oleh

Instansi Pemerintah Diminta Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik

Editor :Armansyah-Berita, Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan (Sulsel) Pahir Halim menyebutkan keterbukaan informasi salah satu upaya mencegah terjadi korupsi.

Hal tersebut diungkapkan pada Jumpa Pers Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Damai dan Berkeadilan, di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (29/4).

Ia mengatakan, dengan adanya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi rublik (UU-KIP), harusnya seluruh instansi pemerintah tidak boleh lagi ada yang ditutupi atau berdalih.

“Keterbukaan informasi akan mencegah merebaknya korupsi, sementara korupsi salah satu sumber ketidak adilan Karena korupsi selalu terjadi diarea remang-remang, tertutup dan gelap maka Keterbukaan Informasi setiap Badan Publik menjadi solusi alternatif paling strategis dalam upaya mencegah meluasnya prilaku korupsi,” ungkap Pahir.

Lebih jauh peringatan Keterbukaan Informasi Nasional (KIN) tahun 2021, membawa pesan kuat pentingnya keterbukaan informasi diwujudkan disemua level pemerintahan asumsinya.

“Tema tahun ini, tentu saja dikaitkan dengan kondisi terkini di tanah air yang memerlukan suasana damai apa lagi di tengah merebaknya pandemi Covid-19 yang belum melanda,” ujarnya.

Ia menyebutkan peringatan Hari KIN 2021 ini, megusung tema “Keterbukaan Informasi Publik untuk Mewujudkan Indonesia Damai dan Berkeadilan.

“Tema tersebut akan halnya hanya prinsip-prinsip keadilan, juga merupakan prioritas yang diusahakan terwujud pada semua lapisan masyarakat, keadilan dalam konteks mi, termasuk dan tidak terhatas pada melebarnya jarak antara si kaya dan si miskin,” tukasnya.

Lebih jauh Pahir mengatakan di era digital saat semua masyarakat berhak menerima informasi secara merata. Jika informasi ini hanya mampu diakses dengan kata lain hanya di kuasai dan di kontrol segelintir di era teknologi 4.0.

Maka akan mucul berprinsip siapa yang menguasai informasi maka dialah yang berpotensi menguasai segalanya.
Terkait hal tersebut, UU-KIP hadir untuk memastikan akses atau kontrak informasi yang selama ini dikuasai oleh elite, bergeser dalam kontrak publik.

“Misi utama UU-KIP adalah merubah paradikma dalam konteks informasi,” jelas Pahir.

Lebih lanjut, Ia mengatakan, Hak Untuk Tahu (The Right to Know) pada dasarnya adalah hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur pada Pasal 28F UUD 1945 (Hasıl Amandemen).

“Dengan demikian, adalah kewajiban negara melalui Badan-badan Publik untuk memenuhi hak atas informasi tersebut,” katanya.

Menurutnya, selaku Presiden Joko Widodo berulang-ulang mengingatkan agar informasi-informasi yang dimiliki Badan Publik, hendaknya dibuka untuk Publik.

“Tidak boleh lagi ditutup-tutupi dengan berbagai dalih. Kembali kepada tema sentral peringatan hari KIN tahun ini, membawa pesan kuat pentingnya Keterbukaan Informasi diwujudkan disemua level pemerintahan,” jelasnya. (*)