oleh

Pemprov Ributkan Penggantian Pulau Lae-lae

Editor :Armansyah-Berita, Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Sudah bertahun-tahun, masalah pengganti lahan 12.11 hektare yang dikuasai oleh PT Yasmin belum menemukan solusi. Meski sempat ada kesepakatan antara PT Yasmin dan Pemprov Sulsel, namun lokasi penggantian lahan di Pulau Lae-lae kembali bersoal.

Sebelumnya, di masa gubernur non aktif Nurdin Abdullah, PT Yasmin dibolehkan melakukan perluasan atau reklamasi pulau Lae-lae. Pulau tersebut oleh Pemprov Sulsel akan dijadikan sebagai kawasan kuliner ala Jimbaran Bali.

Hanya saja, merujuk pada Perda Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Sulsel, Lae-lae tidak masuk dalam wilayah reklamasi.

Plt Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief mengatakan, izin atas reklamasi tersebut sebetulnya sudah siap diterbitkan oleh PTSP Sulsel. Namun, kata dia, ada unsur pelanggaran dalam perencanaan tersebut.

“Pulau Lae-lae tak masuk dalam wilayah reklamasi. Makanya pak plt gubernur bilang tahan itu izinnya dulu,” bebernya kepada Rakyat Sulsel, Kamis (29/4).

Untuk saat ini pihaknya masih mencari solusi terbaik soal masalah lahan pengganti tersebut. Plt gubernur, kata dia, juga telah melaporkan secara langsung tentang masalah itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beberapa OPD terkait diakuinya sempat menyodorkan pergub soal kawasan pariwisata, yang membolehkan pengembangan area Lae-lae. Akan tetapi mantan Kadis Perikanan dan Kelautan Sulsel itu, menilai Perda lebih tinggi ketimbang Pergub.

Sebelumnya, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, lahan 12.11 ha itu menjadi catatan KPK. Penyerahan lahan ini termasuk salah satu rencana aksi tahun ini, yang paling penting soal legal standingnya. Diupayakan lahan pengganti tidak memiliki masalah.

“Kita mau masukkan di rencana aksi, termasuk solusi persoalan ini, kita masuk tatanan-tatanan untuk legal standing lebih baik, dan apa itu solutif bagi kita semua, dan yamg terbaik kita ambil,” sebutnya.

Sudirman menegaskan, pihaknya ntidak akan memberikan tempat tersebut (Lae-lae) karena akan berpotensi merusak biota laut.
Diketahui masalah ini bermula saat proyek CPI digarap oleh PT Ciputra Surya TBK untuk membangun perumahan elit dengan penimbunan reklamasi 157 hektare.

Dengan perjanjian Pemprov mendapat 57 hektar. Namun belakangan BPK menemukan tidak susuainya lahan yang diberikan ke Pemprov.

Dari 57 hektare, masih ada sekira 12 hektare yang tersisa. Kala itu Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, menjelaskan pengembang CPI ingin menyerahkan sisa lahan tersebut dengan catatan diberikan izin untuk melakukan reklamasi kembali. Karena itu reklamasi Pulau Lae-lae jadi solusinya.

Sebelum Pulau Lae-lae, Pemprov Sulsel juga telah menunjuk beberapa lokasi sebagai lahan pengganti, salah satunya di sekitar stadion Barombong, namun ditolak PT Yasmin karena merasa dirugikan dimana kedalaman air laut wilayah Barombong mencapai 2 sampai tiga meter, sementara yang ada di area reklamasi CPI hanya 1.5 meter. (*)