oleh

Soal Larangan Mudik oleh Pemerintah, Begini Usulan Wakil Ketua II DPRD Sinjai

Editor :Syamsuddin-Daerah, Sinjai-

SINJAI, RAKYATSULSEL.CO- Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Sinjai harus melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat terkait pelarangan pelaksanaan mudik untuk tahun ini.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Sinjai, Mappahakkang saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Kamis (29/4/2021).

Hal ini Menurut Mappahakkang sangat penting agar masyarakat Kabupaten Sinjai yang ada di luar Kabupaten bisa mengetahui adanya larangan ini.

“Pentingnya sosialisasi dilakukan agar keluarga atau masyarakat kita yang berada di luar wilayah Kabupaten Sinjai dapat mengetahui bahwa untuk tahun ini tidak diizinkan mudik dalam bentuk dan alasan apapun sesuai instruksi Pemerintah pusat,”ujarnya.

Tak hanya itu, pelarangan pelaksanaan mudik perlu didukung dengan pendirian posko di setiap perbatasan mengingat Kabupaten Sinjai berbatasan langsung dengan daerah lain yang memungkinkan daerah tersebut menjadi arus mudik.

“Saya berharap posko yang berada pada perbatasan daerah dioptimalkan kembali untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kalau perlu di backup TNI-Polri,”harapnya.

Rakor ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Sinjai, Hj. Andi Kartini Ottong, Pimpinan Forkopimda, Sekda Sinjai, Drs. Akbar, serta diikuti oleh Satgas Covid -19, para Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Sinjai.