum mengetahui bahwa ada perda wajib belajar untuk anak-anak usia sekolah.

“Dan beliau (APT) akan lanjut mensosialisasikan kepada warga yang belum hadir,” terangnya.

Hal senada juga diungkapkan Usman  selaku ketua RT turut menyampaikan aspirasi warga bahwa meski pendidikan gratis tapi ia berharap mobil angkutan anak sekolah bisa diperluas jangkauannya/rutenya.

“Jangan cuma rute perumahan-perumahan atau jalan utama, tapi bisa masuk dijalan jalan alternatif agar kami tidak perlu mengeluarkan biaya biaya pete pete,” harapnya.

Keluhan warga terkait dengan angkutan anak sekolah akan dijadikan rekomendasi nantinya dipihak provinsi agar nantinya bisa ditindak lanjuti dan juga pemerintah Kota Makassar diharap menambah armada dan rutenya untuk anak-anak sekolah. (*)