oleh

ASN Jangan Bandel, Nekat Mudik Terancam Penurun Pangkat

Editor :Armansyah-Berita, HL, Megapolitan-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Sanksi penurunan pangkat membayangi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nekat mudik ke kampung halaman saat jelang Idulfitri mendatang.

Larangan mudik ini dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus lebih luas. Dikhawatirkan masyarakat dari kota membawa virus ke kampung halaman.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan akan menerapkan larangan mudik lebaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot.
Bahkan, kata Danny bagi ASN yang nekat mudik akan mendapat sanksi administrasi. Kemungkinan paling buruk adalah sanksi penurunan pangkat.

“Kalau ada pegawai yang melanggar tentu kami akan tegur, termasuk kemungkinan terburuk pemberian sanksi, tapi tidak mungkin pidana, sudah pasti administrasi, bahkan bisa saja penurunan pangkat,” tegasnya.

Plt Sekretaris Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Munandar mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan surat edaran yang akan dikeluarkan tentang ketentuan-ketentuan larangan mudik tersebut. Di dalamnya rencana akan termaktub sanksi disiplin bagi para pegawai.

“Iya (SE Walikota) segera dibuat , sanksi terkait disiplin PNS PP 53/2010 tentang Disiplin PNS,” ujarnya.

Edaran ini, kata dia masih menunggu untuk di sahkan oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto. Setelah itu baru bisa disampaikan ke publik. “Akan menindaklanjuti pemerintah Pusat dalam hal ini, edaran Menpan-RB terkait larangan mudik, larangan mudik bagi ASN,” jelasnya.

Munandar menegaaskan, bahwa regulasi tersebut akan turut mengatur sanksi bagi para pegawai mulai dari sanksi ringan hingga berat. Salah satunya sanksi yang sebelumnya sempat disinggung oleh Walikota Makassar yaitu sanksi penurunan jabatan.

Hal ini nantinya akan melalui pemeriksaan intens jika kemudian ada oknum yang diduga melakukan pelanggaran. “Mulai ringan, sedang hinga berat, itu tergantung proses pemeriksaan, jika ada ternyata PNS yang melanggar,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa (ASA) memimpin rapat koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Kamis (29/4/21).
Rakor ini membahas surat edaran Satgas Covid-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya Idulfitri tahun 1442 Hijriyah dalam rangka upaya pengendalian penyebaran Covid-19.

Dalam arahannya, ASA menyampaikan Pemkab Sinjai bersama Polres dan TNI mempertegas aturan tersebut sehingga tidak ada celah bagi siapapun yang ingin masuk ke wilayah ke Kabupaten Sinjai kecuali bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak atau kepentingan nonmudik.

“Rapat ini tindaklanjut dari instruksi Bapak Presiden Joko Widodo agar tidak ada aktifitas mudik tahun ini, mengingat pengalaman tahun lalu peningkatan Covid-19 di Indonesia itu terjadi sampai 97% akibat mudik lebaran, kita harap pada saat hari raya Idulfitri ini tidak terjadi lagi demikian sehingga larangan mudik ini tegas diberlakukan bagi siapapun,” jelasnya.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, telah disepakati pendirian posko utama disetiap perbatasan dengan menyiapkan petugas dari Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan petugas kesehatan untuk melakukan screening dan penyekatan para pemudik yang hendak masuk ke wilayah Sinjai.

Wakil Bupati Sinjai Hj A Kartini Ottong menambahkan bahwa perlu sinergitas dan koordinasi yang kuat dari seluruh pihak agar imbauan pelarangan mudik ini bisa berjalan optimal.

Terpisah, Kepala Kepolisian Resort Takalar, AKBP Beny Murjayanto mengimbau masyarakat di wilayah hukumnya untuk tidak mudik lebaran tahun ini.

“Selain mudik, kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan takbir keliling di Jalan Raya, tidak menjual dan membunyikan petasan, dan tetap melaksanakan protol kesehatan,” kata AKBP Beny Murjayanto, Kamis (29/4/2021).

Selain itu, Kapolres Takalar juga mengajak semua masyarakat Takalar mendukung kebijakan pemerintah, ini bertujuan untuk memutus penyebaran virus corona atau Covid-19 utamanya di Butta Panranuangku.

“Pemerintah tentu memiliki pertimbangan, melarang kita mudik agar mengurangi penyebaran virus yang mematikan tersebut,” kata mantan Kabag Binkar Polda Gorontalo itu.

Sebelumnya, pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan terbaru terkait larangan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 2021, yang diberlakukan mulai tanggal 22 April 2021.

Larangan mudik itu tertuang dalam Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 Nomor 13 tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriyah.

“Addendum Surat Edaran ini adalah mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April – 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei – 24 Mei 2021),” tulis Addendum yang ditandatangani Doni Monardo itu tertanggal 21 April 2021.

Sedangkan, selama masa peniadaan mudik 6 – 17 Mei 2021 tetap berlaku Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. (*)